batampos.co.id – Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan segera cair. Paling lambat Jumat (15/5) dana tersebut dibagikan.
’’Peraturan Pemerintah (PP) THR sudah dikeluarkan, sudah ditandatangani Pak Presiden. PMK (peraturan menteri keuangan) juga akan keluar,’’ terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin (11/5). Dia menjelaskan, THR akan dicairkan secara serentak. Tim Kemenkeu sedang menyiapkan satuan kerja untuk mengeksekusi pencairan dana THR.
Pemerintah menyiapkan anggaran THR Rp 29,38 triliun. Jumlah itu terbagi atas THR untuk ASN pada pemerintah pusat, TNI, dan Polri. Nilainya Rp 6,77 triliun. Lalu, pensiunan Rp 8,7 triliun serta ASN pada pemerintah daerah sekitar Rp 13,89 triliun.
Nilai anggaran itu telah mengalami penghematan hingga Rp 5,5 triliun. Penghematan tersebut dilakukan karena pemerintah tak mengucurkan THR untuk presiden, wakil presiden, pejabat negara, hingga anggota DPR dan MPR.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, THR tahun ini hanya diberikan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan pegawai pelaksana setara eselon 3 ke bawah. ’’Artinya, pejabat eselon 1 dan 2 atau fungsional setara eselon 1 dan 2 serta pejabat negara tidak mendapatkan THR,’’ imbuhnya.
Dia berharap pencairan THR bisa mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat. Seperti diketahui, selama kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen. Sementara itu, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84 persen. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,02 persen. Tertekannya konsumsi bisa menjadi lebih parah apabila kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terus diperluas.
Menkeu menyebutkan, dampak ekonomi akibat Covid-19 lebih parah jika dibandingkan dengan krisis pada 2008–2009. Kala itu, krisis keuangan global disebabkan subprime mortgage di AS. Ani menjelaskan, kini Indonesia harus menghadapi kenyataan hilangnya arus modal asing dari pasar keuangan dengan jumlah yang lebih besar daripada saat krisis 2008 dan 2013. Dia memerinci, arus modal keluar dari pasar keuangan mencapai Rp 145,28 triliun sepanjang triwulan I karena dampak Covid-19.
’’Arus modal keluar tersebut jauh lebih besar dibandingkan periode krisis keuangan 2008 dan taper tantrum 2013,’’ tambahnya.
Saat krisis 2008, modal asing yang keluar dari Indonesia Rp 69,69 triliun. Sementara itu, pada taper tantrum 2013, jumlah modal asing yang keluar mencapai Rp 36 triliun.
Taper tantrum adalah sebutan bagi ambruknya kurs sejumlah negara berkembang akibat pengumuman kebijakan moneter bank sentral AS The Federal Reserve. ’’Ini lebih dari dua kali lipat, magnitude-nya menjadi perhatian KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang kemudian menjadi bahan dalam pembahasan pada pertemuan berkala,’’ jelas Ani. (jpg)