batampos.co.id – Anjloknya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang disalurkan Pemerintah Pusat ke Natuna tahun 2017 ini masih menjadi kekawatiran akan terulang di tahun 2018 mendatang.
Ketua DPRD natuna Yusripandi mengatakan, jika DBH Natuna tahun 2018 mendatang masih kisaran Rp 12 miliar, maka Natuna alan kolap. Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat banyak melanjutkan pembangunan yang belum selesai.
“DBH migas, sampai sekarang masih mengkhawatirkan. Tahun ini saja Rp 12 miliar, tahun lalu juga sama. Kalau tahun 2018 ini masih begitu, Natuna siap-siap saja kolap,” ujar Yusripandi kemarin.
Satu-satunya penggerak Pemerintahan sambung Yusripandi, adalah dana alokasi khusus (DAK) yang bisa diandalkan. Sementara ditahun 2017 ini, Pemerintah masih bernafas, hanya karena penerimaan tunda salur DBH dan pajak tahun sebelumnya.
Selain DBH sambungnya, Pemeritah Daerah hanya memiliki pendapatan daerah yang jauh dari mencukupi kebutuhan. Dan tidak lebih dari Rp miliar per tahun yang dibukukan.
DPRD kata Yusripandi, berharap Pemerintah Daerah lebih inisiatif mengusulkan perencanaan pembàngunan ke Pusat. Agar dana alokasi khusus terus meningkat di tahun 2018 mendatang.
“Sekarang PAD Natuna sangat kecil, dan beberapa objek pajak penerimaannya nihil. Tentu ini menjadi tantanganm” ujarnya.(arn)
