batampos.co.id – Kepala Ditjend Perbendaharaan Negara Wilayah Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan realiasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2017 di Provinsi Kepri tidak terserap maksimal. Karena masih ada Rp 90 miliar yang kembali ke kas negara dari alokasi sebesar Rp 664 miliar.
“Untuk mencapai target penyerapan 100 persen tentu membutuhkan kerja yang ekstra. Tetapi pencapaian di 2017 menunjukan grafik yang menanjak,” ujar Heru Pudyo Nugroho pertengahan pekan lalu usai rakor DAK dan Dana Desa di Hotel CK, Tanjungpinang.
Disebutkannya, Kabupaten Karimun dan Lingga merupakan daerah yang paling rendah serapan DAK-nya tahun 2017. Karimun hanya mencapai pada angka 72 persen. Sedangkan Lingga di angka 89 persen. Tanjungpinang 90 persen, Batam 91 persen, Anambas 92 persen, Bintan 93 persen, Pemprov Kepri 97 persen dan Natuna 98 persen.
“Serapan DAK fisik di Kepri tahun 2017 adalah 86,1 persen Ada beberapa penyebab kenapa serapan DAK 2017 masih banyak sisa, pertama karena persoalan lahan,” papar Heru.
Masih kata Heru, di Karimun, DAK tidak dipakai untuk membangun embung lantaran sumber airnya tidak mencukupi. Kemudian, ada juga karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum menguasai Informasi Teknologi (IT). Dikatakannya, saat ini, untuk pencairan DAK semuanya berbasis online. Bukan lagi sistem berkas yang menumpuk-numpuk. Namun, ada juga karena jaringan di daerah yang tidak bagus, sehingga tidak bisa mengisi data secara online.
“Serapan DAK 2017 lebih bagus dibandingkan tahun 2016 yang tersisa Rp 110 miliar. Karena itu, tahun 2018 ini, realisasinya harus lebih baik,” tegas Heru.
Ditambahkannya, Pemerintah Daerah (Pemda) harus makin siap karena DAK yang disalurkan pusat tahun ini ke Kepri meningkat dari tahun sebelumnya yakni menjadi Rp 775,14 miliar. Jangan sampai karena anggarannya makin besar, realisasinya pun makin kecil.
“Kita harus bisa mengoptimalkan, sumber anggaran yang ada untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah,” tutupnya. (jpg)