batampos.co.id – Dualisme kepemimpinan di Batam, yakni BP Batam dan Pemko Batam memiliki dampak positif dan negatif. Sehingga pemerintah pusat diminta untuk mempertimbangkannya dengan matang dengan melihat aspek kepentingan jangka panjang untuk Batam, terutama soal penyatuan BP dan Pemko dalam satu kepemimpinan.
“Ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yakni ada dua motor yang menggerakkan perekonomian Batam,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Batam, Wirya Putra Silalahi, Sabtu (19/1).
Di Indonesia, hanya BP Batam yang memiliki anggaran hampir Rp 2 triliun. Sehingga dengan anggaran Pemko yang kurang lebih sama tentu akan mendorong perekonomian Batam.
“Sedangkan BP lain, biayanya hanya cukup untuk operasional saja,” katanya.
Namun, sisi negatifnya pun juga ikut muncul, yakni dualisme di bidang perizinan. Pengusaha selalu dibuat repot karena harus mengurus perizinan ke Pemko maupun BP Batam, khususnya pengembang yang kabarnya mengurus puluhan perizinan di kedua instansi ini.
Wirya mengatakan penyatuan perizinan dari kedua instansi sangat bagus dilakukan. Dan hal tersebut sudah lama sekali ditunggu pengusaha. “Itu pasti kami dukung karena mempermudah kami dalam berusaha,” ucapnya.
Namun, wacana penyatuan ini lahir dari sejumlah ketidakpastian yang selama ini mendera Batam. Dan ketidakpastian tersebut muncul akibat sikap pemerintah pusat yang tak memahami akar persoalan di Batam.
“Jadi, pimpinan boleh berganti. Tapi arah pengembangan jangka panjang itu harus terus dijalankan. Batam ini seperti kurang dianggap serius,” ungkapnya.
Sedangkan Plt Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid menyimpulkan, pemerintah pusat menunggu hingga selesainya pesta demokrasi 2019, yakni pilpres dan pileg.
“Kemungkinan setelah pemilu, kebijakan untuk Batam akan berubah lagi,” ucapnya.
foto: putut ariyo / batampos.co.id
Ia mengakui tidak paham dengan tujuan sebenarnya dari pemerintah pusat. “Kepala BP Batam yang tadinya sudah definitif mengapa harus diganti Plt jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” katanya.
Rafki mengatakan kalangan pengusaha tidak akan mencampuri jika ada unsur politik dalam pergantian kepala BP Batam ini.
“Kita berharap jangan ada unsur politik karena untuk memecahkan masalah Batam dibutuhkan pemikiran yang jernih tanpa ada unsur politik,” paparnya.
Ia kemudian menegaskan Apindo Batam akan menerima siapapun kepala BP Batam asalkan pro dengan dunia usaha dan FTZ Batam. “Kita siap bekerja sama memajukan Batam,” katanya.
Rafki berharap agar pemerintah pusat segera mengambil keputusan yang pasti soal Batam. Bentuk keputusannya harus permanen dan tidak diubah lagi.
“Jika terlalu sering berganti kebijakan, kita khawatir investor akan berpandangan kalau kepastian berusaha di Batam menjadi rendah. Saya harap polemik di Batam segera berhenti dan semua yang tertunda bisa berjalan seperti biasa,” ungkapnya. (leo)