foto: batampos.co.id / cecep mulyana
batampos.co.id – Kepala BP Batam Eddy Putra Irawady menegaskan, lahan telantar merupakan bentuk riba investasi.
“Lahan telantar sering ditarik hukum, tapi kemudian lahan itu diisi kegiatan lain yang ilegal. Dan kami sudah melaporkan ke Dewan Kawasan (DK) bahwa kami butuh aparat yang kuat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, jumlah lahan telantar di Batam mencapai kurang lebih 8.203,99 hektare dari 2.903 Hak Penge-lolaan Lahan (HPL).
Dari jumlah tersebut baru 752 Penetapan Lokasi (PL) dengan luas kurang lebih 3.164,19 hektare yang siap untuk dilanjutkan tindakan monitoring dan evaluasi.
“167 sudah dipanggil dengan luas lahan kurang lebih 1.107,2 hektare dan 585 belum dipang-gil dengan luas lahan kurang lebih 2.056,99 hektare,” jelasnya.
Di antara 167 PL atau pemilik lahan yang sudah dipanggil, 40 di antaranya sudah berkomitmen akan membangun dan membuat rencana bisnis. Total lahannya seluas 337,98 hektare.
Kemudian, 28 PL seluas 287,41 hektare belum mengajukan rencana bisnis. 36 PL seluas 110,59 hektare masuk dalam tahap revisi dan evaluasi. 55 PL seluas 353,07 hektare masih proses perizinan dan 8 PL seluas 18,15 hektare berpotensi dibatalkan.
Eddy memperkirakan jika lahan-lahan tidur ini dimanfaatkan sepenuhnya, potensi investasi yang diperoleh bisa mencapai Rp 2,5 triliun. Dan saat ini saja sudah masuk investasi kurang lebih Rp 691 miliar. Untuk mengevaluasi seluruh lahan telantar membutuhkan waktu lima tahun, makanya BP Batam fokus hanya pada 752 PL tersebut.
“Ini rasionalisasi terhadap lahan tak dimanfaatkan. Regulasi bagus, tapi ketika dituangkan dalam petunjuk teknis (juknis) malah jadi berantakan. Tak ada juga penegakan hukum, makanya jadi hukum rimba,” ulasnya.
Untuk persoalan lahan telantar ini, Eddy akan melapor ke Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam Darmin Nasution untuk meminta tim yang kuat. Seperti apa bentuk tim ini nanti, ia belum mau menjelaskannya lebih lanjut.
“Jumat saya ketemu. Saya butuh tim selesaikan persoalan lahan. Ini tidak boleh ada ampun, karena banyak yang antre untuk mengubahnya menjadi lahan bernilai tinggi,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu Eddy memastikan lahan yang ada di wilayah Galang belum ada yang berstatus HPL.
“Tak ada bargaining untuk dorong investasi karena tak ada (HPL) itu,” ungkapnya.(leo)