batampos.co.id – Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, mengatakan kerusakan infrastruktur yang terjadi di Kecamatan Bunguran Batubi dan Kecamatan Bunguran Utara akibat banjir, harus mendapat penanganan pemerintah daerah.
Dikatakan Marzuki, beberapa jembatan sebagai akses penghubung kecamatan tersebut, saat ini mengalami kerusakan cukup parah, menyebabkan masyarakat harus melewati aliran sungai untuk menyeberang.
”Terjadinya kondisi darurat saat ini sebenarnya pemerintah dapat melaksanakan program tanggap darurat. Supaya jembatan rusak bisa dibangun, dan pemerintah daerah semestinya hadir untuk masyarakat,” katanya Minggu (15/12/2019).
Dikatakan Marzuki, saat ini jembatan rusak hanya diperbaiki masyarakat bersama aparat kepolisian dan TNI. Namun diperbaiki hari ini, besoknya rusak kembali, karena perbaikannya seadanya.
”Kami sangat mengapresiasi bantuan aparat keamanan. Tapi kondisi sekarang perlu adanya penanganan dan perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Marzuki mengatakan, pemerintah pusat 2020 mendatang akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bunguran Batubi, baik pembangunan jalan hotmic maupun jembatan. Namun dengan anggaran tersebut dinilai belum selesai.
”Total tahun 2020 itu sekitar Rp 60 miliar. Rp 30 miliar untuk Batubi, selebihnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Bunguran Utara. Tapi itu belum tuntas, diperkirakan jalan hotmix sekitar 10 kilometer saja,” ujarnya.
Marzuki menambahkan, persoalan banjir yang terus dialami dua kecamatan tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena bisa disebabkan aliran sungai yang tersumbat.
”Kondisi aliran sungai harus diperhatikan, jadi tidak hanya mengandalkan masyarakat. Atau bisa saja nanti dibangun kanal agar aliran sungai lancar,” ujarnya.(arn)