batampos.co.id – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto, menyambut baik rencana pemerintah pusat melakukan pembangunan sektor kelautan di Natuna. Apalagi pembangunan mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya laut yang kaya di Natuna. Sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kita berharap pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus wisata, kawasan khusus perikanan atau kawasan khusus pertahanan. Intinya, semua kebijakan untuk meningkatkan kese-jahteraan masyarakat,” kata Isdianto di sela mendampingi kunjungan kerja Menko Polhukam Mahfud MD ke Natuna, Rabu (15/1/2020).
Pihaknya sangat berharap seluruh daerah di Kepri mendapat dukungan pembangunan kelautan dari pusat. Tapi dengan memulai dari Natuna, pemba-ngunan itu juga sampai ke daerah lain. Apalagi sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sumber ekonomi Kepri.
Isdianto melihat rumusan yang disiapkan untuk Natuna sangat baik. Apalagi pemerintah daerah dilibatkan dalam memajukan kawasan ini. Yang pasti, Kepri tetap menunggu regulasi dari pusat untuk memajukan Natuna.
Mahfud ke Natuna menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo, pekan lalu. Saat itu, selain bertemu dengan nelayan, Jokowi juga membagikan sertifikat tanah untuk rakyat, sekaligus menegaskan bahwa Natuna adalah bagian dari NKRI. Jokowi juga sempat menyampaikan kepada Isdianto tentang rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan pada 2021.
Dalam kunjungan kerja ke Ranai, Natuna, Mahfud MD didampingi Menteri KP Edhy Prabowo dan Wamen ATR/BPN Surya Tjandra. Hadir juga Deputi Bidang Koordinator SDM, Iptek, dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Safri Burhanuddin, Deputi Bidang Polhuk Hankam Kementerian PPN/Bapennas Slamet Soedarsono, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK Sigit Hard Winarto, Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM Ronny F Sompie, dan pejabat lainnya.
F. HUMAS PEMPROV KEPRI UNTUK BATAM POS
Dari Kepri, selain Isdianto, hadir Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto, Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema.
Mahfud, yang tiba di Bandara Raden Sadjad pukul 08.15 langsung menuju faslabuh TNI AL Selat Lampa. Dari sini rombongan menuju KRI Semarang 594. Setelah paparan situasi oleh Pangkogabwilhan I, dilangsungkan rapat.
Dalam kesempatan itu, Mahfud, Isdianto dan rombongan juga menyaksikan fly pass TNI AU dari 4 pesawat tempur F-16 dan sailing pass dari anjungan kapal. Ada 14 kapal di antaranya kapal perang, kapal Bakamla, dan kapal Polri.
Menurut Isdianto, kunjungan Presiden Jokowi dan dilanjutkan dengan kehadiran Menkopolhukam, semakin mempertegas perhatian pemerintah terhadap Natuna. Karena itu, program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna, termasuk meningkatkan keamanan wilayah perbatasan sangat didukung.
Kesempatan itu, Mahfud menegaskan bahwa kedaulatan NKRI tidak ada tawar-menawar.
“Mari kita jaga hak berdaulat atas laut Indonesia, dan kita bukan sedang dalam perang oleh sebab itu instruksi Presi-den harus kita jalankan,” kata Mahfud.
Instruksi Presiden itu, kata Mahfud, adalah meningkatkan volume patroli di laut Indonesia. Kedua, melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta hubungan antara pusat dan daerah menge-nai pengelolaan Natuna ke depannya.
Pemerintah, kata Mahfud, akan memaksimalkan pemanfaatan sentra-sentra kegiatan kelautan dan perikanan sehingga memberi dampak positif bagi perekonomian Natuna.
Menurutnya, kunjungannya sebagai tindak lanjut atau mem- follow-up arahan Presi-den yang tetap menginginkan kedaulatan bangsa Indonesia tetap terjaga dan tidak dicuri oleh negara lain.
Untuk masalah hak kedaulatan dan kedaulatan bangsa akan dilaksanakan unsur TNI-Polri, sementara pemerintah akan menjaga rakyatnya termasuk para nelayan.
“Pemerintah akan terus melakukan pembangunan guna mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya laut yang kaya di Natuna,” kata Mahfud.
Dalam pada itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menambahkan, mengenai kapal pengawas perikanan yang akan dihibahkan Jepang sudah dilihat secara langsung dan perlu di-repair karena kapal tersebut kapal bekas yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk perbaikan.
Kemungkinan akan ada penambahan satu unit lagi sehingga menjadi tiga unit kapal pengawas perikanan dari Jepang.
Berbagai persoalan yang dihadapi para nelayan, satu per satu, kata Edhy, akan diurai dan dicari solusi sehingga kehadiran pemerintah bagi rakyatnya bisa dirasakan.
Masalah saat ini yang dihadapi para nelayan yakni bahan bakar dan jenis kapal yang masih jauh dari harapan para nelayan karena kapal masih kecil dan terbuat dari fiber.
“Dengan semangat kebersamaan, insya Allah setiap permasalahan yang dihadapi akan teratasi. Intinya dengan kita berkumpul sore ini, permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan,” kata Edhy.
Soal bantuan kapal, Isdianto, memang berharap agar pemerintah pusat memberi bantuan untuk nelayan dalam bentuk kapal tangkap yang lebih besar.
Sehingga nelayan Natuna bisa melaut ke wilayah yang lebih jauh, dan hasil tangkapan yang lebih banyak. (arn)