batampos.co.id – Wacana pembentukan provinsi khusus Batam yang bergulir akhir-akhir ini termasuk dari mantan Presiden RI Baharuddin Jusuf Habibie perlu mendapat kajian khusus dan komprehensif sebelum diwujudkan. Pasalnya jika itu terwujud tapi terjadi bentrok kepentingan lagi maka akan sulit untuk dirombak.
Untuk itu, Ketua DPD II Partai Golkar Batam, Ruslan M Ali Wasyim beranggapan, wacana ini harus dikaji secara mendalam dan komprehensif dari seluruh aspek baik aspek ekonomi, aspek hukum, aspek budaya, aspek sosial dan lainnya.
“Jadi bukan euforia semata. Ini butuh kajian yang mendalam karena pasti ada plus minusnya dengan pembentukan provinsi khusus ini,” ujar Ruslan, Selasa (2/5) sore.
Sebenarnya kata anggota Komisi I DPRD Batam ini, provinsi khusus itu mirip bagaimana Habibie membangun Batam dulunya. Tapi berjalannya waktu, hadirnya daerah otonom yakni Pemko Batam. Terjadi dualisme kewenangan antara Otorita Batam (kini BP Batam,red) dengan Pemko yang sama-sama memiliki Undang-undang sendiri.
“Dilain sisi hadirnya OB adalah adalah agar investor tidak lagi berurusan di pusat baik izinnya atau lainnya. Jadi OB untuk ‘mendaerahkan’ pusat,” ujar Ruslan.
Jadi ia berharap agar semua kewenangan yang tumpang tindih di Batam saat ini dapat didudukkan dengan baik karena fakta di lapangan saat ini adalah banyak perusahaan besar kolaps. Padahal perusahaan-perusahaan ini banyak menampung tenaga kerja.
Ia berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian penuh terhadap Batam. “Harus ada langklah cepat dan tepat untuk menormalkan kembali perekonomian di Batam. Karena negara lain yang belajar FTZ dari Batam malah lebih maju sedangkan Batam sendiri makin terpuruk,” katanya.
Dualisme pemerintahan di Batam saat ini diyakininya menimbulkan ketidakpastian hukum serta keamanan berinvestasi juga berbelit-belitnya birokrasi. (spt)