batampos.co.id – DPRD Kota Batam meminta Pemko Batam melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, menyurati yayasan atau sekolah swasta agar memberikan keringanan uang sekolah (SPP) selama wabah virus corona.
”Kalau SMA dan SMK swasta yang merupakan domain provinsi, sudah diminta mengurangi biaya SPP. Hanya saja untuk Disdik Batam belum ada keluarkan surat edaran
untuk SD dan SMP swasta,” kata anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, Jumat (17/4/2020).
Menurutnya, di tengah pendemi virus corona saat ini, hampir seluruh orang tua siswa merasakan dampaknya. Banyak orang tua siswa yang bekerja informal, mengalami penurunan pendapatan.
Begitu juga banyak di antara mereka yang kini sudah di rumahkan.
”Tentu sekolah swasta memiliki kebijakan masing-masing. Namun, di sini kami berharap ada sebuah sensitif sosial untuk mengurangi biaya SPP siswanya,” sambung Aman.
Pertimbangan lainnya, lanjut dia, adalah dengan diterapkannya belajar di rumah, secara otomatis biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik sekolah juga berkurang.
Termasuk, biaya operasional dan sebagainya. Maka, dari pengurangan ini ia berharap
sekolah swasta mengurangi beban para orang tua dengan cara memberi keringan biaya
SPP bulanan.
”Provinsi sudah ada imbauan dan kita harapkan ini juga dijalankan di daerah,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Persoalan sekolah swasta membayar gaji guru dari biaya SPP ini, Aman melanjutkan,
tergantung dari kebijakan sekolah.
Tidak mungkin juga dengan mengurangi gaji guru swasta. Namun paling tidak, dari sisi operasional yang saat ini berkurang karena tak ada lagi proses belajar mengajar di sekolah, tentu beban sekolah juga sedikit banyak menjadi berkurang juga.
”Dari situlah kita berharap ada keringan dari pihak sekokah swasta,” bebernya.
Disinggung mengenai adakah subsidi Disdik Batam kepada sekolah swasta, Aman
menjawab, hal ini sudah berulang kali dibahas bersama Dinas Pendidikan, agar sekolah swasta juga mendapatkan bantuan pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah.
Sehingga, orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di swasta tidak akan terlalu besar bebannya. Karena, bagaimana pun, lanjut Aman, sekolah swasta ikut membantu proses pendidikan di Batam.
”Sampai saat ini menjadi persoalan kita sudah minta agar ada BOS daerah sejak 3 tahun yang lalu. Tapi enggak ada respons, apa pertimbangan Disdik kita enggak paham,” sesalnya.
Apakah bisa dianggarkan tahun ini untuk sekolah swasta, Aman menjawab sudah tidak akan memungkinkan lagi.
Mengingat pembahasan APBD sudah lewat dan lagi saat ini konsen pemerintah daerah fokus terhadap penyediaan sembako bagi masyarakat Batam yang terimbas dampak wabah Covid-19.
”Makanya yang dibutuhkan saat ini rasa kepedulian kepada wali murid supaya beban ini sama-sama kita pikul,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Batam, Hendri Arulan, belum bisa dikonfirmasi terkait usulan keringanan biaya SPP di sekolah swasta tersebut.
Sebelumnya ia mengaku, sekolah swasta memiliki otonomi sendiri khusus pembiayaan pendidikan. Dan memang hanya mengandalkan dari pembayaran SPP bulanan atau dana sumbangan pendidikan (DSP) dari para orangtua siswa.
”Uang inilah nantinya yang digunakan untuk biaya operasional, seperti membayar gaji guru dan tenaga kependidikan secara penuh. Termasuk juga pengeluaran untuk mendukung proses belajar mengajar di rumah,” katanya.
Namun demikian, di satu sisi terkait operasional, tagihan air, tagihan listrik tentunya
berkurang karena tidak ada kegiatan di sekolah.
Dengan kondisi saat ini yang mana semua pihak tengah berjuang melawan wabah
Covid-19, tentu semua harus bersatu untuk meringankan beban sesama.
”Kami mengimbau kepada pihak yayasan pendidikan untuk turut membantu sesama dengan sedikit meringankan beban orang tua, apakah dalam bentuk mengurangi biaya SPP ataupun keringanan batas waktu pembayarannya,” tutur Hendri.(rng)