batampos.co.id – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sebanyak 30 persen masyarakat Indonesia harus merogoh kocek tambahan untuk menyogok dalam menggunakan pelayanan publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal itu berdasarkan survei transparansi internasional yakni Global Corruption Barometer.
Namun, menurutnya meski angka tersebut masih lebih baik dari India yang sebesar 39 persen atau Kamboja 37 persen, hal tersebut bukanlah sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. “Kita tidak boleh sama sekali merasa senang,” ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (10/12).
Sri Mulyani memaparkan, hal itu tidak hanya terjadi di pelayanan pemerintah daerah, tetapi juga di pemerintah pusat. Dia membeberkan banyak menerima keluhan masyarakat di media sosial terkait pelayanan publik di level pemerintah daerah (Pemda).
“Dalam feedback di media sosial, banyak yang tidak bisa bedakan ini pelayanan daerah atau pusat. Buat mereka pemerintah itu satu. Dan kita lihat dinas daerah dapatkan feedback masih tidak baik pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sri Mulyani pun bertanya-tanya terkait para pegawai pemerintahan baik di pusat maupun daerah yang mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja. Sebab, kenaikan tunjangan kinerja tidak sebanding dengan kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan.
“Kita tahu persis pemerintah daerah, kementerian atau lembaga semuanya sudah meningkatkan tunjangan kinerja. Kita juga tahu persis bahwa selama beberapa tahun terakhir digiatkan wilayah birokrasi bersih dan melayani, bebas korupsi. Namun, kalau 30 persen masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan, itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi,” ucapnya.
Sri Mulyani berharap, jajaran Kemenkeu tidak hanya bicara anti korupsi di lingkungannya tetapi juga bertanggung jawab untuk perbaiki policy regulasi. “Dana transfer ke daerah yang sangat besar untuk Pemda melayani masyarakat tanpa sogokan, itu harus terus ditingkatkan efektivitasnya,” tutupnya.(jpg)