batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, mengaku kecewa terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pasalnya, hingga saat ini masih ada 34 paket belum dilelang.
”Total anggarannya Rp 32 miliar lebih. Jangan sampai anggarannya dikembalikan,” ungkap Haris, saat menegur Dinas PUPR Anambas, Jumat (22/6).
Menurutnya saat ini sejumlah paket proyek tersebut sudah harus dilelang karena sudah masuk bulan Juni atau paruh pertama 2018. “Ini keterlambatan yang tak mesti kita lakukan dan terjadi,” ungkapnya lagi.
Menanggapi hal ini Plt Kepala Dinas PUPR Anambas Khairul Anwar, apa yang dikatakan bupati merupakan data lama yang belum ter-update. Dirinya mengakui di dinas PUPR ada 64 paket. Dari jumlah tersebut sudah dilelang 48 paket tinggal 14 paket yang belum keluar Surat Perintah Tugas (SPT) pelelangan.
“Itu perlu diklarifikasi, itu data lama. Yang baru sudah ada. Sekarang tinggal 14 paket saja yang belum keluar SPT,” ungkapnya.
Dari 14 paket yang belum keluar SPT tersebut salah satunya yakni land clearing kantor OPD di pusat perkantoran Pasir Peti senilai Rp 9,7 miliar dan sejumlah proyek aspirasi.
Sementara Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan, Teti Arnita menguraikan, 34 paket tersebut belum ada usulan lelang. Yang terdiri dari 18 paket di Dinas Pekerjaan Umum (PU), dua paket pada Dinas Pariwisata, sembilan paket pada Dinas Pendidikan, tiga paket dari Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan serta dua paket dari Bagian Umum.
”Ini sama sekali belum ada dokumen lelang dari OPD terkait. Bahkan Pak Bupati mengingatkan agar paket itu segera dilelang karena dikhawatirkan ada kendala pada pembangunan, mengingat waktu sudah mepet,” jelasnya.
Teti menyinggung, hingga saat ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Anambas tidak ada kendala untuk pelelangan. Total paket ada 129 dengan pagu Rp 178 miliar.
“95 di antaranya sudah dilelang, ada proses pengumuman, ada juga yang pekerjaannya sudah berjalan,” ucapnya.(sya)