batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sudah membuat keputusan tegas terkait persoalan Tarif Listrik Batam (TLB). Setelah menerima masukan dari berbagai pihak, Gubernur Nurdin tetap berpegang pada kebijakannya yang sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang dibuat Pemprov Kepri.
“Dengan berbagai pertimbangan, kita sudah membuat kesimpulan terkait persoalan TLB. Yakni tetap berpegang pada keputusan yang sudah kita buat (Pergub,red),” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (15/5) usai peringatan Hari Marwah Kepri ke 15 Tahun.
Mantan Bupati Karimun tersebut menjelaskan, sikap tegasnya itu bukan tanpa alasan. Karena dirinya juga tidak mahu, pengelolaan listrik Batam diambil alih oleh pusat. Menurutnya, persentase kenaikan tarif yang sudah diputuskan merupakan keputusan terbaik.
Masih kata Nurdin, kenaikan tahap pertama ini masih sekitar 30 persen dari 45 persen yang disetujui. Ditegaskannya lagi, keputusan yang dibuatnya juga melihat dari dua sisi. Baik itu untuk kesejahteraan masyarakat, maupun eksistensi PLN dalam memberikan pelayanan listrik yang prima kepada masyarakat.
“Kita harus sama-sama berpikir jauh kedepan, listrik adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan saat ini,” papar Nurdin.
Nurdin juga mengatakan, adanya aksi protes merupakan sesuatu yang wajar. Pria yang didapuk sebagai Ketua Nasdem Kepri tersebut menguraikan, pembahasan TLB sudah melalui proses yang panjang. Yakni lebih kurang satu tahun. Bahkan tarik ulur yang terjadi sudah menguras energi yang cukup banyak.
“Kita harus mengesampingkan ego sentrik. Kenaikan sekarang ini, nilainya terasa lebih kecil kedepannya. Tentu bisa disiasati dengan cara berhemat dalam pemakaian energi listrik,” paparnya lagi.
Disinggung untuk kenaikan tahap kedua sebesar 15 persen, Gubernur belum membuat keputusan. Dijelaskannya, karena masih melihat situasi dan kondisi ekonomi masyarakat. Meskipun lewat Pergub sudah diputusakan pada bulan Juni mendatang, tetapi waktu pelaksanaanya bisa ditinjau kembali.
“Kalau persoalan waktu bisa kita tinjau kembali. Batam adalah kota yang maju, tentu lucu apabila listriknya nyala bergilir. Menyusutnya kekuatan keuangan PLN,” tutup Nurdin.
Sementara itu, Anggota DPD, Hardi Selamat Hood yang terlibat langsung pembahasan persoalan TLB bersama PLN dan Distamben Kepri tetap mengharapkan Gubernur memperbaiki persentase kenaikan. Dikatakannya pada prinsip mereka mendukung kenaikan TLB.
“Hanya saja persentasenya yang membuat masyarakat terkejut. Pola yang baik harusnya dilakukan dalam tiga tahap. Sehingga tidak membuat masyarakat kaget,” ujar Hardi, kemarin.
Senator dapil Provinsi Kepri itu mengatakan, meskipun kewenangan pembahasannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, tetapi tidak etis kalau hanya melibatkan tripatrit. Yakni legislatif, yudikatif dan PLN sendiri. Sementara perwakilan masyarakat tidak dilibatkan.
“Persoalan lainnya adalah, tidak adanya proses sosialiasi yang dilakukan. Sekarang timingnya tidak tepat, apalagi ditengah gejolak ekonomi yang tidak menentu,” paparnya.
Disinggung mengenai perannya dibalik terjadinya aksi protes atas kenaikan TLB, Hardi dengan tegas mengatakan dirinya bukan penyandang dana atau aktor intelektual dibalik aksi tersebut. Diakuinya, dirinya memang menerima aspirasi dari masyarakat.
“Aksi yang terjadi adalah merupakan aksi spontanitas, bukan saya yang membidaninya. Kami memang punya kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat,” jelas Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut.
Masih dilokasi yang sama, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri, Amjon mengatakan tarif yang diberlakukan sekarang ini adalah Rp1.210 per kwh atau sekitar 30 persen dari harga sebelumnya Rp980. Menurut Amjon, keputusan yang dibuat Gubernur adalah solusi terbaik.
“Gubernur sangat tidak sepakat kalau TLB diambil alih pusat. Masyarakat tinggal memilih, menerima keputusan sekarang ini atau mengikuti Tarif Dasar Listrik (TDL) Nasional,” ujar Amjon.
Disebutkan Amjon, dibalik kenaikan ini ada komitmen yang diharapkan kepada PLN Batam. Yakni menerangi pulau-pulau yang ada di kawasan Batam. Apabila komitmen ini tidak terlihat di akhir 2017 dan 2018, dirinya menjadi orang pertama yang memimpin aksi unjuk rasa di PLN Batam.
“Kita juga harus memikirkan kesejahteraan listrik di pulau-pulau yang ada di Batam. Karena di hinterland juga mendambakan listrik menyala 24 jam,” jelas pejabat asal Karimun tersebut.(jpg)