batampos.co.id – Wacana awal yang jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB digelar, yakni akan bekerjasama dengan sekolah swasta untuk meminta menurunkan biasa masuk sekolah sering didengungkan oleh Pemko Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam. Hal tersebut untuk mengantisipasi apabila daya tampung sekolah negeri tak mencukupi, nantinya orangtua murid masih bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, tentunya dengan biaya masuk sekolah yang tak mahal.
Sayangnya wacana dan rencana tersebut ternyata hanya sekedar wacana di angan-angan saja. Sebab, sampai saat ini kerja sama atau MoU antara Disdik Batam dengan sekolah swasta ternyata belum ada realisasi nyatanya.
Seperti yang dikatakan oleh anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman kepada Batam Pos, Rabu (27/6/2018).
“Ini yang kami pertanyakan itu. Apakah betul dari pihak pemerintah sudah melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah swasta melalui Disdik Batam, meminta manajemen sekolah swasta menurunkan biaya masuk sekolah. Padahal hal tersebut merupakan terobosan terbaik saya rasa di saat sekolah negeri tak akan mampu menampung seluruh anak sekolah. Ternyata hal tersebut belum juga dijalankan,” ujar Aman.
Masih kata Aman, dirinya yakin di Batam untuk PPDB sekolah negeri, sudah pasti akan bisa sesuai mengikuti harapan dari Permendikbud mengenai kuota target dalam satu rombelnya. Sebab, daya tampung SMP maupun SD negeri sendiri sangat minim, berbanding terbalik dengan pendaftar yang jumlahnya dua kali lipatnya daya tampung yang ditentukan.
“Belum lagi kuota 10 persen diperuntukkan bagi siswa miskin. Dengan kondisi perekonomian Batam yang lagi lesu, belum lagi ditambah banyaknya pekerja yang terkena PHK, saya pribadi menegaskan, kuota yang hanya 10 persen untuk warga miskin itu tak akan mencukupi dengan kondisi saat ini. Saya minta kuota untuk warga miskin itu direvisi untuk diperbesar lagi kuotanya,” terangnya.
Aman yakin, apabila Pemko Batam tak segera menseriusi kerja sama atau komitmen dengan sekolah swasta di Batam untuk menurunkan biaya masuk sekolah yang terlampau mahal, tak mustahil tahun ini akan banyak anak usia sekolah yang terancam putus sekolah karena tak tertampung ke sekolah negeri.
Masih kata Aman, ia yakin nantinya setelah PPDB selesai, sekolah negeri di Batam tak akan mengikuti aturan sesuai jumlah kuota per rombel yang ditentukan.
“Pengalaman dari tahun ke tahun, usai PPDB selesai, pasti dalam satu rombel itu tak akan ada yang sesuai jumlah kuota. Misalnya dari target kuota sebanyak 26 per rombel, nantinya akan membengkak jadi 40 sampai 45 per rombel. Hal itu juga tak bisa disalahkan sepenuhnya. Sebab sekolah juga mempertimbangkan daripada anak tak bisa sekolah, solusi internal sekolah sendiri yakni dengan menambah jumlah rombel per kelasnya,” katanya.
Sementara sebelumnya Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho juga membenarkan terkait sekolah negeri di Batam tak akan mampu menjalankan kuota yang telah ditetapkan.
“Saya sudah sembilan tahun berkecimpung di DPRD Batam. Selalu saja persoalannya daya tampung sekolah negeri yang tak mampu menampung semua anak sekolah. Biasanya seminggu atau dua minggu setelah PPDB ditutup, saya yakin tak akan ada sekolah dalam yang jumlah muridnya dalam satu rombel tepat, pasti berlebih,” ujar Udin Sihaloho.
Ia memaklumi seandainya sekolah membuat kebijakan sendiri menambah jumlah kuota siswa di sekolahnya tiap rombelnya, asalkan sesuai atau fair mainnya, bukan yang ditampung siswa titipan anak pejabatn bahkan titipa LSM, dan oknum anggota DPRD Batam.
“Berlebih 40 sampai 60 siswa tiap sekolah itu sudah wajar di sekolah negeri di Batam. Tapi kalau tambahannya berasal dari anak pejabat, oknum anggota DPRD, LSM atau dari petinggi Parpol, itu yang harus disikapi. Kalau penambahan itu untuk anak sekolah yang tinggal dekat lingkungan sekolah, siswa miskin ataupun siswa berprestasi, itu saya anggap masih wajar sekolah membantu,” terang Udin. (gas)
