batampos.co.id – Meskipun sudah melewati 11 kali pembahasan terkait rencana kenaikan Tarif Listik Batam (TLB). Tetapi hingga kini belum ada persetujuan terkait persentase kenaikan TLB. Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan DPRD Kepri masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi persentase kenaikan yang sesuai.
“Dari hasil pembahasan hari ini (kemarin, red) memang masih belum ada kesimpulan. Namun demikian sudah mengarah pada rencana kenaikan,” ujar Rudy Chua di Kantor DPRD Kepri, Kamis (9/2).
Dikatakan Rudy, pembahasan lintas komisi II dan III DPRD Kepri awal pekan nanti, tidak akan melibatkan PLN Batam maupun Pemprov Kepri. Karena yang menjadi persoalan adalah persentase kenaikannya saja.
Masih kata Rudy, PLN menginginkan kenaikan menggunakan sistem adjustment tarif. Artinya mengikut harga TDL Nasional yang sekarang berada pada angka Rp 1.467. Apabila tarif tersebut diputuskan, kenaikannya adalah sekitar 58 persen.
“Tarif lainnya yang menjadi pertimbangan adalah usulan dari Pemprov Kepri senilai Rp 1.352 atau pada angka 47 persen,” papar Rudy.
Dijelaskan Rudy, DPRD juga melihat dari dua sisi yang berbeda, yakni mengenai eksistensi PLN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tingkat kemampuan masyarakat.
Rudy menambahkan, DPRD Kepri masih menunggu sikap dari Gubernur Kepri, terkait persoalan ini. Pihaknya sudah meminta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri untuk segera melakukan koordinasi ke gubernur.
“Sambil melakukan evaluasi secara internal, kami juga menunggu kebijakan gubernur seperti apa?. Karena kemampuan PLN sudah mulai goyang, tentu perlu ada kebijakan secepatnya,” tutup Rudy.
Terpisah, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan dirinya selaku pimpinan DPRD Kepri masih menunggu hasil pembahasan lintas komisi, yakni Komisi II dan Komisi III.
Pada penilaiannya, angka yang diusulkan masih dalam batas kewajaran. Apalagi simulasi kenaikannya masih dibawah Rp 100 ribu. Menurut Jumaga, tidak bisa dibayangkan, apabila PLN gulung tikar.
“Kalau listrik terus menyala, siapa yang senang ? Tentu masyarakat. Ini yang perlu sama-sama kita sikapi. Mungkin lebih mahal biaya beli rokok sebulan, dibandingkan dengan bayar kenaikan listrik,” ujar Jumaga menambahkan.(jpg)
