batampos – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau menyoroti maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin di Indonesia. Para kepala desa di Kabupaten Bintan pun diberi pemahaman terkait regulasi dan prosedur perizinan tambang untuk mencegah praktik tambang ilegal.

Kegiatan pengenalan hukum mengenai prosedur perizinan pertambangan mineral dan bahaya pertambangan tanpa izin itu digelar di Aula Kantor Bupati Bintan, Senin (18/5).

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kepri, Senopati mengatakan berdasarkan data tahun 2022 terdapat lebih dari 2.700 aktivitas pertambangan tanpa izin yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Banyak informasi mengenai aktivitas tambang ilegal yang disampaikan masyarakat dan menjadi bahan diskusi dalam kegiatan ini,” ujar Senopati.

Ia menyebut sebagian masyarakat nekat melakukan aktivitas pertambangan sendiri karena faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum.

Karena itu, menurutnya para pemangku kepentingan di daerah perlu memahami regulasi pertambangan agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.

Senopati menjelaskan kewenangan penerbitan izin tambang saat ini sepenuhnya berada di pemerintah pusat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sejumlah izin yang kini ditangani pemerintah pusat antara lain IUP, IPR, IUPK, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, hingga IUJP.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap dapat membantu proses perizinan apabila memperoleh delegasi kewenangan dari pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Bintan, M Panca Azdigoena menilai pemahaman mengenai regulasi tambang penting diperkuat karena Kabupaten Bintan memiliki potensi sumber daya tambang cukup besar.

Ia berharap para peserta yang mayoritas kepala desa mendapat pemahaman lebih baik terkait aturan pertambangan agar dapat mencegah aktivitas ilegal di wilayah masing-masing.

Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas ESDM Kepri, Reza Muzzamil Jufri turut mengapresiasi kegiatan tersebut karena membuka wawasan masyarakat dan aparatur desa mengenai tata kelola tambang yang benar.

Menurutnya, aktivitas pertambangan harus sesuai dengan tata ruang dan tidak boleh dilakukan di kawasan yang bukan peruntukannya.

Reza juga mengimbau kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat agar aktif melaporkan aktivitas tambang ilegal kepada aparat penegak hukum.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga dapat meninjau kembali kawasan yang selama ini dikerjakan secara ilegal apabila tata ruangnya memungkinkan untuk dilegalkan melalui mekanisme perizinan resmi.

“Harapannya kegiatan pertambangan menjadi kegiatan yang bermartabat, mendukung peradaban dan dilaksanakan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

Artikel Marak Tambang Ilegal, Kades di Bintan Diberi Pemahaman Regulasi Pertambangan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kondisi fasilitas permainan anak di Taman Bermadah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, kini memprihatinkan dan dinilai sudah tidak layak digunakan. Sejumlah wahana bermain terlihat rusak, berkarat, hingga berpotensi membahayakan keselamatan anak-anak.

Pantauan di lokasi menunjukkan beberapa fasilitas seperti perosotan, ayunan, dan jungkat-jungkit mengalami kerusakan cukup parah. Cat besi permainan mengelupas dan dipenuhi karat.

Tidak hanya itu, sejumlah sambungan besi pada wahana permainan juga terlihat mulai rapuh. Bahkan, ada bagian ayunan yang tampak miring dan tidak stabil saat digunakan.

Kondisi taman juga terlihat kurang terawat. Rumput liar mulai tumbuh di sejumlah sudut area bermain, sementara beberapa permukaan lantai semen tampak retak.

Situasi tersebut membuat para orang tua khawatir ketika membawa anak bermain di taman yang selama ini menjadi salah satu ruang terbuka favorit masyarakat Tarempa.

Salah seorang warga, Dadang Hermawan mengaku prihatin dengan kondisi taman bermain tersebut. Ia menyebut kerusakan fasilitas sudah terjadi dalam dua tahun terakhir.

“Sudah lama rusaknya, kurang lebih dua tahun belakangan ini. Sebelum masa jabatan Bupati Abdul Haris selesai, kondisinya memang sudah mulai rusak,” ujar Dadang, Senin (18/5).

Menurutnya, hingga kini belum ada perbaikan menyeluruh terhadap fasilitas permainan anak di taman tersebut.

Dadang menilai wahana bermain yang sudah berkarat dan rapuh sangat berbahaya jika tetap digunakan anak-anak tanpa perbaikan.

“Kalau dibiarkan terus takutnya ada anak yang terluka. Besinya sudah banyak yang tajam karena karat dan cat yang terkelupas,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat agar taman kembali aman dan nyaman digunakan masyarakat.

“Kasihan anak-anak kalau tempat bermainnya seperti ini. Kami berharap segera diperbaiki karena taman ini ramai setiap sore,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng mengaku telah menerima laporan terkait kondisi Taman Bermadah yang mulai rusak.

Ia mengatakan telah meminta jajaran terkait untuk turun langsung mengecek kondisi fasilitas permainan anak-anak di lokasi tersebut sekaligus menyiapkan rencana renovasi.

“Saya sudah minta anggota mengecek langsung kondisinya dan buat perencanaan renovasi agar anak-anak aman bermain,” ujar Aneng.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki fasilitas publik, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan anak-anak.

Untuk mendukung renovasi taman, Pemkab Anambas juga membuka kemungkinan memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

“Secepatnya terealisasi mohon doanya, agar anak-anak nyaman bermain,” pungkasnya. (*)

Artikel Taman Bermadah Anambas Rusak dan Tak Layak, Anak-Anak Terancam Cedera pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 untuk jenjang SD dan SMP di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, akan resmi dibuka pada 23 Juni 2026. Pemerintah daerah mengingatkan orang tua agar tidak melakukan praktik “titip sekolah” dalam proses penerimaan siswa.

Sekretaris Panitia SPMB Tanjungpinang, Inderi Zamar mengatakan proses pendaftaran akan berlangsung hingga 3 Juli 2026, sebelum dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan seleksi hingga pertengahan Juli.

“Sehingga rentang waktunya hingga 13 Juli, hal ini untuk memastikan semua murid terakomodir untuk bersekolah,” ujar Inderi, Senin (18/5).

Ia menjelaskan, sistem penerimaan tahun ini masih mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dengan pola jalur penerimaan yang tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Untuk jenjang SD, jalur penerimaan terdiri dari domisili, afirmasi, dan mutasi. Sementara untuk SMP ditambah jalur prestasi.

Di Kota Tanjungpinang, terdapat sekitar 50 SD negeri dan 15 SMP negeri yang akan membuka pendaftaran secara serentak pada periode tersebut.

“Untuk SD jalur domisili 85 persen, untuk SMP 52 persen karena ada tambahan jalur prestasi sebesar 25 persen,” jelasnya.

Inderi menambahkan, kuota penerimaan di setiap sekolah ditentukan berdasarkan kapasitas masing-masing satuan pendidikan. Misalnya, SMP Negeri 7 memiliki kuota hingga 10 rombongan belajar (rombel) dengan masing-masing rombel berisi 45 siswa.

Sementara untuk jenjang SD, kapasitas maksimal mencapai lima rombel dengan masing-masing rombel berisi 36 siswa.

Ia menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan untuk mencegah praktik “titip sekolah” yang kerap muncul setiap tahun ajaran baru.

“Jadi kita minta orang tua untuk tidak memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu. Harus sesuai jalur yang sudah ditentukan,” tegasnya. (*)

Artikel SPMB SD-SMP Tanjungpinang Dibuka 23 Juni, Orang Tua Diminta Hindari “Titip Sekolah” pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Warga Kampung Bugis, Kelurahan Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara, membentuk Tim 10 untuk menolak rencana perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan 2026–2046 yang dinilai akan mengubah kawasan pesisir menjadi kawasan industri terpadu.

Keputusan pembentukan tim tersebut diambil dalam rapat warga yang digelar di Masjid Al Mustaqim, Jalan Manggar, Kampung Bugis, Tanjunguban, Minggu (17/5) malam.

Tim 10 ini nantinya bertugas menyusun langkah strategis penolakan terhadap rencana perubahan tata ruang di wilayah pesisir Kampung Bugis yang selama ini dikenal sebagai kawasan pariwisata.

Rapat tersebut dipimpin oleh mantan Ketua RW 001 Kelurahan Tanjunguban Utara, Makmur Tajudin, serta dihadiri sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Makmur menyebutkan, perubahan RTRW yang diarahkan menjadi kawasan industri dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat, menghilangkan sumber penghidupan warga, serta menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.

Ia menegaskan masyarakat tetap berpegang pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Bintan 2020–2040, yang menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan pariwisata.

Sementara itu, anggota Tim 10, Muslim, SH menegaskan penolakan warga juga merujuk pada aturan yang sama, khususnya Pasal 36 yang menetapkan kawasan pariwisata seluas kurang lebih 28.626,72 hektare, termasuk wilayah Kampung Bugis dan Sekera.

Muslim juga menyoroti Pasal 88 yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

“Peran masyarakat sangat menentukan di sini,” tegas Muslim.

Ia menambahkan, masyarakat akan terus mengawal rencana perubahan RTRW tersebut agar tidak merugikan warga pesisir yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pariwisata dan kelautan. (*)

Artikel Warga Kampung Bugis Bentuk Tim 10 Tolak Perubahan RTRW Bintan 2026–2046 pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Harga ayam potong dan daging sapi segar di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Tanjungpinang menyebut kenaikan tersebut dipicu oleh tingginya harga pakan serta harga sapi dari daerah pemasok seperti Lampung.

Kabid Stabilisasi Harga Disdagin Tanjungpinang, Riyanto mengatakan harga ayam potong saat ini berada di kisaran Rp41 ribu hingga Rp42 ribu per kilogram, sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET) nasional yang ditetapkan sebesar Rp40 ribu per kilogram.

“Sementara daging segar HET-nya Rp140 ribu, namun di pasaran Rp160 ribu hingga Rp170 ribu per kilogram. Memang mengalami kenaikan,” ujar Riyanto, Senin (18/5).

Ia menjelaskan, kenaikan harga daging sapi dipengaruhi oleh mahalnya harga sapi dari Lampung sebagai daerah pemasok utama. Kondisi tersebut membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual untuk menutup biaya operasional.

“Kalau daging sapi, karena harga sapi dari Lampung naik, jadi pedagang menyesuaikan harga jual,” katanya.

Sementara itu, kenaikan harga ayam potong dipicu oleh meningkatnya biaya pakan ternak. Meski demikian, Riyanto menegaskan harga ayam di kisaran Rp41 ribu–Rp42 ribu masih tergolong normal.

“Rp41 ribu sampai Rp42 ribu masih normal. Memang ada kenaikan karena harga pakan juga naik,” ujarnya.

Disdagin memastikan pasokan ayam di Kota Tanjungpinang menjelang Iduladha tetap aman. Rata-rata konsumsi ayam di daerah tersebut mencapai sekitar 7 ton per hari.

“Jadi naiknya bukan karena ekspor ayam. Ayam untuk ekspor itu beda jenis. Untuk Tanjungpinang konsumsi harian sekitar 7 ton,” tambahnya.

Namun di sisi lain, pedagang di Pasar Bintan Center memperkirakan harga ayam dan daging masih berpotensi naik menjelang Hari Raya Iduladha, terutama jika pasokan tidak stabil.

“Kalau stok normal mungkin harga tetap. Tapi kalau benar-benar kurang bisa naik lagi,” kata seorang pedagang ayam, Desy. (*)

Artikel Disdagin Sebut Kenaikan Harga Ayam dan Daging Tanjungpinang Masih Dalam Batas Normal pertama kali tampil pada Kepri.