batampos.co.id – Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PBNU) KH. Ma’ruf Amin mengajukan surat pengunduran dirinya setelah menjadi Cawapres pendamping Jokowi, Sabtu (22/9).
Surat pengunduran diri tersebut dibacakan secara resmi di hadapan rapat Pleno pengurus Syuriah dan Tanfidziyah, serta pimpinan badan badan otonom Nu di kantor PBNU Jl. Kramat Raya, Jakarta.
“Ini sekaligus rapat pleno terakhir dan terakhir kalinya saya memimpin rapat di PBNU,” kata Ma’ruf.
Dengan mundurnya Ma’ruf, maka sesuai dengan Ad/Art NU, KH. Miftahul Akhyar yang sebelumnya menjabat sebagai wakil Rais Am naik menjadi pejabat sementara Rais Am sampai diangkatnya Rais Am definitif pada muktamar NU berikutnya di tahun 2020.
Dalam surat tersebut, Ma’ruf menuturkan saat dirinya diberi amanah untuk menjabat sebagai Rais Am pada muktamar NU ke -35 di Jombang tahun 2015 lalu, ia bertekad untuk mewakafkan dirinya untuk melaksanakan amanat tersebut sebaik-baiknya.
“Namun apa daya ternyata Allah SWT berkehendak lain,” tutur Ma’ruf.
Maruf menuturkan melepas posisi sebagai Rais Am adalah pilihan yang berat. Ia dihadapkan pada posisi serba sulit antara mempertahankan amanah muktamar atau mengiyakan tawaran untuk menjadi calon wakil presiden.
Namun sebagai orang yang dibesarkan di lingkungan pesantren, Ma’ruf memegang teguh prinsip bahwa jika bangsa dan nengara memanggil dan membutuhkan, maka seorang santri tidak boleh menolaknya.
Sebelum menerima tawaran menjadi cawapres itu, Ma’ruf mengaku sudah berkonsultasi ke beberapa alim ulama, masyayikh dan para kiai. Mayoritas menyarankan agar ia menerima tawaran menjadi cawapres.
“Saya akhirnya bertekad untuk melaksanakan petunjuk para kiai. Meskipun berat,” akunya.
Menerima surat pengunduran diri tersebut, Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH. Said Aqil Siradj membacakan maklumat PBNU yang menyatakan menerima pengunduran diri Maruf dan mengangkat KH. Miftahul Akhyar menjadi Pjs. Rais Am.
Dengan Maklumat itu pula Maruf lantas diangkat menjadi anggota Musytasyar (dewan pembina) PBNU hingga tahun 2020. Soal posisinya di MUI, Maruf mengungkapkan bahwa ada perbedaan aturan yakni tidak boleh merangkap jabatan. Dia akan mundur jika nanti terpilih menjadi wapres.
Sementara itu, pihak PBNU belum mau mengungkapkan apakah akan mendukung pasangan Jokowi-Maruf secara resmi.
“Nanti akan ada pernyataan lagi dari PBNU, ” kata ketua PBNU Bidang Hukum, Robikin Emhas.
Demikian halnya di kalangan petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamduddin juga memutuskan mundur. Dia beralasan tidak ingin dipersepsikan mendukung Joko Widodo sebagai Capres 2019. Selain itu ingin menegakkan khittah Muhammadiyah dan netralitas Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Din diangkat Joko Widodo menjadi utusan sejak 23 Oktober 2017 lalu. Kemudian mulai efektif bekerja mulai Februari 2018.
’’Saya kemarin (Jumat 21/9, Red) mengirim surat kepada Jokowi. Tentang pengunduran diri saya dari jabatan utusan khusus presiden,’’ katanya saat diwawancara kemarin (22/9).
Dia menguraikan alasannya mundur dari jabatan utusan khusus tersebut. Din menceritakan sejak Jumat (21/9) Jokowi sudah definitif sebagai Capres dalam Pilpres 2019. Maka Din memutuskan dirinya tidak mau lagi menjadi utusan presiden. Sebab jika dia masih menduduki posisi sebagai utusan presiden, maka otomatis menjadi utusan capres juga.
Din menuturkan ingin menegakkan khittah Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik kekuasaan. ’’Saya ingin menegakkan itu dan meneladankan itu,’’ jelasnya.
Selain itu pertimbangan mundur sebagai utusan Presiden karena saat ini Din diberi amanat sebagai ketua dewan pertimbangan (wantim) MUI. Menurutnya sebagai ketua wantim MUI, dirinya harus mengayomi seluruh unsur umat Islam. Din mengungkapkan bahwa saat ini umat Islam sudah terbelah menjadi dua poros. Yakni umat Islam yang mendukung Jokowi dan Prabowo.
’’Saya berada di posisi untuk semua. Nanti dikira ada di satu pihak,’’ jelasnya.
Din menegaskan dirinya secara pribadi memiliki hak politik untuk memilih capres yang dia inginkan. Dia berharap menyongsong masa kampanye sampai nanti hari pemungutan suara, umat Islam harus bisa menjaga persaudaraan kebangsaan. Baginya ukhuwah islamiyah harus diutamakan.
Sementara itu Jokowi mengaku belum menerima surat pengunduran diri Din Syamsuddin.
’’Mungkin hari Senin (bertemu Din, Red),’’ jelas Jokowi usai mengikuti reuni akbar Keluarga Alumni UGM (Kagama) di Jakarta kemarin. Jokowi juga belum bersedia menanggapi keputusan mundur Din tersebut. (wan/tau/jpg)