batampos.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan tes PCR sebagai syarat perjalanan untuk semua moda transportasi adalah kebijakan yang menyulitkan rakyat. Karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai merangkak bangkit, usai berbagai pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-19.
“Meskipun diturunkan harganya, kebijakan tes PCR sebagai syarat perjalanan menyulitkan dan memberatkan rakyat. PKS concern dalam masalah keluarga, adanya beban tes PCR sebagai syarat perjalanan pasti menambah beban biaya belanja keluarga,” ujar Mufida kepada wartawan, Jumat (29/10).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut tes PCR sebagai syarat perjalanan juga memiliki beberapa catatan. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang cepat dalam memproses hasil PCR. Padahal, papar dia, kebutuhan dalam perjalanan adalah kecepatan dalam proses.
“PCR memerlukan waktu lebih lama untuk mengetahui hasilnya. Padahal sampling droplet yang dites berlaku pada saat di tes. Sehingga saat bepergian setelah dua hari berikutnya misalnya, apakah hasil tesnya masih akurat?,” tanyanya.
Penambahan beban ini, ungkap Mufida, akan berdampak bagi mereka yang bepergian lebih dari tiga hari. Sebab saat ini hasil tes PCR berlaku selama tiga hari.
“Berapapun harganya meski sudah diturunkan Rp 275 ribu, jika perginya lebih dari tiga hari, maka harus dua kali PCR untuk pulang pergi, sehingga semakin menambah beban masyarakat,” katanya.
Mufida juga menekankan, agar agresivitas vaksinasi Covid-19 lebih dilakukan. Vaksinasi dilakukan guna meminimalisir dampak berat dari penularan Covid-19.
“Vaksin sudah dijadikan sebagai syarat dalam mengakses fasilitas publik. Kini ditambah syarat PCR untuk perjalanan. Kebijakan ini harus ditinjau ulang,” pungkasnya. (*)
Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim