batampos.co.id – Jajaran pejabat dan orang yang diprioritaskan mendapat vaksinasi Covid-19 tahap awal, rata-rata sudah dua kali divaksin.
Namun, hingga kini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, masih gagal divaksin karena tensi atau tekanan darah yang tinggi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho, mengatakan, wali kota harusnya menjadi contoh seluruh masyarakat agar mau divaksin.
Mengenai wali kota tidak bisa divaksin karena tensi yang tinggi, Tumbur mengungkapkan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang manusiawi.
”Namun pertanyaannya, apakah ini tidak bisa diatasi dalam kurun waktu beberapa hari setelah vaksinasi kedua,” ujar Tumbur, Rabu (3/2/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Ia melanjutkan, seharusnya ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan Rudi agar memenuhi syarat menjadi penerima vaksin.
Pasalnya, vaksinasi kepada wali kota merupakan suatu hal yang penting, agar Rudi sebagai kepala daerah bisa menjadi contoh bagi masyarakat.
”Seharusnya, dengan alasan kesehatan ini, harusnya ada keterbukaan juga, apa sebenarnya masalah kesehatannya,” tegas Tumbur.
Jika dikarenakan masalah tensi atau tekanan darah yang tinggi, Tumbur mengatakan bahwa hal itu masih bisa diatasi dengan menjaga kesehatan, tidur yang cukup atau dengan mengonsumsi vitamin atau obat penurun tensi.
Sebab, tekanan darah yang tinggi bukan sakit yang berat.
”Tapi itu semua bisa dipulihkan. Ini Dinas Kesehatan bisa jelaskan ke masyarakat, bahwa memang kondisi wali kota dalam keadaan sakit atau kondisi kurang fit,” tuturnya.
Seperti yang diketahui bersama, sambung Tumbur, Rudi juga baru selesai mengikuti Pilkada.
Artinya, Rudi tidak mempunyai suatu penyakit yang berat, karena saat pemeriksaan kesehatan Rudi juga telah dinyatakan sehat jasmani maupun rohani.
Sementara, mengenai adanya dugaan wali kota gagal divaksin karena diduga sebagai penyintas Covid-19, Tumbur mengaku tak tahu.
Namun, untuk menepis isu semacam itu, ia menyarankan adanya
keterbukaan dari wali kota maupun Pemko Batam kepada masyarakat terkait hal ini.
”Karena kalau alasan tensi (tinggi), itu tidak bisa stabil dalam kurun waktu yang lama. Kalau memang lama itu harus dirawat atau minimal dia di rumah sakit,” jelasnya.
Di sisi lain, sambung politikus PDIP tersebut, masyarakat banyak berharap dapat vaksin.
Namun, pemerintah tetap memprioritaskan mereka yang
berhubungan langsung dengan masyarakat.
”Dia orang nomor satu di Batam, seharusnya menjadi yang pertama,” tegasnya.
Ia khawatir, jika wali kota tidak divaksinasi, tentunya akan
berdampak pada masyarakat yang berpotensi menolak divaksin.
Sehingga, Rudi perlu menumbuhkan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin ini merupakan solusi terbaik untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 di Kota Batam.
”Bahkan kita di DPRD belum divaksinasi. Padahal, kita juga sering bertatapan dengan masyarakat. Harusnya sama dengan Pemko, kita juga saat ini sudah memasuki masa reses,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Kepri, Rusdani, saat dikonfirmasi Batam Pos mengenai persyaratan orang yang bisa dilakukan vaksin, ia tidak bisa membeberkannya karena bukan kewenangannya.
Melainkan, kewenangan itu berada di Dinkes atau pihak rumah sakit.
”Bukan saya itu, ke orang Dinkes atau rumah sakit. Bukan IDI yang pegang itu,” ujarnya singkat.
Belum lama ini, Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi, menjelaskan bahwa Wali Kota Batam belum bisa divaksin karena kondisi kesehatan dinilai masih belum memenuhi persyaratan.
”Masih tinggi tensinya. Tunggu Hba1c di bawah 7,5. Tensinya masih di atas 140,” ungkap Didi.
Pihaknya selalu siap untuk melakukan vaksin untuk Rudi.
Hanya saja, setiap pemeriksaan, tensinya masih tinggi.
Sehingga, vaksinasi terhadap orang nomor satu di Batam itu harus terus tertunda.
Sementara, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin, sudah menjalani vaksin tahap pertama dan kedua.(jpg)
