Minggu, 1 Februari 2026

Gunanakan Sistem e-Planning

Berita Terkait

batampos.co.id – Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin mengatakan penyusunan Rancangan APBD Kepri 2018 sudah menggunakan sistem e-Planing.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2016-2021, kekuatan APBD 2018 sekitar Rp3,4 triliun.

“Pembahasan APBD 2018 adalah merupakan tahun perdana kita menggunakan sistem e-Planning. Output yang diharapkan melalui inovasi tersebut adalah untuk memangkas waktu pembahasan,” ujar Naharuddin menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (26/10) di Tanjungpinang.

Menurut Nahar, pembahasan APBD 2018 dimpin Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Bahkan ada beberapa kali pembahasan menyita waktu sampai pagi hari. Respek yang diberikan Gubernur adalah untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri bekerja lebih keras lagi.

“Terlibatnya Gubernur dalam setiap pembahasan RAPBD, tentu memberikan suntikan semangat bagi OPD untuk memberikan yang terbaik,” papar Nahar.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri itu, menjelaskan proses pembahasan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2018 sekarang masih antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri. Lebih lanjut katanya, tahapan sekarang ini adalah untuk menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Kita terus menggesa pembahasan dengan Banggar. Karena target kita adalah pembahasan APBD 2018 tuntas di pertengahan Desember nanti,” paparnya.

Diuraikannya, ada beberapa komponen yang menjadi parameter dalam pembahasan APBD sekarang ini. Pertama adalah hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2017. Kemudian adalah inisiatif Gubernur Kepri. Sedangkan yang ketiga adalah melihat usulan DPRD Kepri.

“Ini yang akan kita lakukan penyeleksian. Artinya, mana yang prioritas itu yang akan diutamakan. Dalam sistem e-Planning ini, semua rencana kegiatan disetiap bidang sudah tercatum. Bahkan juga sudah terintegritas dengan perangkat lunak yang bisa diakses secara publik,” jelas Nahar.

Pria yang pernah duduk sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri tersebut, juga memaparkan. Prioritas utama APBD 2018 nanti 20 persenya adalah untuk kebutuhan pendidikan. Kemudian disusul 10 persen untuk kesehatan. Setelah itu diikuti pembangunan infrastruktur daerah.

“Jalan, jembatan, dan sarana pelabuhan menjadi perhatian Gubernur. Maka kita prediksikan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur akan lebih besar dibanding APBD tahun ini,” tutup Nahar.(jpg)

Update