F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi memahami permintaan sejumlah sekolah swasta untuk dilibatkan dalam setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akibat selalu kekura-ngan siswa karena masyarakat lebih memilih sekolah negeri.
Menurut Rudi, salah satu alasan masyarakat lebih memilih sekolah negeri karena gratis. Sedangkan sekolah swasta ada biaya-nya dan cenderung lebih mahal.
”Swasta ada biaya-nya, sementara sekolah negeri tidak ada. Tapi nanti kami akan dudukkan dengan pihak sekolah swasta untuk membahas dan mencari jalan keluar masalah ini,” kata Rudi di Sagulung, Kamis (4/4/2019).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah mempunyai tanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan, dalam hal ini sekolah agar anak bangsa mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang.
”Yang dibawah pemerintah, ya sekolah negeri,” jelasnya.
Kendati demikian, Rudi menyampaikan akan membicarakan permintaan sekolah-sekolah swasta tersebut untuk dilibatkan dalam PPDB 2019. ”Rencana mengajak (melibatkan) swasta, tapi saya memang belum bahas. Dalam waktu dekat, kami akan dudukkan ini,” ujarnya.
”Maksudnya kan pembagian siswa yang merata, ini yang kami akan dudukkan,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait masukan Dewan Pendidikan Kota Batam agar pemerintah juga ikut mensubsidi siswa di sekolah swasta, Rudi justru mengatakan bahwa pihaknya telah lama membantu sekolah swasta dengan memberikan bantuan bagi guru-gurunya.
”Sudah kami subsidi gurunya, kalau siswa suruh dewan pendidikan cari duitnya,” katanya tegas.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pendidikan Batam Sudirman Dianto mengatakan, untuk membantu masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, ke depan ia berharap pemerintah dapat membuat kebijakan dengan membantu para siswa sekolah swasta, terutama mereka yang tidak mampu.
”Ini yang kami dorong peme-rintah melalui kebijakannya, apakah namanya BOS (bantuan operasional sekolah) daerah atau apa. Dan sekolah swasta kalau sudah dibantu siswanya, tidak lagi meminta biaya-biaya lain,” kata dia.
Selain itu, Sudirman juga menilai opsi dua sif di sekolah negeri merupakan jalan keter-paksaan.
”Ke depan kami ingin dua sif tidak ada lagi. Kita sulit bicara mutu kalau sistem sifh diberlakukan. Anak tidak akan fokus, dan guru tentu kelelahan,” terangnya.
SMAN 23 Bisa Tampung Tiga Lokal
Sementara itu, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 23 Batam telah menempati gedung baru mereka di Perumahan Taman Lestari, Kelurahan Kibing, Batuaji. Sekolah yang baru berjalan setahun inipun siap menampung siswa baru dari wilayah Kecamatan Batuaji pada PPDB nanti.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 23 Batam Sarimin mengatakan, secara teknis memang belum ada arahan dari Disdik Kepri terkait daya tampung siswa baru pada PPBD nanti. Namun, dilihat dari ketersedian lokal yang ada bisa menampung hingga tiga lokal.
”Untuk pastinya (daya tampung) masih tunggu arahan dari juknis (petunjuk teknis) Disdik Kepri. Lokal yang tersedia ada lima, jadi dari jumlah ini bisalah buka sampai tiga lokal,” kata Sarimin.
Secara umum lokal yang tersedia memang tidak mencukupi baik untuk siswa di tahun ajaran pertama ataupun di tahun ajaran baru nanti. Namun karena sistem pembelajaran di bagi dalam dua sif, jadi bisa ter-cover termasuk dengan siswa baru nanti.
”Kalau masuk normal memang tak cukup tapi dua sif masih bisalah. Karena yang sekarang dari lima rombel (rombongan belajar) mereka bisa menempati tiga lokal. Dua lokal lain nanti bisa untuk siswa baru,” jelasnya.
SMAN 23 Batam ini merupakan sekolah baru yang didirikan tahun lalu. Setahun pertama siswa numpang belajar di gedung SMAN 5 di Sagulung, sebab gedung me-reka sedang dalam pemba-ngunan. Sekolah ini merupakan satu-satunya SMAN di Kecamatan Batuaji, sehingga menjadi harapan masyarakat Batuaji untuk menyekolahkan anak mereka ke depannya.
Meskipun baru setahun, diprediksi peminat akan membludak pada PPDB nanti. Ini karena PPDB sistem zonasi tentu mengharuskan semua anak yang akan masuk SMAN di wilayah Batuaji ke sekolah tersebut. (iza/eja)
