batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengaku tidak menyukai ide pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina wilayah, atau pun lockdown.
“Kalau saya, PSBB atau lockdown, ekonomi akan terganggu. Mau jadi apa kota ini,” tuturnya, Senin (6/4/2020).
Tapi lanjutnya, untuk mengantisipasi jika kasus Covid-19 semakin buruk, Wali kota telah meminta perangkat terkecil pemerintah daerah, yakni RT/RW untuk mendata warga.
Data ini akan digunakan untuk pembagian sembako jika karantina wilayah terjadi nanti. Ia telah telah menginstruksikan untuk mendata sesuai dengan rumah tempat tinggal.
“Kalau misalnya ada yang ngekos atau ngontrak tinggal lapor saja ke RT/RW. Selama ini komunikasi mungkin kurang. Jadi kalau memang benar-benar tak mampu akan kita bantu,” ujarnya.
Rudi menegaskan, yang akan menerima sembako nanti akan ditelepon terlebih dahulu.
“Jadi bagi yang tak ditelepon, tak bisa ambil,” ujarnya.
Sembako ini hanya dikhususkan untuk kalangan tak mampu atau yang mata pencahariannya berkurang drastis karena Covid-19.
“Kita juga terbatas anggarannya. Apalagi sekarang pemasukan Pemko Batam tak ada lagi. Saya juga tak tahu mengenai bagi hasil dari provinsi,” jelasnya.
“Kalau tak ada yang bayar pajak kendaraan ya susah juga,” terangnya lagi.
Pendataan penerima bantuan masih harus difinalkan. Sekretaris Kota Kota Batam, Jefridin, mengatakan, pihaknya harus lebih teliti agar bantuan ini tepat sasaran baik untuk keluarga yang terdata dalam BDT (Basis Data Terpadu) maupun warga yang terdampak secara ekonomi dapat tercover.
“Kami minta difinalkan lagi, diteliti baik-baik baru di-SK- kan. Termasuk by name by address harus diperhatikan betul, supaya tidak salah,” paparnya.
“Sebenarya kami minta hari ini (kemarin, red), paling tidak besok atau Rabu sudah ada datanya,” ujarnya lagi.
Untuk diketahui, Gugas Penanganan Covid 19 Kota Batam merencanakan kemarin (6/4/2020) data semuanya sudah masuk. Namun belakangan, Jefridin yang juga Ketua Harian Gugas Penangan Covid-19 Batam, menyebutkan finalisasi harus kembali dilakukan selain pertimbangan tepat sasaran, juga memastikan agar semua yang terdampak dapat
terbantu.
“Ada juga yang masih belum terdata, seperti pekerja hotel yang dirumahkan dan akhirnya tidak memiliki penghasilan,” sebutnya.
Jefridin menjelaskan, BDT Batam sebesar 52 ribu kepala keluarga (KK) akan mendapat
bantuan. Selain itu, orang terdampak secara ekonomi seperti tukang ojek, sopir taksi, penjaga kantin sekolah, PKL.
“Jadi tidak hanya yang terdaftar dalam BDT, tapi juga orang yang terdampak tersebut harus dapat. Makanya, perlu perhitungan matang,” terangnya.(iza)