batampos.co.id – Panitia Pengawas Pemilu Tanjungpinang sadar, pengawasan partisipatif dari berbagai pihak dapat mendukung mewujudkan pemilihan kepala daerah Tanjungpinang yang kondusif. Untuk itu, sejak beberapa waktu terakhir, Panwaslu semakin intensif menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan banyak kalangan.
Setelah duduk semeja dengan RT/RW, Panwaslu menggelar forum diskusi grup dengan dosen se-Tanjungpinang. Ketua Panwaslu Tanjungpinang, Maryamah menyebutkan, kegiatan ini juga bagian dari berbagi masukan untuk pelaksanaan pengawasan Pilkada yang lebih baik dari sebelumnya.
“Sekaligus sharing pemikiran dalam berbagai isu pilkada guna mencari solusinya,” ujar Maryamah.
Muhamad Zaini, Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, sebagai narasumber menjelaskan bahwa forum diskusi bersama dosen ini merupakan sinergi fungsi pengawasan partisipatif Panwaslu dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat. Karena Pilkada bisa menjadi momentum untuk memadukannya sebagai sebagai media edukasi politik bagi generasi bangsa.
Menurutnya, banyak peran dosen maupun mahasiswa dalam menyukseskan pilkada. Di antaranya menjadi bagian dari simpul pengawasan dalam tahapan pilkada bersama Panwaslu, mendorong meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pemilihan, sumber informasi dugaan pelanggaran.
“Sekaligus pilkada menjadi sarana edukasi pendidikan politik etis, dengan mencerahkan masyarakat menjadi pemilih cerdas, bukan ajang politik pragmatis yang merusak mental dan karakter,” terang Zaini.
Lebih lanjut, Zaini menjelaskan dari diskusi ini juga bisa dioptimalkan dalam rangka melakukan penelitian dan pengkajian terhadap antusiasme masyarakat dalam pilkada, mengkaji tawaran program dari calon pasangan kepala daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, program pembangunan dan kemajuan Tanjungpinang.
“Sejalan juga menjelaskan berbagai isu krusial dan potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pilkada yang harus diawasi dan dikawal. Di antaranya isu pengawasan data pemilih, dengan mengantisipasi potensi masuknya petugas PPDP yang terlibat politik praktis yang akan mempengaruhi integritas dan profesionalitas kinerja dalam pendataan dan coklit,” ujarnya.
Zamzami A Karim, yang juga merupakan pimpinan salah satu perguruan tinggi di Tanjungpinang sekaligus pengamat politik, menguraikan berbagai isu strategis seputar pilkada. Menurutnya, strategi pengawasan dengan pendekatan pencegahan merupakan upaya yang harus diperkuat terhadap berbagai potensi pelanggaran pilkada.
“Jika terjadi banyak pelanggaran, maka akan berilmplikasi proses yang panjang, mahal dan tidak selesai,” tegas Zamzami.
Oleh karena itu, kata dia, harus melibatkan semua kelompok masyarakat dan jaringannya dalam proses pengawasan. Seperti perguruan tinggi, dengan terlibatnya para dosen dan mahasiswa, sebagai wujud kegiatan tridharma perguruan tinggi.
“Karena dosen dan mahasiswa merupakan intelektual yang berpihak kepada kebenaran dan kejujuran, mendorong masyarakat menjadi pemilih cerdas,” pungkasnya. (aya)