batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan adanya peningkatan dana bantuan partai politik (Banpol).
Usulan tersebut disambut positif oleh sejumlah partai di parlemen. Namun, bertambahnya anggaran harus dibarengi dengan sistem penggunaan anggaran yang baik.
Sehingga uang negara yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan. Arsul Sani, anggota DPR dari Fraksi PPP, mengatakan, pihaknya menyambut baik usulan kenaikan banpol.
“Namun, kenaikan itu harus diimbangi dengan tata kelola keuangan yang lebih baik,” terang legislator asal Jawa Tengah itu Minggu (15/12/2019).
Menurut dia, ke depan partai perlu membangun konsep penggunaan anggaran. Yaitu, sistem pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab dalam hal keuangan.
Seperti yang berlaku di kementerian dan lembaga. Arsul mengatakan, dengan adanya rencana kenaikan banpol, parpol harus meningkatkan pengkaderan dan pendidikan politik.
Selain itu, parpol juga harus melakukan kerja-kerja politik yang lebih konkret di masyarakat.
Tidak hanya itu, sistem pemilu juga harus dipertimbangkan. Dia pun memberikan contoh ironisnya sistem politik yang ada sekarang.
Misalnya, ada orang yang sudah dikader, aktif di parpol bertahun-tahun, mengabdi di parpol dan aktif di berbagai kegiatan, tapi karena tidak punya modal, dia akhirnya kalah dalam pemilu.
Sementara itu, KPK sebagai pengusul peningkatan banpol sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa parpol.
Diantaranya PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PKS dan Gerindra. Kelima partai itu memiliki perolehan suara lebih dari 50 persen pada pemilihan umum (pemilu) 2019 lalu.(lum/tyo/jpg)