batampos.co.id – Negara tetangga, Malaysia dan Singapura kembali memberlakukan lockdown karena lonjakan kasus Covid-19.
Meski demikian, kebijakan lockdown oleh dua negeri jiran tersebut tidak terlalu berdampak pada perekonomian di Kota Batam, khususnya sektor industri manufaktur yang berorientasi ekspor.
Hanya berpengaruh terhadap sektor pariwisata.
”Saya kira lockdown yang dilakukan di Malaysia dan Singapura tidak akan begitu berpengaruh untuk perekonomian Batam,” ujar Rafki Rasyid, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Kota Batam, Kamis (3/6/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Dijelaskannya, kedua negara tersebut bukan kali ini saja menerapkan lockdown total, tapi sudah lebih dari sekali.
Dalam penerapan lockdown total, Malaysia dan Singapura hanya membatasi aktivitas masyarakatnya, tidak membatasi arus masuk dan keluar barang.
”Sejauh ini aliran barang dari dua negara tetangga ini relatif lancar. Begitu juga ekspor dari Batam ke sana relatif tidak begitu terpengaruh,” tuturnya.
Meski demikian, ia meminta kepada pemerintah untuk mempersiapkan langkah antisipasi jika penerapan lockdown dari kedua negara tersebut mengganggu arus barang.
Salah satunya dengan menentukan negara lain sebagai alternatif.
”Namun, ini tentunya tidak akan mudah karena pelaku usaha sudah terbiasa dengan Singapura dan Malaysia untuk urusan ekspor impor barang Batam,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga harus melakukan antisipasi terhadap kontraksi ekonomi Batam akibat pemberlakuan lockdown Malaysia dan Singapura.
Yakni, dengan segera merealisasikan belanja pemerintah.
”Batam sendiri saat ini grafik penularan kasus Covid-19 terus naik. Ini tidak boleh dianggap remeh. Tapi langkah pemerintah kembali melakukan pengetatan di Batam melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro bisa
kembali memukul ekonomi Batam seperti di awal pandemi tahun lalu,” ujarnya.
“Maka skema bantuan untuk pelaku usaha mikro yang terdampak harus disiapkan agar tidak sampai gulung tikar,” jelasnya.
Dengan meningkatnya laju pertumbuhan Covid-19 di Kota Batam, ia meminta kepada pemerintah untuk memberikan sanksi kepada
pelanggar protokol kesehatan (protkes).
Hal itu bertujuan agar memberikan efek jera kepada masyarakat dan tidak menganggap remeh penerapan protkes.
”Kita juga mengimbau agar proses vaksinasi dilakukan dengan cepat agar bisa mencapai target jumlah masyarakat yang divaksin untuk mendapatkan herd immunity,” bebernya.
Mengenai vaksinasi, ia menambahkan, saat ini sudah banyak perusahaan di Batam yang bersedia bergotong royong dengan pemerintah serta mempersiapkan dana agar karyawannya dilakukan vaksinasi.
Namun, hal itu ada kendala karena pengadaan vaksin di pusat berjalan lambat.
”Sehingga sampai saat ini belum ada perusahaan di Batam yang menjalankan program vaksinasi gotong royong tersebut. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa memprioritaskan Batam untuk vaksinasi gotong royong ini,” harapnya.(jpg)