batampos.co.id – Para pelaku usaha di Batam terus mendesak pemerintah pusat agar kenaikan harga gas industri ditunda. Sebab hal ini diyakini akan mengganggu iklim investasi di Batam dan Kepri.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Makruf Maulana, mengatakan sepanjang Januari hingga Agustus 2018 ini penanaman modal asing (PMA) di Batam mencapai Rp 4,3 triliun. Investasi tersebut berasal dari 33 perusahaan asing asal Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.
“Perusahaan tersebut antara lain bergerak di bidang industri plastik, pabrik kaos kaki, benang, silikon, pembuatan kaca mobil, dan bidang usaha lainnya,” kata Makruf, Rabu (19/9).
Investor-investor dari negara Asia Timur ini tersebar di sejumlah kawasan industri termasuk di Kawasan Industri Wiraraja. Di antara perusahaan asing yang bakal membuka pabrik di Kawasan Industri Wiraraja Group adalah PT Sapac. Perusahaan asal Jepang tersebut akan mendirikan pabrik kaca mobil antipeluru dan akan segera beroperasi dalam waktu dekat.
“Kenaikan harga gas tentu akan membuat sentimen negatif dan membuat Batam tidak kompetitif lagi di tengah upaya pemerintah dalam menjaring investasi sebanyak-banyaknya,” paparnya.
Daripada memikirkan kenaikan harga gas bumi, ia menyarankan agar pemerintah segera menyelesaikan proyek pemasangan pipa West Natuna Transportation System (WNTS) dari Natuna menuju Pulau Pemping.
“Gas ada di Natuna tapi tak bisa dinikmati. Saya pikir lebih baik ikut dikelola juga oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baru kemudian dijual ke PLN,” ucapnya.
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putra mengatakan penetapan harga gas bumi sudah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016.
“Penetapan harga gas bumi berdasarkan PP tersebut juga ikut mempertimbangkan sejumlah situasi,” katanya.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain kondisi ekonomi di lapangan, harga gas bumi di dalam negeri dan internasional, kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri, dan nilai tambah pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
“Dalam hal ini, harga gas bumi untuk industri itu maksimal 6 dolar Amerika per MMBTU,” ungkapnya.
Namun, batas harga maksimal tersebut hanya berlaku bagi jenis industri yang sudah diatur dalam PP tersebut, yakni industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Untuk Batam, hal ini agak sedikit terbiaskan karena banyak kawasan industri di Batam yang rata-rata bergerak di bidang manufaktur menggunakan gas bumi untuk pembangkit listriknya.
Pengamat ekonomi dari Politeknik Batam Muhammad Zaenuddin mengatakan kenaikan harga gas ini akan menciptakan efek domino bagi masyarakat Batam.
“Dari sisi sosial kenaikan ini sangat berpengaruh kepada masyarakat karena tarif dasar listrik akan ikut naik. Dari sisi ekonomi, inflasi tentu akan meningkat sehingga menurunkan daya beli,” ujarnya.
Opsi penundaan merupakan pilihan terbaik mengingat kondisi sosial dan ekonomi saat ini di tengah masyarakat Batam.” Dari industri nanti akan berpengaruh terhadap meningkatnya harga jual produknya,” ucapnya.
Namun, jika pemerintah tetap pada keinginannya menaikkan harga gas, maka lebih baik membicarakannya dengan stakeholder terkait. “Kalau bisa sih ditunda. Tapi kalau mendesak sekali, ya harus dirapatkan,” pungkasnya.
Keberatan senada juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari dapil Kepri. Secara tegas mereka meminta pusat untuk menunda kenaikan harga gas industri.
“Saya setahun lalu juga sudah menyampaikan ini. Saya katakan, kenaikan gas harus ditunda. Ekonomi kita masih belum stabil,” kata anggota komite IV DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja, Rabu (19/9).
Haripinto mengaku, saat ini masih banyak pengangguran di Batam. Kalau gas dinaikkan maka pastinya perusahaan akan menaikkan harga produksi. Imbasnya, barang yang diproduksi akan semakin mahal dan bisa kalah bersaing dengan perusahaan dari asing yang mungkin harganya lebih murah.
Hal senada disampaikan anggota Komite II DPD dari Kepri, Jasarmen Purba. Menurutnya, kenaikan harga gas nantinya bukan hanya berdampak terhadap Industri, tetapi puncaknya nanti akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Pengusaha akan menaikkan harga produksinya. Yang beli produksi ini kan masyarakat. Dan ingat ujungnya nanti, kebutuhan warga seperti sembako akan naik juga,” katanya.
Kenaikan harga gas elpiji sangat berpengaruh terhadap tarif listrik di Kepri. Karena beberapa pembangkit listrik di Kepri, tenaganya bersumber dari gas. (leo)