batampos.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri periode kepengurusan 2020-2025 akan fokus mengawal pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) minimal tujuh persen. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Kadin Kepri terpilih, Achmad Makruf Maulana, di Hotel Radison Batam, Selasa (4/2/2020).
”Kami akan kawal kepala daerah dan gubernur terpilih nantinya. Dan akan membedah apa visi dan misi kepala daerah terkait ekonomi,” kata Makruf.
Makruf menilai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kepri, kepala daerah harus memiliki semangat pro investasi dan memiliki iktikad baik untuk merangkul dunia usaha.
”Dunia usaha ini jangan dipukul, tapi harus dirangkul. Kadin Kepri akan kawal kepala daerah dalam membangun Kepri. Karena membangun daerah tak bisa sendiri, pengusaha dan pemerintah harus bahu-membahu,” ungkapnya.
Menurut Makruf, Kepri pada dasarnya telah dianugerahi insentif di tiga daerah yang sudah ditetapkan sebagai daerah free trade zone (FTZ). Namun, itu belum cukup, karena pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi pada 2017 hingga 2018 mengalami titik terendah berkisar dua hingga tiga persen.
”Ini sangat jauh dari pertumbuhan perkononomian nasional dan provinsi lainnya yang bahkan tidak memiliki insentif,” katanya lagi.
Melihat pertumbuhan ekonomi yang anjlok sedemikian rupa, Kadin Kepri mencoba membantu pemerintah dengan cara menarik investasi dari rekan-rekannya di luar negeri, seperti dari Amerika, Jepang, Tiongkok, dan lainnya.
”Alhamdulillah, ada kemajuan pertumbuhan berkisar 4,6 hingga 5,2 persen dari tahun 2019 ke tahun 2020.
”Namun, kami belum puas bilamana tidak mencapai di atas tujuh persen,” paparnya.
Selain berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan investasi, Kadin Kepri juga mengaku mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan menyatukan kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Pemilik salah satu kawasan industri di Batam ini juga memberikan saran mengenai penataan ketiga kawasan FTZ tersebut.
”Kami akan segera layangkan surat dukungan ke Menko Perekonomian (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto) dan juga akan memberikan masukan terkait penyatuan tiga kawasan FTZ tersebut,” jelasnya.
”Kami juga mendukung Kepala Badan Pengusahaan di BBK seyogianya diperlakukan kesamaan kedudukan hukum, dipimpin oleh satu kepala BP diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Kawasan Nasional yang dijabat oleh Menko Perekonomian. Dan kami berharap unsur pimpinannya nanti dari unsur profesional agar pro dunia usaha,” tegasnya.
Idealnya penyatuan BBK nanti harus tetap memerhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dengan melihat ciri khas, maka pembagian per cluster diperlukan untuk meningkatkan potensi kawasan FTZ BBK secara maksimal.
”Misal, Batam fokus ke industri. Sedangkan Bintan ke pariwisata dan Karimun ke industri,” imbuhnya.
Setelah itu, komposisinya juga diperhatikan. Idealnya, kata Makruf, Batam itu bisa dirancang dengan komposisi 80 persen industri dan 20 persen pariwisata. Sedangkan Bintan kebalikan dari Batam.
”Dan di Karimun 50 persen industri, 50 persen pariwisata. Penyatuan ini menumbuhkan gairah baru, tapi harus betul-betul diurus oleh kalangan profesional,” terangnya.
Ditambah lagi dengan kehadiran sosok Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang sangat paham tentang kondisi ekonomi di Kepri.
”Pariwisata memang oke, tapi industri tetap menjadi wajah Batam di dunia. Didorong dengan kebijakan pro investasi, maka industri akan bergairah kembali,” tuturnya.
Ia mencoba mengingatkan bahwa pada 1998, saat dimana ekonomi Indonesia tengah porak-poranda dihantam krisis moneter, ekonomi Kepri justru tetap stabil. Kestabilan tersebut didorong oleh kinerja industri pengolahan yang moncer ditambah dukungan dari usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Saat ini, Makruf menilai menjadi momen tepat bagi Kepri untuk meraup investasi di tengah merebaknya wabah virus corona di Tiongkok.
”Karena Corona, pariwisata pasti anjlok. Tapi untuk industri bisa menjadi berkah. Karena investor pasti tidak lagi mau mengambil risiko untuk menanam investasinya di satu negara saja. Karena dengan wabah ini, kelanjutan usahanya pasti terhambat,” paparnya.
Dari internal Kadin Kepri sendiri, Makruf merampingkan susunan pengurus yang awalnya ada 250 orang menjadi hanya 75 orang saja.
”Saya akan tempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuannya. Intinya Kadin Kepri akan mengawal kinerja pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi bisa minimal tujuh persen,” pungkasnya. (leo)
