batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail mengatakan pengelolaan labuh jangkar akan dikawal ketat. Menyiasati hal itu, Dishub Kepri akan menempatkan sejumlah personel disetiap Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
“Kita sudah koordinasikan ke masing-masing BUP yang memegang perizinan pengelolaan labuh jangkar di Kepri. Kesimpulannya, akan ada dua personel yang kita tugaskan untuk mengawasi,” ujar Jamhur Ismail di Tanjungpinang, Selasa (11/4).
Menurut Jamhur, masing-masing BUP sudah miliki teknologi untuk melihat titik labuh kapal di wilayah pengelolaanya. Masih kata Jamhur, penempatan personel tersebut sifatnya sementara. Yakni sampai Dishub Kepri memiliki stasiun kontrol laut sendiri.
“Rencananya kita akan bangun di Dompak. Sehingga bisa melakukan pemantauan langsung di setiap area labuh jangkar yang ada di Kepri,” papar Jamhur.
Mantan perwira TNI tersebut menambahkan, stasiun kontrol laut tersebut rencana akan dibangun lewat APBD Perubahan nanti. Ia berharap, dengan adanya infrastruktur itu nanti, Pemprov Kepri lebih optimal dalam memanfaatkan jasa labuh jangkar.
Disebutkan Jamhur, untuk pembangunan Stasiun Kontrol Laut membutuhkan anggaran sekitar Rp 2 miliar. Lewat tahun anggaran (TA) 2017 ini, pihaknya sudah mengangsur kebutuhan tersebut sebesar Rp 650 juta. Pembangunan tersebut nantinya untuk mendukung pelayanan sistem online, seperti perizinan bongkar muat.
“Seperti radarlah istilahnya, karena bisa memantau keberadaan kapal disetiap area labuh jangkar yang ada di Provinsi Kepri. Pemprov sudah membuat studi kelayanan sejak 2013 lalu,” jelas Jamhur.
Ditegaskan Jamhur, kapal-kapal yang muatannya 500 gross tonnage keatas diwajibkan untuk memiliki Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS). Yakni sesuai dengan standar pelayaran internasional.
“Melalui AIS inilah kita bisa memantau titik labuh kapal, maka diperlukan adanya stasiun pelabuhan kontrol laut,” tutup Jamhur.(jpg)