batampos.co.id – Sebanyak 1.234 personel diturunkan untuk mengamankan perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah. Personel gabungan yang terdiri dari jajaran Polda Kepri, TNI, Pemerintah Provinsi Kepri dan instansi lainnya ini, telah memetakan sebanyak 831 titik yang menjadi fokus pengamanan dan pengawasan.
“(Tempat-tempat itu) Pelabuhan, tempat perbelanjaan, masjid, bandara, objek wisata dan titik potensi macet,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi, Kamis (31/5).
Dalam rangka pengamanan lebaran kali ini, Didid mengatakan ada 4 poin penting jadi perhatian pihaknya. Pertama, memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat. Jaminan ini berupa kondisi yang aman dan bebas dari tindak kriminalitas seperti kejahatan jalanan. Point kedua yakni ia meminta jajaran personel gabungan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mudik menggunakan moda transpotasi darat, laut dan udara.
“Ketiga, saya meminta jajaran melakukan pengawasan yang baik atas pangan,” tuturnya.
Pengawasan atas pangan ini tidak hanya terjaminnya dari bahan-bahan berbahaya. Namun juga menjamin kondusifitas harga, distribusi yang lancar dan ketersediaan bahan pangan. “Poin terakhir kami ingin wilayah Kepri aman dari ancaman terorisme,” ungkapnya.
Dandrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema menyatakan kesiapannya membantu Polri dalam mengamankan perayaan Idul Fitri 1439 hijriah. Ia meminta masyarakat tidak risau akan keamanan Kepri.
“Sistem pengamanannya sudah dibangun Polda Kepri, kami akan ikut dan membantu,” tuturnya.
Gabriel meminta masyarakat segera melaporkan ada kejadian-kejadian menonjol atau kegiatan yang mencurigikan ke pos atau instansi pengamanan terdekat. “Bantu kami untuk menginformasikan, sehingga kami bisa mengambil langkah cepat dan tepat,” ungkapnya.
Kapolda : Informasikan Kegiatan Calo, Pungli dan Premanisme
Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi berharap masyarakat dapat memberikan informasi ke dirinya terkait adanya praktek percaloan, pungli atau premanisme selama arus mudi, idul fitri maupun arus balik.
“Terkait tiga (calo, pungli dan premanisme,red) ini sudah kami giatkan dari beberapa waktu lalu,” tuturnya.
Praktek percaloan dan pungli ini, kata Didid akan terjadi dengan memanfaatkan momen arus mudik. Masyarakat yang tidak mendapatkan tiket, akibatnya terpaksa membeli tiket dari para calo.
Premanisme ini, menurut Didik tidak hanya dilakukan preman yang tak memiliki pekerjaan. Tapi juga preman aparat juga.
“Preman aparat, seperti dari kepolisian sendiri, laporkan ke kami (Kalau mereka menganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat),” tuturnya. (ska)