batampos.co.id – Sebanyak 691 caleg akan bertarung memperebutkan 50 kursi di DPRD Batam dalam Pemilu 2019 yang digelar pada 17 April nanti. Berbagai cara mereka lakukan untuk mendapatkan perhatian konstituennya.
Sayang, tak sedikit caleg yang ternyata belum paham soal tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif sehingga janji-janji yang ditebar kepada calon pemilih cenderung menyesatkan. Mayoritas janji yang disampaikan justru merupakan wilayah kerja eksekutif atau pemerintah kota. Misalnya, menurunkan harga bahan pokok, menaikkan upah pekerja, penambahan sarana pendidikan, dan layanan kesehatan gratis.
Jhonson Fidoli Sibuea, calon anggota DPRD Batam dari Partai Demokrat, mengakui saat ini banyak caleg yang tidak paham mengenai lembaga DPRD. Bahkan fungsi dan wewenang DPRD terkadang tidak dimengerti. Ini yang membuat caleg saat bersosialisasi terkadang menyampaikan visi misi tidak sesuai dengan fungsi DPRD.
“Tak usah menyebut nama ya. Yang jelas setahu saya, itu juga banyak. Ada yang berjanji akan memperjuangkan sesuatu, padahal itu kewenangan dari eksekutif,” katanya.
Jhonson mengatakan, seharusnya menjadi caleg DPRD harus mengetahui fungsi DPRD. Yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, dengan ketiga fungsi tersebut, sangat memungkinkan seorang anggota dewan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat atau konstituennya.
Jhonson sendiri mengaku, jika kelak terpilih jadi wakil rakyat, ia akan berjuang melalui Komisi III. Pilihan ini, menurut dia, sejalan dengan pengalamannya sebagai seorang kontraktor.
Jika duduk di komisi yang membidangi infrastruktur, perhubungan, dan lingkungan tersebut, ia yakin akan semakin banyak hal yang bisa ia lakukan untuk masyarakat. Tentunya dengan usulan-usulan yang akan disampaikan kepada eksekutif maupun kepada pihak swasta.
“Jujur saja, seperti masalah air saat ini. Warga sangat menderita karena tidak lancarnya aliran air. Demikian dengan infrastruktur lainnya,” katanya.
Ia berharap akan masuk menjadi anggota badan anggaran DPRD. “Saya ingin mengawal anggaran yang benar-benar sangat mendesak untuk rakyat. Saya akan bersuara untuk itu,” tambahnya.
Menurutnya, dengan masuk di badan anggaran, maka akan memudahkannya untuk berdiskusi dengan anggota DPRD lainnya yang satu visi dan misi dengannya. Sebab selama melakukan sosialisasi, ia mengaku mendapat banyak sekali masukan dan keluhan dari masyarakat.
“Ketika bertemu dengan masyarakat banyak yang mengeluh. Dan saya ingin menyampaikan keluhan tersebut ke eksekutif,” ujarnya.
Hal yang berbeda disampaikan Caleg Perindo dari Dapil Lubukbaja dan Batam Kota, Fandy Iood. Ia mengaku tertarik menjadi anggota DPRD karena melihat banyaknya pengangguran di Batam. Investasi di Batam juga dinilai kurang maksimal. Menurut dia, penanaman modal yang masuk ke Batam selama ini lebih banyak karena limpahan dari negara tetangga.
“Saya 11 tahun jadi karyawan. Jadi yang saya lihat, bukan kegagalan SDM mengenai Batam. Potensi di Batam ini sangat luar biasa. Tapi Batam ini seolah-olah tidak bisa bersaing. Jadi pastinya ada something wrong di sini,” katanya.
Faktor lain yang mendorongnya adalah adanya oknum DPRD yang bekerja bukan untuk Batam secara keseluruhan tetapi lebih ke kepentingan oknum itu sendiri. Apabila ia terpilih nantinya, ia berharap akan duduk di komisi yang membidangi hukum. Tetapi sayang, ketika ditanya komisi yang membidangi hukum, Fandy sempat keliru.
“Kalau tak salah Komisi IV. Oh bukan ya, Komisi I ya,” katanya.
Ia mengaku hendak masuk ke Komisi I karena memang ingin memperjuangkan investasi dan ketenagakerjaan dari sisi hukumnya. Tetapi kemudian, ketika ditanya mengenai jumlah komisi DPRD Kota Batam, Fandy juga tidak bisa menjawab dengan tepat. Seharusnya ada empat komisi, tetapi ia menjawab enam komisi.
“Kalau sekarang ini ada 50 orang anggota dewan. Saat ini ada sampai Komisi VI,” katanya.
Sementara itu, caleg petahana dari Fraksi Gerindra Werton Panggabean mengatakan, untuk menjadi anggota DPRD memang harus mengerti mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan. Caleg harus mempelajari lembaga DPRD.
“Jadi ini supaya tidak salah memberikan janji-janji dan perjuangan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, saat ini tidak sedikit caleg yang menyampaikan janji yang bukan menjadi tupoksi DPRD. “Itu pasti ada. Mungkin banyak. Nah, inilah yang harus kita perhatikan sebagai caleg,” katanya.
Werton mengaku tetap maju menjadi caleg karena memang sudah mencintai politik. Termasuk untuk meneruskan perjuangan yang belum semuanya ia selesaikan.
Pada Pemilu 2019 ini, tak sedikit politikus muda lintas partai bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Batam. Mereka berebut menarik suara lewat janji-janji kepada calon konstituen.
Caleg muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Eko Fitriandi, salah satunya. Ia menyebutkan, dunia perpolitikan baginya adalah hal baru. Ia mulai aktif gabung ke partai sejak 2018.
Pria kelahiran Tanjungpinang, 30 tahun lalu ini menyebutkan, ia dulunya bekerja sebagai penyuluh perikanan di Dinas Perikanan Provinsi Kepri. Minimnya perhatian pemerintah terhadap nelayan menjadi salah satu alasan kuat baginya untuk mencoba peruntungan di dunia politik.
“Dengan latar belakang ilmu kelautan dan perikanan di Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan (STP) Jakarta serta pengalaman di lapangan, saya ingin memperjuangkan nelayan,” katanya.
Diakuinya, saat ini minim aspirasi wakil rakyat di DPRD yang memihak nelayan. Padahal, potensi perikanan dan kelautan di Kepri sangat besar. Namun sangat disayangkan, sangat sedikit wakil rakyat yang menaruh perhatian pada potensi itu.
“Keberpihakan terhadap nelayan sangat minim,” ucapnya.
Selain itu, Eko melihat anggaran yang diperuntukkan nelayan baik itu dalam bentuk pembinaan dan bantuan pendanaan masih jauh dari kata cukup. Padahal, kata dia, bila itu dimanfaatkn tentu jadi potensi besar bagi perikanan Kepri.
Bukankah ini tugas eksekutif? Caleg PKS Dapil Kepri 5 ini mengakui banyak keluhan nelayan yang ia dengar selama turun ke konstituen. Mulai dari minimnya bantuan pemerintah untuk alat tangkap, pelantar yang tidak layak, serta konservasi karang dan bakau yang kurang. Begitu juga dengan keluhan minimnya listrik dan air bersih di beberapa pulau hinterland.
“Kondisi ini mereka rasakan bertahun-tahun,” ujarnya.
Ia menyebutkan, keberpihakan aspirasi ini, bukan cuma tugas eksekutif tapi juga legislatif.
“Saat duduk nanti, saya mau di Komisi II yang membawahi bidang perikanan dan UMKM,” ujarnya.
Demikian halnya Joni Angkadjaya. Caleg dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Caleg DPRD Batam dari daerah pemilihan Batam Kota dan Lubukbaja ini mengaku bersosialisasi dengan masyarakat bukan hal yang baru. Bahkan sebelum bergabung dengan partai politik, tepatnya sewaktu masih di Organisasi Barisan Muda Tionghoa Indonesia.
“Jadi kalau kampanye terbuka dari bulan Agustus 2018 lalu. Tapi kalau turun ke masyarakat sudah lama. Dan kita paham betul apa yang dibutuhkan masyarakat Batam umumnya,” kata Joni.
Ia mengakui selama turun ke konstituen, keluhan infrastuktur paling banyak disuarakan masyarakat. Baik itu dalam bentuk pembangunan sekolah baru maupun fasilitas kesehatan. Selain itu, ia melihat pelayanan rumah sakit sangat perlu diperbaiki, khususnya memanusiakan pasien.
“Sekolah, fasilitas kesehatan, serta buruknya pelayanan rumah sakit paling banyak kita dengar dari warga. Kita tahu wali kota sudah mengarah ke sana dan ini perlu didukung dan dimaksimalkan,” kata pria kelahiran Rokan Hilir 1985 itu.
Apa poin janji kampanyenya kepada para konstituen? Joni berjanji akan melanjutkan apa yang telah ia lakukan selama ini dalam keterwakilan di parlemen. Berjuang membantu orang banyak melalui fungsi anggaran di DPRD. Joni juga mengaku akan memprioritaskan keterbukaan informasi yang selama ini dianggap hanya bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang.
“Banyak masyarakat kita yang menengah ke bawah nyaris tak tersentuh karena tidak meratanya keterbukaan informasi ini. Baik itu menyangkut pendidikan maupun kesehatan,” ucap Joni.
Jika dipercaya masyarakat menjadi wakil di DPRD Batam, ia ingin duduk di Komisi IV sesuai latar belakangnya yang aktif di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. (ian/cha/rng)