batampos.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan akan menindaklanjuti setiap informasi terbaru yang diberikan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), mengenai pengembangan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.
Perkara ini telah menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. “Semua informasi tentu akan kami pelajari dan dalami, kami juga berkoordinasi dengan para pihak terkait dengan transaksi para pihak lain, kita menunggu informasi dan bukti petunjuk lainnya,” kata Firli dikonfirmasi, Kamis (17/12).
Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri memastikan penanganan perkara oleh KPK bekerjasama dengan pihak perbankan dan PPATK. Hal ini untuk menelusuri pihak-pihak lain yang juga diduga terlibat dalam kasus suap pengadaan bansos Covid-19.
“Kami memastikan penanganan perkara oleh KPK ini akan kerjasama dengan pihak perbankan maupun PPATK dalam hal penelusuran aliran maupun transaksi keuangan,” ujar Ali.
Kendati demikian, juru bicara KPK bidang penindakan ini belum bisa membeberkan hasil investigasi atau penelusuran PPATK. Karena hal itu bersifat intelijen.
“Mengenai data dan informasi yang diberikan PPATK tentu tidak bisa kami sampaikan, karena itu bagian dari strategi penyidikan penyelesaian perkara ini,” pungkas Ali.
Sebelumnya, PPATK mengakui melakukan investigasi terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Bahkan PPATK juga membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.
“Bansos pada kenyataan memang PPATK sudah melakukan langkah-langkah yang sama untuk melakukan pengamatan yang dianggap rawan,” ujar Ketua PPATK Dian Ediana Rae.
Menurut Dian, pihaknya membantu KPK dalam menelusuri aliran uang suap yang masuk ke Juliari. Baik itu dari pihak pemerintah atau vendor.(jpg)