batampos.co.id – Alias bin Ali, warga negara (WN) Singapura berusia 61 tahun yang mederita deman tinggi meninggal dunia di Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP)
Batam, Sabtu (22/2/2020).
Ia sempat mendapatkan perawatan intensif sebelum menghembuskan napas terakhir.
Informasi yang diperoleh Batam Pos, WN Singapura ini sempat mendapatkan perawatan
di Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) sebelum dirujuk ke RSBP Batam.
Karena menderita demam tinggi, sempat diduga terpapar virus corona karena salah satu ciri orang yang terpapar virus corona adalah demam tinggi.
Apalagi Singapura salah satu negara yang warganya banyak terserang virus asal Wuhan,
Provinsi Hubei, Tiongkok, itu.
Untuk memastikan WN Singapura ini tak terpapar Covid-19, selain dirawat intensif, juga diambil sampel dahaknya untuk uji laboratorium.
“Hasilnya sudah keluar, negatif. Dia tak terpapar virus corona,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, Selasa (25/2/2020).
Didi menegaskan, WN Singapura yang memiliki istri orang Batam itu merupakan pasien langganan RSAB.
Karena kondisinya memburuk saat dibawa ke RSAB, maka dirujuk ke RSBP Batam untuk
mendapatkan perawatan intensif.
“Dari awal kami sudah yakin bukan terserang virus corona, tapi sebagai antisipasi kita
tetap ambil sampel untuk uji lab, hasilnya negatif,” ujar Didi.
Lalu apa yang menyebabkan WN Singapura itu meninggal dunia? Didi menyatakan diduga
karena penyakit bawaan yang telah diderita sejak lama.
“Sekali lagi, bukan karena corona,” tegasnya.
Sementara itu, hingga kemarin siang jenazah WN Singapura ini masih berada di RSBP Batam.(yui/ali)
batampos.co.id – Program mudik bareng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2020 kembali digelar. Dalam program kolaborasi yang melibatkan sebanyak 107 BUMN dan PT Jasa Raharja (Persero) sebagai Ketua Satgasnya itu, bakal memberangkatkan sebanyak 275 ribu pemudik secara gratis ke kampung halaman se-Indonesia. Pendaftaran mudik bareng BUMN dimulai Maret 2020 dengan sistem online.
Direktur Utama Jasa Raharja Budi Rahardjo menerangkan, penunjukkan Jasa Raharja sebagai Ketua Satuan Tugas dilakukan oleh Kementerian BUMN. Penunjukkan Jasa Raharja sebagai Ketua Satgas Program Mudik Gratis 2020 juga merupakan tahun yang keempat kalinya sebagai pelaksana. Sebagai Ketua Satgas berbagai langkah dan upaya dilakukan. Di antaranya yakni telah memulai kick off meeting seluruh BUMN.
“Kami juga sudah melakukan rapat terkait teknis dan informasi teknologi (IT). Termasuk terkait kuota ketersediaan. Karena ini pelaksanaan sudah yang ke 13 kalinya, kami akan kembali mengajak yang lama, yang pernah ikut mudik sebelumnya,” katanya saat jumpa pers di Kantor Jasa Raharja Jakarta, Selasa (25/2).
Dalam program mudik bareng BUMN 2020 yang bertema selamat bahagia, dikatakan Budi, akan memberangkatkan sebanyak 275 ribu pemudik ke seluruh wilayah Indonesia. Total kuota tersebut mengalami kenaikan 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana, pada 2019, jumlahnya kuotanya hanya sebanyak 250 ribu yang terdiri dari moda transportasi bus, kapal, kereta api, dan pesawat.
“Terkait moda transportasinya semua sudah kami persiapan. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Untuk bus kita menggunakan bus pariwisata yang umurnya maksimal 5 tahun dan untuk kereta api kita juga sudah lakukan pemesanan. Semua fasilitas sudah dipersiapkan sebaik mungmin dan fasilitas antar BUMN semua sama,” jelasnya.
Untuk Jasa Raharja sendiri, lanjut Budi, setidaknya bakal menyiapkan kuota mudik gratis 2020 sebanyak 44 ribu. Dan angka tersebut juga mengalami kenaikan sebanyak 10 persen dibandingkan pada 2019 yang berjumlah 40 ribu kuota. Para pemudik bersama Jasa Raharja juga akan di berangkatkan menggunakan moda transportasi bus, kereta api, dan kapal.
“Kami juga menyelenggarakan untuk arus baliknya yang menggunakan moda transportasi bus dan kereta api. Di antaranya dari, Malang, Surabaya, Solo, dan Semarang. Kita akan siapkan untuk arus balik sekitar 10-15 persen dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan kembali di tahun berikutnya,” terangnya.
Ditambahkan Budi, untuk mudik gratis bersama BUMN 2020 pihaknya juga sudah berkoordinasi. Di antaranya yakni dengan Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan lainnya. Kemudian, juga didirikan pos terpadau 160 titik di Indonesia. Pos tersebut digunakan untuk memantau kecelakaan yang terjadi yang tidak diinginkan.
“Cek poin semacam khusus rest area untuk para pemudik motor juga disediakan. Karena diketahui motor bukan dirancang untuk mudik. Dari Palembang sampai Jawa ada 26 pos yang fasilitasnya asa dokter, tempat ibadah, play ground, bengkel kecil, kursi pijat, dan sarana lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Operasional Jasa Raharja Amos Sampetoding menerangkan, sesampainya di tempat tujuan para pemudik bersama BUMN juga tidak akan dilepas begitu saja, melainkan akan disambut oleh petugas. Bahkan, selama dalam perjalanan juga akan dijaga oleh petugas. Kemudian, pihaknya juga memastikan para pemudik tidak akan dimintai ongkos.
“Kalau ada yang dimintai ongkos apalagi sampai ada yang diturunkan di jalan maka pasti akan kami black list bus yang bersangkutan. Kami ingin melayani sesuai tema yang disediakan yakni selamat bahagia,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Seorang warga negara Jepang dinyatakan positif virus Korona. Saat ini pria lansia berusia 60 tahun itu sudah berada di Jepang. Namun beberapa hari sebelumnya, pria itu pernah menginap di sebuah hotel di Denpasar, Bali. Kekhawatiran terjadi manakala pria tersebut sudah menularkan sejumlah orang di Indonesia jika memang saat di Indonesia sedang dalam masa inkubasi virus.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto menjelaskan kronologis urutan fase kedatangan pria Jepang itu ke Indonesia. Menurutnya, pria itu sudah mengeluh sakit sejak masih berada di Jepang pada 12 Februari 2020.
“Memang benar ada warga negara Jepang 60 tahun laki-laki. Pekerjaan sehari-hari di lembaga sosial. Pada tanggal 12 Februari dia mengeluh sakit. Kemudian sudah berobat di Tokyo tapi diputuskan tidak dirawat,” papar Yurianto dalam konferensi pers, Selasa (25/2).
Kemudian tanggal 13 Februari 2020 masih bekerja di Jepang. Tanggal 14 Februari 2020 libur. Dan tanggal 15 Februari 2020 dia beserta keluarganya melaksanakan perjalanan ke Bali sampai 19 Februari 2020. Dia meninggalkan Bali, Indonesia, pada 19 Februari. Dan pada 22 Februari 2020 di Jepang, pria itu diputuskan harus dirawat di rumah sakit. “Kondisinya stabil, dia diagnosa terinfeksi SARS-COV tipe 2. Atas dasar ini kami melakukan konsultasi dengan pakar,” tuturnya.
Penjelasan pakar kesehatan soal nama virus yang berbeda itu, ada 2 hal yang mendasar. Di satu sisi pakar mengatakan SARS COV tipe 2 adalah penyebab Covid-19 seperti yang disebut WHO. Tapi pendapat kedua dicurigai sebagai gejala minimal yang disebut asimptomatis (tak bergejala). Dan kedua pendapat itu sedang didiskusikan.
Hotel di Bali Dilacak
Karena itu Kementerian Kesehatan melakukan tracking atau pelacakan kontak siapa saja yang melakukan kontak dengan pria Jepang tersebut. Dinas Kesehatan Bali melacak beberapa hotel. “Data dari kedatangan tidak tampak terjadinya peningkatan kasus termasuk pneumonia di daerah yang dicurigai atau didatangi,” tuturnya.
Yurianto menegaskan tracking itu dilakukan bukan orang per orang tetapi melihat di sekitar spot apa saja yang didatangi orang tersebut. Kemudian memastikan hotel tempatnya menginap.
“Oleh dinkes sudah dilakukan pemeriksaan sosialisasi ke pegawai hotel dan pemeriksaan semacam edukasi ke petugas hotel. Hasil sekarang belum selesai. Dan memang turis itu enggak ke mana-mana. Hanya berada di sekitar hotel saat di Bali itu. Pemeriksaan masih terus dilakukan, tetapi hotelnya tidak ditutup,” tegasnya.(jpg)
batampos.co.id – Meski Pemilu 2024 masih jauh, namun sejumlah lembaga survei mulai membaca arah perpolitikan nanti. Apalagi Pemilu 2024 adalah era regenarasi. Sebab, Jokowi tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai capres.
Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research dalam surveinya menyatakan, peta kekuatan parpol tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2019. PDIP diprediksi kembali unggul di pemilihan legislatif.
“Jika pemilu digelar saat ini, PDIP meraih elektabilitas tertinggi yaitu sebesar 28,7 persen,” ungkap Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni dalam siaran pers di Jakarta, pada Selasa (25/2).
Sedangkan Gerindra, lanjut Vivin, membayangi dengan elektabilitas 14,3 persen. Lalu diikuti tiga parpol lainnya, yakni Golkar (9,4 persen), PKS (6,2 persen), dan PKB (5,1 persen). Sementara untuk suara Demokrat diperkirakan sebesar 3,5 persen, disusul PPP (3,0 persen), Nasdem (2,6 persen), dan PSI (2,5 persen).
“PSI mengalami peningkatan elektabilitas jika dibandingkan perolehan suara pada Pileg 2019 lalu yang hanya meraih 1,89 persen,” imbuh Vivin.
Menurut Vivin, PSI saat ini meski tidak memiliki wakil di Senayan, tetapi berhasil menguasai satu fraksi di DPRD DKI Jakarta. Nah, konsistensi anggota DPRD DKI dari fraksi PSI dalam mengawal Pemprov DKI dapat mempengaruhi elektabilitasnya.
Untuk pasangan capres, indEX Research dalam surveinya menyatakan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan merupakan capres terkuat saat ini. Absennya Jokowi pada Pemilu 2024 mendatang memberi peluang kepada Prabowo untuk maju kembali dan memenangkan pilpres. Elektabilitas Prabowo paling tinggi di antara tokoh-tokoh lain yang mencapai 21,1 persen.
Figur-figur di luar koalisi pendukung Jokowi pada pilpres lalu juga mendulang elektabilitas yang tinggi, yaitu Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta itu meraih elektabilitas 13,3 persen, disusul oleh Sandiaga Uno sebesar 11,4 persen.
Sedangkan kader PDIP yang paling tinggi elektabilitasnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yaitu sebesar 9,9 persen. Kemudian untuk nama-nama berlatar belakang kepala daerah yang berpeluang maju ke panggung elektoral di tingkat nasional adalah Ridwan Kamil (7,3 persen), Tri Rismaharini (4,5 persen), dan Khofifah Indar Parawansa (2,6 persen).
Adapun survei indEX Research ini dilakukan pada 1-10 Februari 2020, dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(jpg)
batampos.co.id – Banjir yang melanda sejumlah wilayah DKI Jakarta pada Selasa (25/2) tak hanya menghambat aktivitas masyarakat. Genangan banjir ibu kota pun berdampak pada proses penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Akibat banjir, tim penyidik KPK batal memeriksa empat saksi terkait kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan. Keempat saksi itu, diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Komisioner KPU Evi Novida Ginting, anggota DPR Fraksi PDIP Riezky Aprilia dan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah.
Pemeriksaan terhadap Arief, Evi dan Riezky dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka kader PDIP, Saeful Bahri. Sementara Donny diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas dengan tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
“Hari ini karena kendala teknis, kita tahu semua hari ini ada cuaca yang tidak bersahabat sehingga kemudian sepakat para saksi dan penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/2).
Kendati demikian, juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini belum mengetahui secara pasti kapan pemeriksaan terhadap keempat saksi akan dilakukan. Nantinya, penyidik bakal kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap mereka.
“Untuk waktunya nanti akan disampaikan,” jelas Ali.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.
KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.
Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(jpg)
batampos.co.id – Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, potensi hujan sedang hingga lebat akan terjadi pada 25 Februari hingga 1 Maret 2020. Cuaca ekstrem ini berpotensi akan terjadi sepekan ke depan di sejumlah wilayah Indonesia.
“Potensi hujan sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan,” kata Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati di Gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).
Menurut Dwi, berdasarkan hasil analisis perkembangan musim hujan dasarian II Februari 2020 dapat disampaikan bahwa 100 persen wilayah zona musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim hujan, termasuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek).
Dwi Korita menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat khusus dengan sejumlah kepala daerah, terkait penanganan cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi sepekan ke depan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Upaya lanjut dari penyampaian tersebut sudah ada langkah-langkah juga. Misalnya pengendalian pompa, juga upaya untuk penghijauan,” ucap Dwi Korita.
Menurut Dwi, wilayah Indonesia yang berpotensi mengalami hujan lebat disertai angin kencang diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Banten.
Kemudian, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.
BMKG, lanjutnya, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi cuaca eksrim yang akan terjadi sepekan ke depan. Karena dapat berdampak pada peristiwa alam yang enggan diinginkan.
“Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati hati terdampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang pohon tumbang dan jalan licin,” tukasnya.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai proses sterilisasi lokasi observasi 188 warga negara Indonesia (WNI) di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.
“Lokasi sudah steril dari segala aktivitas yang tidak berhubungan dengan proses observasi,” kata Husein dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.
Husein menyatakan pihaknya sebagai pemerintah daerah hanya sebatas memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat, bahwa proses observasi itu tidak mengangu masyarakat. “Lokasi observasi letaknya strategis jauh dari pulau pemukiman dan dikelilingi pulau kosong. Ini keputusan negara demi keselamatan warga,” jelas Husein.
Husein Murad mengklaim warga Kepulauan Seribu siap menerima kedatangan warga negara Indonesia (WNI) yang akan diobservasi di Pulau Sebaru, Kelurahan Pulau Kelapa. “Tugas saya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat dan semuanya telah paham untuk rencana observasi tersebut,” kata Husein dilansir Antara, Selasa.
Husein mengatakan, dirinya bersama instansi teknis terkait, baru selesai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Pengamanan Pulau Sebaru telah dilakukan beberapa hari sebelumnya, yang dibagi beberapa zona.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putrano menyebutkan sebanyak 188 WNI bekerja di kapal pesiar World Dream akan diobservasi di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Para WNI itu saat ini masih berada di perairan internasional dekat Bintan, Kepulauan Riau karena ditolak bersandar di seluruh negara termasuk Indonesia.
Hasil pemeriksaan kesehatan ekstensif berikut suhu tubuh itu menunjukkan bahwa seluruh kru WNI terbebas dari virus corona, demikian pula seluruh penumpang kapal yang telah meninggalkan kapal pada pelayaran terakhir pada 9 Februari 2020 dari Hong Kong.(antara)
batampos.co.id – Hasil survei Indo Barometer, menempatkan Prabowo di peringkat teratas sebagai kandidat terkuat capres 2024 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, mayoritas kader memang menginginkan Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2024 mendatang.
“Kehendak kader dari yang saya ikuti dan dengar selama melakukan kunjungan ke daerah-daerah, memang masih berharap dan menginginkan agar Pak Prabowo bersedia kami majukan kembali menjadi calon presiden,” ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2).
Namun demikian menurut Muzani, semuanya tergantung kepada Prabowo Subianto, apakah mau atau tidak mencalonkan diri di Pilpres 2024.
“Tapi nanti semua bergantung kepada beliau dan kami belum berkonsultasi mengenai perkembangan terakhir,” katanya.
Sampai saat ini, Partai Gerindra belum memutuskan langkah terkait dengan Pilpres 2024. Semuanya masih berproses. Apalagi Partai Gerindra belum menyelenggarakan kongres.
“Tentang keputusan politik bagi Gerindra untuk 2024 sampai sekarang belum mengambil keputusan politik tentang itu,” ungkapnya.
Sementara mengenai duet antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani di Pilpres 2024. Muzani mengatakan, semua peluang dimungkinkan. Termasuk juga berduet dengan Anies Baswedan.
”Terbuka peluang dengan siapapun. Hubungan kami dengan PDIP pun bagus,” imbuhnya.
Untuk diketahui, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menduduki papan atas sebagai kandidat kuat untuk capres pada Pilpres 2024. Hal itu ditujukan dari hasil survei yang dilakukan oleh Indo Barometer.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, mengatakan Prabowo menjadi yang teratas dari simulasi 22 nama kandidat dalam survei yang dilakukan.
Prabowo berada di peringkat pertama dengan hasil survei 22,5 persen, yang kemudian dibayangi Anies Baswedan di posisi kedua dengan 14,3 persen, Sandiaga Uno 8,1 persen, Ganjar Pranowo 7,7 persen, dan Tri Rismaharini 6,8 persen.
Namun kata Qodari, keunggulan yang diraih Prabowo tersebut terjadi lantaran nama Joko Widodo (Jokowi) tidak masukan. Mengingat, Jokowi sudah dua periode menjabat sehingga tidak lagi bertarung di Pilpres 2024.(jpg)
batampos.co.id – Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS terus bertambah. Data terbaru Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menyebutkan, dari yang sebelumnya berjumlah 689, kini bertambah menjadi 1.276 orang.
“Berkembang data yang awalnya 689, terakhir pengembangannya sampai hari kemarin dengan BNPT dan Densus 1.276,” ujar Menkumham Yasonna H Laoly dalam rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2).
Yasonna mengatakan, dari 1.276 WNI eks anggota ISIS tersebut yang teridentifikasi masih memiliki paspor Indonesia sebanyak 297 orang. Data itu didapat dari hasil kolaborasi pemerintah dengan dengan intelijen di Syria untuk melakukan pemantauan terhadap eks anggota ISIS tersebut.
“Ini semua nanti akan dibahas dengan dunia intelijen di sana,” katanya.
Selain itu, Yasonna juga mengatakan, pemerintah masih melakukan pengkajian mengenai rencana anak-anak eks anggota ISIS yang akan dipulangkan ke tanah air.
“Jadi tindakannya sampai sekarang ditunda dulu, karean tidak bisa masuk ke Indonesia,” ungkapnya.(jpg)
Plt Gubernur Kepri H Isdianto menghadiri Rapat Kerja Percepatan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Masyarakat Tahun 2020 bertempat di Hotel Aston, Tanjungpinang, Selasa (25/2/2020).
Isdianto mengatakan setiap tahunnya, Provinsi Kepulauan Riau dalam pengalokasian Dana Desa selalu bertambah. Sehingga, dalam pengelolaannya harus lebih teliti dan berhati-hati.
“Agar tujuan dari Dana Desa ini dapat semakin tepat sasaran dan manfaatnya langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Isdianto.
Isdianto pun mengapresiasi para Kepala Desa di Kepri beserta perangkatnya yang hingga kini terus semangat dan serius dalam mengelola Dana Desa yang telah diberikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.
“Banyak sekali pembangunan yang dilakukanan desa-desa di Kepri sebagai bentuk semangat kerja keras perangkat desa yang patut diapresiasi, kami bangga kepada semua Kades beserta perangkatnya,” lanjut Isdianto.
Isdianto juga membacakan pencapaian-pencapaian yang didapat dari pemanfaatan Dana Desa di Kepri, antara lain: Jalan sepanjang 7.776 Meter, Jembatan 9 unit, Bumdes 18 unit, Dermaga 324 unit, Embung 18 unit, Irigasi 54 unit, Sarana Olah raga 151 unit, Penahan Tanag 479 unit, Air Bersih 360 unit, MCK 137 unit, Polindes 42 unit, Paud 179 unit, Posyandu 153 unit, Sumur 115 unit beserta kegiatan pemanfaatan desa lainnya.
“Dengan Dana Desa tahun 2020 ini disalurkan semoga dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, kami juga ajak semua pihak terkait di Kepri untuk bersinergi, mari kita majukan Desa-Desa di Kepri,” ajak Isdianto.
Dalam pada itu, arahan Mendagri Tito Karnavian terkait Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dan Pemda terhadap Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 yang dalam hal ini dibacakan oleh Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro mengatakan bahwa Dana Desa diharapkan menjadi perisai bagi perekonomian di Desa.
Plt Gubernur Kepri, Idianto (berpeci) menghadiri raoat kerja memanfaatkan dana desa.
“Untuk itu kami berpesan kepada seluruh Kades agar semua Dana Desa harus transparan juga partisipatif dengan menggerakan seluruh masyarakat,” kata Suhajar.
Dalam Ratas bersama Presiden Jokowi terkait penyaluran Dana Desa pada bulan Desember lalu, Mendagri Tito menjabarkan bahwa saat itu Presiden menekankan agar penyaluran Dana Desa dapat dilaksanakan secara benar-benar efektif dan memberikan manfaat nysta bagi masyarakat.
“Ada 3 arahan pokok Bapak Presiden, yakni: Pemanfaatan Dana Desa dimulai pada awal tahun melalui program padat karya, Dana desa di arahkan untuk menggerakan sektor produktif dan Perbaikan manajemen Dana Desa agar semakin baik, akuntabel dan transparan serta diikuti dengan pendampingan dilapangan yang memadai,” lanjutnya.
Suhajar pun mencontohkan percepatan tersebut telah dilakukan oleh sebanyak 70 Desa di kabupaten Natuna yang Dana nya telah masuk ke kas Desa, sedangkan di 20 Desa di kabupaten Anambas dan 29 Desa di kabupaten Bintan sedang dalan tahap proses.
Dana Desa sediri, sejak tahun 2015 disalurkan terus meningkat setiap tahunnya, peningkatan ini tak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa. Apalagi saat ini tatanan ekonomi global sedang dalam kondisi goyah. Terdapat 3 variabel yang mempengaruhi antara lain: Perang Dagang antara AS dan China, Virus Corona serta AS baru mengumumkan bahwa RI bukan lagi Negara Berkembang tapi Negara Maju (mencabut status RI dalam daftar Negara Berkembang).
“Sehingga salah satu strategi yang harus dilakukan dalam melakukan penguatan dibidang perekonomian adalah dimulai dari Desa,” tambah Suhajar.
Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menjabarkan arahan Mendagri dalam hal percepatan penyaluran Dana Desa, antara lain: Pemprov bertugas untuk Mendorong, Membina dan Mengawasi agar Pemkab segera memfasilitasi Desa terkait; Pemkab agar segera menyiapkan berbagai persyaratan administrasi guna percepatan pencairan Dana Desa; Camat dan jajarannya turut ambil peran dalam tiap proses pembangunan di Desa; Tertib dalam penyampaian laporan; serta memberikan peningkatan kapasitas bagi Kades (terkait Pelatihan Keuangan).
“Ujung tombak dari keberhasilan Dana Desa adalah berada pada Kepala Desa itu sendiri, Kades harus mampu melakukan evaluasi tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi Desa. Kerjakan sesuai kewenangan anda. Karna keberhasilan desa adalah menjunjung efisiensi, Fokus pada sektor produktif dan padat karya tunai serta Forkompinda harus lebuh bersinergi,” pungkasnya.
Sementara itu, Panitia Pelaksana yakni Kasi Sistem Aset Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Suyadi dalam laporannya mengatakan pihaknya dalam menyalurkan dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, untuk Tahun 2020 ini menyalurkan sebesar Rp. 72 Triliyun kepada 74 Ribu Desa di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Kepri sendiri mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 273 Miliyar.
“Dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana tersebut Mendagri diberi amanah untuh mengkoordinasikan secra sistematis, terstruktur dan bekelanjutan,” kata Suyadi.
Suyadi melanjutkan, adapun tujuan dari rapat ini adalah untuk mengoptimalkan sinergitas Kementerian dan Lembaga (K/L) bersama Pemda dalam penyaluran dan percepatan pembangunan di Desa. Serta hasil yang diharapkan adalah dengan kegiatan ini baik Pemda maupun Pemdes dapat memahami kebijakan pengalokasian, prioritas dana, pengawasan serta komitmen partisiparif dan tertib hukum serta akuntabel.
Sedangkan peserta sendiri terdiri dari jajaran Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten, Kepala Dinas terkait beserta 58 orang Camat dan 275 orang Kades dengan total peserta sebanyak 420 orang.
Rapat kerja sendiri mengundang sejumlah narasumber yang setelah pembukaan akan melakukan diskusi pleno dengan materi:
1. Permendes 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 oleh Direktur Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan Ditjen Pengembangan Kawasan Perdesaan Drs Mulyadin Malik;
2. PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Teguh Dwi Nugroho;
3. Penerapan SISKUEDES versi 2.0.2 dalam pengelolaan Dana Desa oleh Kepala BPKP Provinsi Kepri Ichsan Fuady;
4. Sistem Pengawasan Pemerintah dan Pemda Dalam Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 oleh Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kemendagri Fenny Ika Susanty.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Kajati Kepri Sudarwidadi beserta perwakilan FKPD lainnya, Sejumlah Kepala OPD, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, Ketua BKOW Kepri Rosmeri Isdianto, tamu undangan lainnya beserta peserta yang merupakan Camat dan Kades se-Provinsi Kepri. (*)
