batampos.co.id – Kalangan industri dan komersial merasa kecewa dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
BP Batam dianggap lalai dalam menjaga ketersediaan air baku di Batam. Penggiliran air atau rationing yang akan dimulai 15 Maret nanti akan berdampak signifikan terhadap mitra Batam di mata para investor asing.
“Saya menghargai walaupun agak telat. Masalahnya itu industri mau bagaimana, komitmennya juga. Apa bisa kita ngomong ke investor asing ‘sorry ya, dua hari nanti air tak ada’. Memang bisa ngomong begitu,” kata perwakilan dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Jamin Hidajat, Kamis (12/3/2020).
“Persoalan ini bukan ranahnya pemerintah daerah lagi, harus dibawa ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini. Pemerintah tak serius sama sekali,” jelasnya lagi.
Ia menjelaskan pihaknya sangat kecewa. Terlebih saat sosialisasi potensi dan dampak krisis ketersediaan air baku oleh ATB, tidak ada satu pun perwakilan BP Batam yang hadir.
“Seharusnya ada BP Batam, tapi dimana mereka. Tak ada satupun, tak ada dari BP untuk menjelaskan situasi ini. BP tak konsen dengan Batam. ATB juga harus konsen rangkul BP,” katanya.
Sebelumnya, HKI Kepri sudah dibuat risau dengan persoalan listrik dan sekarang krisis air sudah di depan mata.
“Ini jadinya mau ngomong apa di depan investor. Ini harus disampaikan ke BP bahwa ini soal serius. Berapa banyak kontribusi yang dihasilkan industri kepada Batam,” jelasnya.
“Mari kita tunjukkan bahwa bisa duduk bersama dan cari solusi,” katanya lagi.
Perwakilan Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), Novi Hasni, menuntut agar BP bisa segera mengimplementasikan penyambungan pipa interkoneksi Dam Tembesi menuju Dam Mukakuning.
“ATB harus memaksa BP segera pasang pipanya. Kalau tak dilakukan, tak ada air bersih,” imbuhnya.
Ia memaparkan, suplai air ke daerah hilir seperti Tanjunguncang biasanya memiliki debit air yang sangat kecil.
“Kalau digilir, maka bisa dua atau tiga hari, kami tak dapat air. Maka bagaimana ATB dan BP agar bisa pasang segera,” jelasnya.
“Saat ini galangan kapal mulai bangkit, tapi malah kena dampak dari keterbatasan persediaan air. Jadi, untuk aksi cepat, segera optimalkan Dam Tembesi,” paparnya lagi.
Perwakilan Nagoya Hill, Rekson, mengatakan, krisis air ini lebih menakutkan dari epidemi virus corona.
Ia menolak opsi kedua rationing dari ATB, dimana suplai air dimatikan pada hari Sabtu dan Minggu.
“Biar bapak tahu, core bisnis di mal itu puncak pengunjungnya di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dari skenario itu, sangat memberatkan kami,” jelasnya.
“Kalau mal tak dialiri air selama pengujung pekan, maka mal tak bisa hidup,” jelasnya.
Ia meminta agar persoalan ini dibawa ke DPRD Batam dengan melibatkan pelaku usaha.
“Boleh dibuat rapat dengar pendapat (RDP) saja ke DPRD, sehingga DPRD bisa tanya ke BP. Saya bisa bayangkan kalau dua bulan tak ada hujan sama sekali,” paparnya.
Bahkan, perusahaan yang melayani publik seperti PLN Batam juga khawatir dengan rationing ini.
“Terkait suplai air dari ATB, pembangkit kami gunakan air ATB di operasional pembangkit,” kata perwakilan dari PLN Batam, Gusriyanto.
Air digunakan untuk mendinginkan turbin di mesin pembangkit agar tidak
kepanasan atau overheat.
“Karena kami layani listrik, jangan sampai dampak krisis air ini berimbas ke pembangkit kami. Sehingga masyarakat sudah krisis air, tambah lagi krisis listrik,” tegasnya.
Interkoneksi Tetap Lelang
Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan telah memerintahkan jajarannya agar segera melakukan lelang interkoneksi dam.
Sebab, interkoneksi dam tetap harus melalui proses lelang umum, tidak boleh tidak.
“Jadi, selain opsi tender, ada opsi lain yaitu hujan buatan,” kata dia, saat ditemui di Kantor Wali Kota Batam, kemarin.
Rudi menyebutkan, beberapa waktu lalu tim BP Batam telah berkoordinasi dengan BMKG.
Berdasarkan paparan BMKG, kata Rudi, akhir Maret dan April mendatang intensitas hujan tinggi.
“Kita berharap keadaan seperti ini (diambang krisis air, red) tidak terjadi
lagi, maka perlu interkoneksi itu,” ujarnya.(leo/iza)