batampos.co.id – Puluhan masyarakat Desa Bintan Buyu menutup mulut dengan masker saat melakukan aksi di Kantor Bupati Bintan di Bintan Buyu, Kamis (27/7) pagi kemarin. Kedatangan mereka perihal sengketa Pilkades di Bintan Buyu.
Pantauan Batam Pos di lapangan, aksi memakai demo ini disambut petugas
Satpol PP dan pihak kepolisian yang sudah melakukan pagar betis di depan pintu masuk kantor. Massa yang semula ingin menemui Bupati Bintan Apri Sujadi, gagal karena hanya ditemui staf di bagian pemerintahan.
“Karena alasan kesehatan Pak Bupati hari ini tidak ke kantor. Adanya Pak Wabup,” kata staf tersebut. Massa pun menunggu dengan harapan bisa ketemu Wabup Dalmasri Syam.
Kordinator aksi sekaligus Ketua Pilkades Bintan Buyu, Karim menyampaikan masyarakat meminta Bupati Bintan mengambil sikap terkait sengketa pilkades di Bintan Buyu yang berlarut. Menurutnya di aturan pilkades tidak perlu dilakukan penghitungan ulang, karena penghitungan suara yang dilakukan pada 27 april tidak ada pihak yang keberatan.
“Semua saksi calon kades telah menandatangani hasil pilkades, dan tidak satu orang pun yang menyampaikan keberatan. Bahkan calon kades nomor urut 2 yang sekarang keberatan, saat itu menerimanya,” kata Karim.
Karim menegaskan, di sini dirinya bersikap netral, tidak memihak ke calon yang menang yakni nomor urut 3 atas nama Sunardi ataupun calon yang kalah yakni Hafizul Anhar atau calon nomor urut 2 saat pemilihan pertama digelar, 27 April 2017 lalu.
Meski sudah dilakukan penghitungan ulang surat suara oleh Tim Pilkades Kabupaten Bintan pada 24 Mei 2017, hingga memenangkan calon nomor urut 2, Karim menegaskan, tak ada dasar hukumnya harus dilakukan penghitungan ulang. Apalagi, menurutnya, banyak sekali keanehan yang ditemukan.
Keanehan itu disebutkannya, kotak suara yang berada di kantor Camat Teluk Bintan selama 20 hari. Keanehan lainnya, banyak surat suara calon kades atas nama Sunardi yang rusak atau yang dicoblos dua kali. Padahal penghitungan pertama, sama sekali tak ditemukan surat suara yang rusak atau yang dicoblos dua kali.
“Di TPS 3 dan 5 ditemukan perubahan-perubahan yang mencurigakan,” sebutnya.
Ia menambahkan, persoalan ini sudah dikonsultasikan ke pihak kepolisian. Hanya pihak kepolisian belum menemukan tindak pidananya sehingga tidak bisa ditangani.
Namun kedatangannya bersama massa adalah meminta tindakan tegas dari Bupati Bintan untuk menyelesaikan masalah sengketa pilkades Bintan Buyu dengan transparan. “Kalau sekarang keinginan kami tidak ditanggapi, kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar,” katanya.
Disinggung alasan menggunakan penutup masker saat aksi, Karim menjelaskan ini agar pendemo tidak berbicara terlalu berlebihan yang bisa memancing emosi.
Hanya, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam tidak berhasil ditemui massa karena harus mendampingi tamu. Hingga akhirnya aksi massa yang tidak berlangsung lama itu membubarkan diri.
Kabag Pemerintahan Setdakab Bintan Bambang mengatakan, aksi yang dilakukan massa sah-sah saja. Hanya aksinya kurang tepat sebab yang menggerakkan aksi adalah Ketua Pilkades Bintan Buyu. “Harusnya calon kades yang kalahlah yang melakukan aksi,” katanya. (cr21)