KEPRI gonjang-ganjing! Setelah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK 10 Juli lalu, suasana Kepri muram. Wajah-wajah sebagian pejabat dan politisi agak murung, terutama pejabat yang berafiliasi dengan Gubernur (nonaktif) H Nurdin Basirun dan partainya.
Sebaliknya, karena ini tahun politik dan sudah mendekati Pilkada serentak, September 2020, mungkin saja pihak yang sedianya akan bersaing dengan Nurdin Basirun atau calon yang akan diusung partainya kelak, merasa ini semacam angin segar.
Minimal, kekuatan lawan sudah berkurang. Pertanyaan umum, siapa lagi setelah Nurdin Basirun dan ketiga TSK lain yang akan dicokok KPK?
Sejujurnya, saya tak ingin menulis soal ini. Sejak awal saya lebih menunggu KPK selesai bekerja dan melimpah-kan TSK dan bukti ke pengadilan Tipikor nantinya. Sebab, dari pengadilan itulah kelak akan terbuka kemungkinan menyeret pihak-pihak lain yang terlibat.
Cukuplah Kepri muram pertumbuhan ekonominya empat tahun terakhir. Titik terendahnya 2,02 persen/tahun. Jangan ditambah riuhnya masalah hukum yang menjerat para elite-nya. Pekerjaan pembangunan akan kembali tersendat. Tadinya saya berpikir begitu.
Tapi apa boleh buat. Kasus reklamasi yang berujung OTT oleh KPK itu telah menyita perhatian masyarakat dan jadi konsumsi media secara luas. Mau tidak mau dia akan memengaruhi jalannya Pilkada dan pemerintahan di Kepri di masa depan. Sebab, selain provinsi, pilkada serentak akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Kepri kecuali Tanjungpinang yang baru dua tahun melaksanakan pilkada.
Seperti pernah diberitakan oleh harian ini pada edisi khusus Senin dua pekan yang lalu, setelah OTT ini, peta politik di Kepri otomatis berubah. Nurdin yang awalnya digadang-gadang oleh NasDem akan maju kembali di Pilkada Kepri, peluangnya sudah tertutup. Di internal partai, tinggal nama Wako Batam HM Rudi yang disebut-sebut akan diperintahkan oleh partai bertarung di Pilkada Kepri. Selain Rudi, memang ada nama anggota DPR RI H Nyat Kadir, Wawako Batam Amsakar Achmad, Bupati Lingga Alias Wello, mantan Bupati Natuna H Ilyas Sabli, dan mantan Wakil Bupati Bintan Khazalik. Namun, untuk bertarung di Pilkada Kepri, kemungkinan hanya Rudi, Nyat Kadir, dan Amsakar Achmad.
Sementara dari partai lain, ada nama Plt Gubernur Isdianto (PDIP), mantan Wagub H Soerya Respationo (PDIP), Ketua DPD Golkar Kepri H Ansar Ahmad, mantan Menpan RB Asman Abnur (PAN), dan Ria Saptarika (DPD). Selain itu, nama lain yang turut disebut-sebut maju ke Pilkada Kepri adalah H Huzrin Hood (BP3KR dan mantan Bupati Bintan tempo dulu), Hardi S Hood (DPD RI), Aunur Rafiq (Bupati Karimun), dan Apri Sujadi (Bupati Bintan).
Apakah Rudi akan maju ke Pilkada Kepri? Hampir dapat dipastikan iya, meskipun belum ada keputusan resmi dari NasDem. Siapa lagi? Nyat sejak jauh hari sudah menyatakan tidak akan ikut bertarung lagi. Kalau dipaksa partai, kata Nyat, tetap tidak ingin. Lalu Amsakar? Bisa jadi hanya akan ke Kepri 2, jika keadaan memaksa dan kalau terjadi “sesuatu” dengan HM Rudi sebagai snowball effect dari kasus OTT Nurdin. Sebagai catatan, reklamasi di Tanjungpiayu yang jadi pintu masuk bagi KPK dalam OTT itu berada di Batam. HM Rudi sejak awal dimintai keterangan oleh KPK, mengatakan bahwa dirinya tidak mengizinkan penambangan pasir laut di wilayahnya.
Dari kubu PDIP, apakah Ketua DPD Soerya Respationo atau Plt Gubernur Isdianto yang juga memegang KTA PDIP yang akan maju? Seperti jawaban Soerya kepada wartawan, ada banyak kemungkinan ke depan. Bisa dia yang maju, bisa Isdianto, bisa juga keduanya berpasangan. Untuk yang terakhir, Isdianto punya jawaban sama ketika saya dan rombongan PWI Kepri bertamu kepadanya, dua hari lalu.
“Bisa Romo (sapaan Soerya), bisa saya, bisa juga kami berpasangan. Tergantung partai,” jawabnya. Kemarin, Jumat, PDIP memulai kongres di Bali.
Dari poros lain, nampaknya belum ada yang mengambil inisiatif. Golkar misalnya, sebagai partai peraih suara terbanyak Pileg 2019 di Kepri, belum tentu akan mengusung Ansar Ahmad. Apalagi ada risiko harus mundur dari kursi dewan, karena Ansar baru saja terpilih ke Senayan. Bisa jadi Golkar akan merapat ke koalisi PDIP, mengingat di Pilkada 2015 yang lalu, kedua ketua partai berpasangan (Sooerya-Ansar). Demikian pula Demokrat cs, belum kelihatan arahnya. “Belum ada kaptennya,” kata Sekretaris DPD PD Kepri Husnizar Hood, kemarin.
Begitulah. Dampak dari OTT KPK di Kepri beberapa waktu lalu itu telah mengubah peta politik di Kepri. Bahkan kemungkinan sampai ke pilkada kabupaten/kota. Di sisi lain, kasus OTT ini bukan tidak mungkin masih akan bergulir liar. Sebab, dari pengembangan penyidikan, kabarnya masih terbuka kemungkinan ada TSK lain. Setidaknya demikian pengakuan jubir KPK Febri Diansyah, dua hari lalu, di sela-sela sebuah acara dengan jurnalis di Batam. Apalagi hari ini, Jumat, kabarnya KPK masih memanggil beberapa nama lagi. Tanpa bermaksud menduga-duga, nampaknya kasus OTT ini masih akan mengalir sampai jauh. Entahlah… (*)
