batampos.co.id – Chirtophorus Mercurius Esong salah seorang Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lingga, mempertanyakan rencana Komisi II yang akan menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RPD) terkait gaji PTT. Dimana saat ini terkait gaji mereka yang jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan Gubernur Kepri.
“Saya mengharapkan keperdulian anggota Dewan yang tidak lain adalah perwakilan dari masyarakat untuk peduli dan dapat me-mecahkan masalah yang dihadapi PTT saat ini,” ujar Chirtophorus kepada Batam Pos, Kamis (13/12) pagi.
Sebelumnya, Chirtophorus mengajukan keberatan terkait gaji yang mereka terima jauh di bawah UMK. Untuk itu, Chirtophorus meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lingga agar memperhatikan kesejahteraan PTT.
Dia mengaku ingin menyampaikan keinginan dan pendapatnya jika RPD nantinya digelar. Pria yang dulunya berkecimpung dalam kepengurusan serikat pekerja ini hanya mengharapkan perhatian dari pemerintah dimana dia bekerja, agar PTT mendapat kelayakan gaji yang lebih baik walau tidak sesuai dengan putusan UMK.
“Atau dengan memberikan kebijakan khusus bagi pekerja atau PTT yang telah mengabadi puluhan tahun dengan gaji yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kalau sekarang PTT yang baru satu hari juga sama dengan gaji PTT yang lama,” ujarnya.
Protes Chirtophorus sebe-lumnya telah ditanggapi salah satu anggota DPRD Komisi II Nurdin untuk menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) dan memanggil seluruh dinas dan pejabat terkait untuk meme-cahkan masalah tersebut. Namun, Nurdin menyatakan, kalau wewenang menggelar RDP di tangan ketua komisi II. Ketika wartawan koran ini meminta jawaban dari Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lingga Said Agus Marli, politisi Partai Golkar ini mengaku telah membicarakan hal ini kepada seluruh anggota komisi untuk mengambil langkah selanjutnya.
“Yang jelas wacana ini telah kami sampaikan dalam pembahasan waktu lalu,” ujar Said kepada Batam Pos.(wsa)