batampos.co.id – Pimpinan baru Badan Pengusahaan (BP) Batam berjanji akan melanjutkan sejumlah program kerja yang telah dimulai di era Hatanto Reksodipoetro. Di antaranya program penertiban lahan. BP Batam di bawah pimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo memastikan akan kembali mendata lahan tidur di seluruh wilayah Batam.
Namun berbeda dengan sebelumnya, Lukita Cs mengaku akan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan para pemilik lahan tidur. Sebab sengkarut alokasi lahan di Batam merupakan warisan masa lalu yang cukup rumit.
“Kami mengetahui lahan yang ada tinggal sedikit. Jadi untuk persoalan lahan terlantar, kami akan undang pemiliknya untuk berdialog,” kata Lukita ketika menjelaskan program 100 Hari BP Batam di kantor redaksi Batam Pos, Rabu (1/11).
Dalam dialog tersebut, kata Lukita, pihaknya akan menanyakan komitmen kepada pemilik lahan. Apakah yang bersangkutan akan memanfaatkan dan membangun lahan tersebut atau tidak.
“Kalau tidak mau ya dicabut,” katanya.
Selain itu, BP Batam akan menawarkan sejumlah opsi bagi para pemilik lahan. Misalnya, menawarkan pengembalian uang wajib tahunan otorita (UWTO) yang telah mereka bayarkan saat mendapat alokasi lahan, beberapa waktu lalu. Soal tarifnya, kata Lukita, akan disesuaikan dengan tarif saat ini.
Opsi lain, BP Batam akan menawarkan sistem kerja sama dalam pemanfaatan lahan tidur. Artinya, izin alokasi lahan tidak dicabut, tetapi dalam pemanfaatannya akan melibatkan investor baru untuk kerja sama.
“Jadi nantinya menjadi lahan equity untuk dikerja samakan,” kata Lukita.
Luas lahan tidur mencapai sekitar 7561 hektare dan saat kepemimpinan sebelumnya, BP Batam sudah mengevaluasi sekitar 1.735 hektare. Dan dari jumlah tersebut, baru 25 alokasi seluas 257,16 hektare yang dibatalkan. Dengan kata lain, tugas Lukita Cs dalam penertiban lahan ini masih cukup berat.
Lukita mengakui permasalahan lahan terlantar juga terjadi akibat kesalahan internal BP Batam terdahulu, begitu juga dengan tumpang tindih lahan. “Untuk mengatasinya butuh waktu bertahap,” imbuhnya.
Selain melanjutkan pemanggilan pemilik lahan terlantar, BP Batam juga akan pelan-pelan menyelesaikan persoalan lahan di sekitar pembangunan Waduk Seigong, Galang. Begitu juga dengan penanganan ruli dan kampung tua akan diintensifkan mengingat BP Batam dibawah kepemimpinan Lukita akan menciptakan tata ruang baru atau master plan baru untuk Batam.
“Ruli dan penanganan Seigong menjadi penanganan isu jangka pendek yang akan diselesaikan dalam 100 hari,” katanya lagi.
Namun ia belum bisa menyebutkan secara teknis prosedur dan pendekatan seperti apa yang akan dipakai mengingat sudah pasti ada resistensi dari warga setempat.
Kemudian, poin penting lainnya dalam program 100 hari adalah mencari solusi dari persoalan pajak air permukaan (PAP) yang menjadi perdebatan panjang antara Pemprov Kepri, BP Batam, dan PT Adhya Tirta Batam (ATB).
“Isu ini jadi perhatian kami. Kami akan segera mencari solusi dengan bicara bersama DPRD Kepri,” ungkapnya.
Selanjutnya adalah soal pengalihan aset. Lukita mengatakan pengalihan aset memang belum berjalan secara efektif. “Belum final, dokumen belum lengkap. Tapi dalam 100 hari akan diselesaikan. Kemenkeu nanti yang akan alihkan ke Pemko Batam,” janjinya.
Lalu berikutnya adalah persoalan investasi. Lukita mengatakan kebijakan pemerintah lewat Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha akan diimplementasikan lewat pembukaan mall pelayanan yang bekerjasama dengan Pemko Batam.
BP Batam juga akan melakukan studi banding mengenai investasi ke kawasan industri yang ada di Tiongkok.
Namun Lukita menegaskan langkah mengembangkan investasi akan lebih mudah setelah merevisi sejumlah Perka yang dianggap menghambat investasi. “Maka revisi dari Perka dahulu baru bisa bergerak. Intinya kami ingin menjaga investasi yang sudah ada di Batam dan mendatangkan investasi baru,” ungkapnya.
BP Batam juga akan membantu Pemko Batam dalam mendatangkan wisman. Untuk memperingati hari jadi Kota Batam pada bulan Desember nanti, BP Batam akan menggelar festival budaya serupa dengan Festival Jember dan juga lomba marathon internasional.
“Kami akan ikut dorong Pemko undang wisatawan ke Batam. Pemko sudah lebarkan jalan dan kami bangun fasilitas supaya Batam enak dilihat wisatawan,” katanya.
Hal senada disampaikan eputi II BP Batam, Yusmar Anggadinata. Menurut dia, persoalan lahan tidur memang harus segera dibereskan. Sebab ketersediaan lahan menjadi pertimbangan utama bagi para calon investor, selain masalah ketersediaan sarana dan infrastruktur pendukung lainnya.
Selain membereskan masalah lahan, Angga juga menyebut Batam harus mulai memikirkan menciptakan lahan baru. Caranya antara lain dengan melakukan reklamasi.
“Membangun Batam ini tidak cukup dengan itikad baik saja. Tapi harus dibarengi dengan pemikiran di atas orang waras,” kata Angga. ***