batampos.co.id – Proses penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) terus berjalan. Sepanjang 2018 lalu Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan 25 sertifikat HPL atas nama Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Sudah keluar semua sertifikatnya dari kementerian,” kata Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo, Selasa (1/1).
Percepatan penerbitan HPL memang sudah direncanakan dari 2017. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan lahan di Batam.
BP Batam telah menandatangani nota kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN saat itu. Selain mempercepat penerbitan HPL, juga meningkatkan fasilitas pelayanan terpadu satu pintu serta sinkronisasi data pertanahan antara BP Batam dan BPN. Dorongan kerja sama lahir karena banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan di Batam. Dan juga untuk menghindari tumpang tindih lahan.
Dulu, BP Batam mengalokasikan lahan terlebih dahulu dan mengurus HPL-nya belakangan. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembangunan.
Tapi dalam perjalannnya, prosesnya tidak berjalan dengan baik karena kadangkala lahan lebih cepat dialokasikan, tapi HPL tak kunjung turun. Hal tersebut yang membuat ketidakpastian hukum di Batam. Sehingga kerja sama percepatan penerbitan HPL dianggap dapat menyelesaikan masalah ini.
Belum diketahui, berapa luas lahan yang mendapatkan HPL pada tahun 2018. Tapi hingga 2017 lalu, lahan yang sudah bersertifikat HPL mencapai 20.166,40 hektare dan dalam proses pengurusan HPL mencapai 3.437,55 hektare.
Tahun 2017, Kementerian ATR/BPN menerbitkan 18 sertifikat HPL dengan luas lahan mencapai 143,05 hektare. Sedangkan 2016, 43 HPL terbit dengan luas lahan 379,03 hektare. Sedangkan pada 2015 ada 24 HPL terbit dengan luas lahan 508,79 hektare.
Dwi mengatakan prosesnya akan terus berjalan dan dalam waktu dekat, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN akan berkunjung ke Batam untuk membahas langkah percepatan penerbitan HPL. (leo)