batampos.co.id – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan untuk kebutuhan pangan atau sembako yang menjadi salah satu komoditas yang sangat berpengaruh terhadap tingginya biaya hidup di Batam, memang disebabkan biaya mahal transportasi dari daerah penghasil ke Batam.
“Kami sering mengumpulkan distributor di Batam, semua mengatakan biaya transportasi yang membuat harga sembako dijual mahal di Batam,” katanya.
Jika dikaitkan dengan FTZ Batam, Jadi melihat status istimewa itu tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Batam. Pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), cukai, dan lainnya, umumnya hanya untuk bahan baku produksi industri dan kendaraan mewah saja. Sedangkan untuk sembako, kewenangannya masih dipegang erat pusat.
Jadi mencontohkan beras, gula, minyak, dan sayuran. Kewenangannya hanya diberikan ke Bulog dan BUMN lainnya.
Ironisnya, sembako yang diimpor Bulog maupun BUMN lainnya itu masuk lewat Jakarta lalu didistribusikan ke Batam lewat Pekanbaru. Rantai distribusi yang terlalu panjang membuat harga kian melonjak tajam.
Seharusnya, sebagai kawasan FTZ, semua jenis barang kebutuhan, termasuk untuk konsumsi bebas masuk ke Batam. Kecuali barang-barang yang dilarang seperti senjata, narkoba, dan lainnya.
Kadin bersama Pemko Batam dan BP Batam mengaku pernah beberapa kali melobi agar Batam diberi kuota impor beras, gula, minyak, dan lainnya. Bahkan sempat bertemu langsung dengan Menteri Perdagangan yang saat itu masih dijabat Thomas Lembong. Tapi hingga saat ini tak pernah disetujui.
“Kuota impor tetap diberikan ke Bulog dan BUMN lainnya. Itupun tak langsung ke Batam,” ungkap Jadi. Bulog menurut Jadi tak hanya impor beras biasa, tapi juga kelas premiun.
Alasan Mendag tak memberikan kuota impor sembako ke importir di Batam karena menjaga produksi petani. Jadi melihat alasan itu masuk akal. Namun tak pas untuk Batam. Batam yang notabene bukan daerah penghasil, harusnya diberi kelonggaran.
Impor langsung ke Batam, menurut Jadi, bisa menekan biaya transportasi. Apalagi jika barang tersebut tersedia di Singapura. Jarak Singapura ke Batam hanya dua jam saja untuk angkutan kargo.
“Kalau kran impor dibuka, tinggal sama-sama mengawasi agar tak merembes keluar Batam. Harga terkendali, warga senang,” katanya.
Alternatif lainnya jika memang pintu impor tak mau dibuka, harus bisa memaksimalkan potensi tol laut yang jadi program Jokowi. Semua kebutuhan dari luar Batam bisa menggunakan tol laut berupa kapal Pelni atau kapal lain yang disediakan pemerintah.
“Apalagi kalau disubsidi, makin ringan biaya transportasinya. Tapi faktanya kan belum,” katanya.
Sementara terkait biaya sewa rumah yang tinggi, Jadi melihat ke depan harus lebih banyak lagi bangunan vertikal. Apakah itu berupa rumah susun atau apartemen yang harga sewanya murah. Seperti yang dilakukan Pemda DKI saat ini.
“Lahan di Batam makin terbatas. Kalaupun ada mahal dan otomatis rumahnya juga semakin mahal,” katanya.
Namun, Jadi juga menilai, persoalan biaya hidup tinggi di saat ekonomi Batam sedang layu, juga efek berbagai persoalan yang mendera Batam. Intinya, regulasi yang berubah-ubah dan dua lembaga yang berperan besar di Batam kurang akur membuat investor dalam dan luar negeri ragu berinvestasi di Batam.
Regulasi yang berubah-ubah itu salah satunya bisa dilihat dari rencana penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Padahal Batam sudah berstatus FTZ. Kalaupun nanti KEK dipusatkan ke Rempang-Galang dengan pengelola Pemko Batam, bakal menimbulkan persoalan lagi. Karena regulasi yang ada, Relang juga bagian dari wilayah kerja BP Batam.
“FTZ saja kondisi Batam begini, apalagi kalau KEK yang jika tiga tahun tak dibangun bisa dicabut statusnya,” katanya.
Sisi lain, saat ini, Kadin melihat tidak ada keseriusan pengembangan ekonomi kerakyatan di Batam. Dalam hal ini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, UMKM tidak rentan terhadap krisis.
Selain itu, UMKM juga menjadi solusi bagi masyarakat Batam yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Terutama yang tak terserap lagi di industri karena faktor umur.
Pemko Batam, menurut Jadi, hanya sibuk mengurus pelebaran jalan, tapi lupa menyiapkan sentra-sentra UMKM. Seolah persoalan ekonomi Batam semua jadi tanggungjawab BP Batam.
“Pelebaran jalan itu bagus, tapi jangan lupa masyarakat butuh makan. Jalan lebar tapi ekonomi di sekitarnya tidak tumbuh kan sayang juga,” katanya.
Jadi juga tak yakin proyek pelebaran jalan itu menyerap tenaga kerja asal Batam. Bisa jadi pekejanya didatangkan dari luar Batam. “Itu sebabnya perlu sentra-sentra UMKM,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BI Kerpi, Gusti Raizal Eka Putra, dalam diskusi tentang berbagai persoalan Batam yang ditaja Batam Pos juga meminta BP Batam, Pemko Batam, dan Pemprov Kepri berhenti untuk saling menyalahkan. Berbagai persoalan Batam membutuhkan kerja sama yang baik untuk mengatasinya.
“Kita harus bergerak cepat, kreatif mencari solusi terbaik, supaya ekonomi Batam bisa tumbuh lagi,” kata Gusti.
Ia optimisi ekonomi Batam akan tumbuh pesat jika semua pihak terkait mau bekerja sama menyelesaikan berbagai persoalan di Batam.
Beberapa langkah cepat yang bisa dilakukan antara lain, mempercepat realisasi proyek-proyek yang dibiayai APBD maupun APBN. Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai salah satu potensi kemartiman.
Kemudian merealisasikan investasi berskala besar dan berteknologi tinggi. Mempercepat pertumbuhan sektor-sektor baru. Tak kalah pentingnya, mengoptimalkan sinergi daerah lain. Khususnya dalam memasok kebutuhan bahan pokok, supaya harga bisa terkendali. (nur)