batampos.co.id – Kekurangan jatah minyak tanah di Natuna ternyata tidak hanya terjadi di Kecamatan Pulau Laut. Tetapi hampir merata di beberapa Kecamatan, termasuk di pusat Kabupaten.
Di Ranai saja, jatah minyak tanah hanya tiga liter per Minggu untuk setiap kepala keluarga. Natuna yang belum termasuk dalam program konversi gas Pemerintah menjadi kendala di daerah penghasil minyak dan gas.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, persoalan keluhan kurangnya jatah minyak tanah sejauh ini belum terlalu diresahkan masyarakat. Hanya di Pulau Laut kuotanya jauh lebih sedikit dari kebutuhan.
Pemerintah Daerah kata Ngesti, akan meminta data akurat kebutuhan minyak tanah di setiap Kecamatan. Agar solusinya dapat dibahas di pemerintah.
Menurut Ngesti, jika pemerintah pusat tak mampu menambah subsidi minyak tanah di Natuna, maka pemerintah daerah akan menambah subsidi dari APBD.
“Pemda akan mencari regulasi, supaya dana APBD mendapat menambah subsidi minyak tanah,” kata Ngesti, Selasa (15/8).
Dikatakan Ngesti, untuk mendapatkan jatah gas ke daerah ini adalah keinginan pemerintah sejak lama. Namun merealisasinya bukan perkara mudah dan sudah diperjuangkan. Agar Natuna masuk dalam program konversi minyak tanah ke gas.
“Persoalannya, di Natuna belum ada tempat pengisian ulang tabung gas. Hal ini menjadi kendalanya. Tapi mudah – mudahan ke depannya di Natuna bisa dibangun,” kata Ngesti.
Disatu sisi lanjutnya, juga diperlukan komitmen pemerintah pusat agar daerah penghasil ini, masyarakat nya bisa menikmati gas dengan harga yang lebih murah. Dibanding saat ini, harga gas elpiji 12 kilogram mencapai Rp 300 ribu.
Dikatakan Ngesti, disatu sisi meski Natuna belum menikmati gas lebih murah. Tetapi pemerintah sudah memberikan dana bagi hasil migas kedarah penghasil. Dana tersebut bisa digunakan untuk menambah kekurangan subsidi minyak tanah.
“Menambah subsidi minyak tanah ini saya nilai ada regulasinya dan itu bisa dilaksanakan pemerintah daerah,” sebut Ngesti.(arn)