batampos.co.id – DPRD Batam bersama Pemko Batam melaksanakan rapat koordinasi terkait anggaran penanganan Covid-19 di halaman gedung DPRD Batam, Kamis (16/4/2020).
Ketua DPRD Batam, Nuryanto, mengatakan, sebagai bagian dari unsur pemerintahan, mereka harus bersinergi dalam penanganan kebijakan Covid-19 terealisasi dengan baik.
”Kalau kita koordinasi baik, Insya Allah tidak ada miskomunikasi dalam mewujudkan program, perencanaan, kegiatan, dan anggaran. Semua bisa dan sifatnya transparan,”
ujarnya.
Ia mengungkapkan, detail anggaran yang akan digunakan, secara teknis mereka membahas apabila ada penggeseran anggaran 2020.
”Intinya, DPRD komitmen tetap mendukung seluruh kegiatan penanganan Covid-19
untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, sampai saat ini anggaran
Pemko sebesar Rp 268.097.259.605 untuk penanganan Covid-19.
Dari jumlah itu, anggaran terbesar peruntukan sosial sebesar Rp 197 miliar dalam bentuk sembako yang akan dibagikan kepada 260 ribu warga Batam terdampak Covid-19.
Dari anggaran sosial ini, warga akan mendapatkan paket bantuan sembako senilai Rp 300 ribu per KK.
Jika dikalkulasikan sebesar Rp 72 miliar. Hal ini belum termasuk dari pembiayaan pengangkutan dan pendistribusian.
Sebab, Pemko Batam tidak ingin ada pengumpulan warga dalam penyaluran paket sembako itu nantinya.
Dalam pendistribusiannya akan dilakukan perangkat RT/RW. Sehingga total anggaran yang diperlukan dalam setiap bulannya itu sebesar Rp 90 miliar.
”Petugas medis, makanan, alat kesehatan, serta support kegiatan TNI/Polri yang personelnya kurang lebih 300 orang,” ujar Amsakar.
Ia mencermati dari regulasi yang ada, pemerintah sudah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non alam.
Dalam pembiayaan kegiatan bencana ini, dimungkinkan bagi kepala daerah menjabarkan APBD melalui peraturan kepala daerah yang nanti penjabaran itu dilaporkan ke DPRD dan ditetapkan kemudian di APBD perubahan.
”Bagi daerah yang akan melakukan realokasi terhadap anggaran ABPD, itu sekurangnya harus melakukan penghematan 50 persen belanja lokal dan 50 persen belanja barang
dan jasa,” katanya.
Dari penghematan itu tujuan utamanya untuk kesehatan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Atas hal itu, Pemko Batam telah menyurati DPRD Batam mengenai realokasi terhadap rencana APBD Kota Batam.
Namun, hal itu tak terlaksana karena terus mengalami perubahan.
”Mengoordinasikan suatu hal saat belum final, kami rasa juga akan menguras energi. Anggaran terus berubah. Akan membuat perdebatan panjang,” ujar Amsakar.
Sementara di sisi lain, tambahnya, persoalan ini eskalasinya terus meningkat dari waktu ke waktu.
Adapun perubahan itu, kata Amsakar, Pemko Batam tidak membicarakan persoalan orang yang berangkat dari Malaysia dan Singapura.
Selain itu, mereka juga tidak memperkirakan KM Kelud mengangkut orang. Hingga mempersiapkan rusun sebagai tempat sosialisasi.
”Setiap hari eskalasinya berubah terus. Ini hal penting kami sampaikan,” ujarnya.
Terkait penanganan dan memutus penyebaran warga terinfeksi virus corona ini, pria
yang juga ketua harian Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 ini menyampaikan, inti dari Covid-19 hanya ada pada sosial distancing, physical distancing, bekerja dan seko-
lah di rumah, kolaborasi dan support dan jangan panik.
”Ini yang paling diperlukan sekarang.(gie)