batampos.co.id – Tim Terpadu Kota Batam akhirnya akan bergerak memindahkan pedagang dan menertibkan lapak di Pasar Induk Jodoh, Rabu (30/10/2019) pagi ini.
Ketua Tim Terpadu Kota Batam, Yusfa Hendri, mengatakan, tim akan berkumpul dan melakukan apel di area Hotel Pacific sekitar pukul 08.00 WIB.
”Kami minta personel tim (termasuk aparat keamanan, red) hampir 900 orang,” jelasnya, Selasa (29/10/2019).
“Nanti tergantung eskalasi dan yang menentukan Polresta. Pak Wali (Kota) dan Wawa (Wakil Wali Kota) rencananya hadir,” katanya lagi.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi OPD saat melakukan sidak ke Pasar Induk Jodoh, Selasa (22/10/2019) lalu.Hari ini pasar induk ditertibkan jumlah personel keamanan yang turun mencapai 900 orang. Foto: Cecep Mulyana/batam pos.co.id
Ia mengatakan, penertiban meliputi bangunan dari triplek di dalam pasar, semua bangunan (kios) pinggir jalan depan pasar. Serta bangunan sepanjang parit di sekitar pasar.
”Bangunan utama belum, tunggu selesai yang ditertibkan. Karena asetnya harus dinilai dulu bersama KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang),” papar dia.
Ia mengaku, penolakan memang masih ada. Padahal, lanjut dia, revitalisasi atau pembangunan ulang pasar ini dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan pedagang itu sendiri.
”Ini untuk keperluan pemberdayaan pedagang itu sendiri,” jelasnya.
“Baru bisa dibangun lagi kan harus kosong. Dengan harapan semua pedagang sekitar itu bisa masuk lagi di gedung yang baru nanti,” imbuhnya.(iza)
batampos.co.id – Gara-gara sabu 0,4 gram, seorang kakek bernama Hu harus mendekam dipenjara selama lima tahun.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan kedua).
“Menyatakan terdakwa Husaini bersalah melakukan tindak pidana dan melawan hukum sehingga dijatuhi hukuman 5 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ujar Hakim Ketua Muhammad Chandra membacakan amar putusan, Selasa (29/10/2019).
Menanggapi putusan itu, terdakwa menyatakan terima. Sementara sebelumnya terdakwa juga dituntut dengan hukuman yang sama oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Karya So Immanuel.
Saat sidang sebelumnya, terdakwa mengaku mendapatkan barang haram itu kepada seorang yang bernama Pirang (DPO).
Terdakwa bertemu langsung dengan Pirang di Ruli Kampung Aceh, Muka Kuning kemudian membeli sabu 0,4 gram seharga Rp 80 ribu.
Ilustrasi narkoba jenis sabu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Sabu itu akan saya gunakan sendiri,” ujar terdakwa.
Usai mendapatkan sabu, terdakwa kemudian menyimpannya di saku celannya. Transaksi jual beli sabu itupun diketahui oleh anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang.
Terdakwa yang sedang berdiri seorang diri di tepi jalan Ruli Kampung Aceh Muka Kuning didatangi anggota yang kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang di temukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan.
Tak hanya terdakwa Hu, terdakwa Fa dengan barang bukti (BB) seberat 505 gram dituntut 17 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan oleh JPU Rumondang.
Terdakwa yang diamankan Bandara Hang Nadim pada Juni lalu itu melanggar pasal tentang narkoba. Sehingga ia pun dituntut berat oleh JPU.
“Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dan dituntut 17 tahun penjara,” ucap Rumondang.(une)
batampos.co.id – Memasuki akhir tahun 2019 jumlah kebutuhan tenaga kerja di Batam mengalami peningkatan, khususnya di bidang industri minyak dan gas (Migas).
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Batam, Rudi Sakyakirti, Selasa (29/10/2019) usai menghadiri Dialog bersama siswa SMAN 4 Batam.
“Lowongan banyak tapi untuk mereka yang memiliki keahlian. Bukan untuk tamatan SMA yang sekarang membanjiri Mukakuning,” kata dia.
Rudi mengakui ribuan pencari kerja yang ada saat ini tidak memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Menurutnya kebutuhan tenaga teknis cukup banyak, hal ini berbanding terbalik dengan pencaker yang ada.
“yang ada saat ini unskill. Jadi tak bisa terserap dengan kebutuhan yang tersedia,” ujarnya.
Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan industri yang sedang berkembang ini, beberapa perusahaan berinisiatif menggelar pelatihan dengan perusahaan lain. Tujuannya untuk melahirkan SDM yang bisa mengisi kebutuhan.
Rig pengeboran Migas yang terparkir di perairan Pulau Bintan. Foto: Yusnadi/batampos.co.id
“Seperti Nongsa Digital Park yang bekerjasama dengan Apple membuka seleksi untuk diberikan pelatiahan khusus IT,” jelasnya.
“Ini upaya perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan,” katanya lagi.
Sebanyak 100 peserta akan dilatih selama sembilan bulan. Ke depan peserta ini akan diberikan kesempatan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri digital tersebut.
“Jadi bukan tak ada lowongan di sini. Banyak malah, tapi mereka butuh yang ada keahlian. Bukan sekelas operator, kalau itu memang iya belum banyak,” ungkapnya.
Persoalan inilah yang menjadi kendala saat ini. Banyak dari mereka yang datang ke Batam tidak punya keahlian yang dibutuhkan, hal ini membuat angka pencari kerja tinggi.
“Untuk welder saja susah mencarinya sedangan lowongan ada,” paparnya.
“Perusahaan lagi proses penerimaan semua. Ada Mc. Dermot, SMOE, bahkan Saipem di Karimun juga butuh ribuan pencari kerja yang punya keahlian. Ini yang krisis sekarang,” tambahnya.
Hal senada juga diutarakan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, kebutuhan tenaga ahli di Batam masih banyak.
Karena itu, ia mengajak anak-anak milenial untuk cerdas dan cermat memilih jurusan yang akan diambil ke depannya.
“Pilihlah yang memiliki peluang kerja yang tinggi,” ujarnya.(yui)
Ketua Perkumpulan Istri Dewan (Piswan) Kota Batam, Sandra Nuryanto menghadiri undangan Sun Summit by Riza Rosana. Bukan sekedar menjadi tamu undangan, dirinya juga sebagai model fashion yang berjalan di atas catwalk oleh Pelaksana Kegiatan Sun Summit.
Menurut Sandra Nuryanto event yang digelar menampilkan fashion-fashion yang casual dan unik cukup menarik dan memberikan nuansa tersendiri bagi pecinta busana baik dalam maupun luar negeri. Annual show di kota Four Points by Sheraton Makassar, Minggu 27 Oktober 2019 malam.
Lebih lanjut Sandra mengatakan, tak hanya para model yang berjalan di atas catwalk menggunakan busana Sun Summit, sejumlah istri pejabat juga tampil. Acara ini juga dihadiri oleh ratusan pelanggan setia Sun Summit di Sulawesi Selatan dan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Makasar, Rusmayani Majid,”terang Sandra.
Dirinya sangat terkesan dengan kultur dan budaya yang ada di Kota Makasar, masyarakatnya yang ramah dan cukup familiar dengan kaum pendatang. Budaya dan estetika inilah diharapkan dapat terjaga, sekali lagi dirinya sangat terkesan dengan kearifan dan budaya Kota Makasar,” ungkap Sandra.
Ketua Piswan Kota Batam, Sandra Nuryanto memperagakan busana di Sun Summit di Kota Makasar.
Ada yang berbeda dari perayaan satu dekade Sun Summit kali ini yaitu, Riza Rozana berduet dengan putrinya, Kae menampilkan karya-karyanya di atas panggung. Baik karya Uni panggilan akran Riza Rozana maupun Keyla begitu apik dan anggun diperagakan oleh para model-model profesional maupun ibu-ibu pejabat dan professional.
Brand Sun Summit sukses gelar anual show sebagai perayaan satu dekadenya berkarya di industri fashion tanah air.
Tampak beberapa pejabat dan professional memperagakan brand Sun Summit, seperti Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Madjid, istri Ketua DPRD Kota Batam, Sandra Nuryanto, Owner Balla Kanrejawa Jaya, Hj. Ainun Jariah, S.Farm, M.Kes, Founder dan Ketua Jameela Hijab Community, Andi Anti Aka, Owner Pink Hana, Nurhana, dan puluhan model lainnya.
Brand Sun Summit sukses gelar anuak show sebagai perayaan satu dekadenya berkarya di industri fashion tanah air. Sedikitnya ada 35 potong busana yang dibagi menjadi gaun glamour, etnik dan berkarakter untuk kalangan menengah ke atas diperagakan.
Bukan itu saja, brand Kae juga ikut mengundang perhatian para tamu undangan yang hadir malam itu. Tidak salah jika beberapa penonton memberikan uplause terhadap karya Kae yang diperuntukkan kepada anak muda dengan suguhan vintage. Perayaan Satu Dekade Sun Summit juga menjadi ajang untuk peluncuran karya Sun Summit.
Brand Sun Summit sukses gelar anuak show sebagai perayaan satu dekadenya berkarya di industri fashion tanah air.
Owner Sun Summit, Riza Rosana mengatakan memilih kota Makassar untuk merayakan satu dekadenya karena saat ini customer Sun Summit mayoritas dari Indonesia timur dan berpusat di Makassar.
“Sambutan dari masyarakat terkait fashion juga luar biasa. Terimakasih Makassar selama ini sudah menjadi customer yang sangat loyal. Mohon doanya semoga Sun Summit terus berkarya,” tutur Uni sapaan akrab Riza Rozana.
Brand Sun Summit sukses gelar anuak show sebagai perayaan satu dekadenya berkarya di industri fashion tanah air.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Madjid dalam sambutannya mengatakan pemerintah kota Makassar mengucapkan terima kasih ke Sun Summit (Riza Rozana) karena telah memilih kota Makassar sebagai penyelenggaraan satu dekade Sun Summit dalam berkarya.
Ditambahkan Maya, Kota Makassar adalah salah satu kota tujuan wisata maupun urusan bisnis. Maka tidak salah jika Makassar dipilih menjadi tempat penyelenggaraan fashion.
Brand Sun Summit sukses gelar anuak show sebagai perayaan satu dekadenya berkarya di industri fashion tanah air.
“Kegiatan ini sangat positif dan tentunya kegiatan ini memberikan efek positif terhadap pariwisata kota Makassar. Selamat atas satu dekadenya, teruslah berkarya,” tutup Maya.(red-hms)
batampos.co.id – Apes dialami Sd, seorang pekerja cafe sekitar Pelabuhan Sagulung ini harus menerima perlakuan tak enak dari pelanggannya.
Selain uang hasil bayaran shortime dan handphone miliknya dirampas, perempuan bertubuh gemuk ini juga mendapat kekerasan fisik.
Peristiwa yang terjadi pada awal Agustus itu dilakukan oleh DI dan YR. Remaja 19 tahun yang sebelumnya ‘memesan’ korban dengan harga Rp 300 ribu per orang.
Kini keduanya mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Batam dan didakwa atas kasus pencurian.
“Usai uang dan handphone saya dirampas, saya ditinggalkan di Hutan Dangas seorang diri,” ujar perempuan dua anak itu dihadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim saat menghadiri sidang sebagai saksi di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (29/10/2019).
Ia menjelaskan peristiwa apes itu terjadi setelah kedua terdakwa mengajaknya ke hotel yang ada di Sekupang.
Namun bukannya dibawa ke hotel, korban ternyata dibawa ke Hutan Dangas. Di lokasi itu korban dipaksa melakukan hubungan suami istri secara bergantian di dalam mobil yang dirental terdakwa.
ilustrasi
Barulah kemudian terdakwa Ilham meminta secara paksa uang yang sebelumnya sudah dibayarkan ke korban sebesar Rp 600 ribu.
“Disitu mereka mengancam saya dan mengaku jika mereka adalah buser,” ucapnya.
Tragisnya, kedua terdakwa meninggalkan dan mencampakkan korban di tengah hutan. Beruntung ada seorang warga yang melintas dan mengantarnya pulang.
Majelis hakim yang mendengar keterangan korban merasa tak habis pikir. Apalagi mendengar jawaban kedua terdakwa yang beralasan kepepet saat ‘memesan’ korban.
“Kalian suka ‘jajan’ ya?” tanya Hakim Ketua, Martha Napitapulu.
Sontak pertanyaan itu membuat pengunjung tertawa. Sementara kedua terdakwa yang sudah malu hanya bisa menggeleng sembari menundukkan kepala mereka.
“Baru kali ini yang mulia,” kompak keduanya menjawab.
Sementara perbuatan terdakwa diancam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dengan ancaman hukuman 9 tahun.
Sidang kemudian ditutup dan akan dilanjutkan pekan depan dengan acara tuntutan terdakwa.(une)
batampos.co.id – Pelaksanaan Lomba Menulis Opini BP Batam memasuki penjurian tahap kedua.
Tahap ini, 20 orang peserta yang tersaring dari jumlah 90 peserta Kategori SLTA se-derajat dan Perguruan Tinggi diberikan kesempatan mempresentasikan tulisannya dihadapan Dewan Juri di Marketing Centre BP Batam, Kamis (24/10/2019) lalu.
Penjurian Lomba Menulis Opini dilakukan tiga juri. Yaitu Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Labibah Zain, Pimpinan Redaksi Batam Pos, Muhammad Iqbal dan Kasubdit Humas BP Batam, Yudi Haripurdaja.
Ketua Dewan Juri, Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Labibah Zain, mengatakan, ada empat poin penilaian pada lomba menulis opini kali ini.
Yaitu orisinalitas ide, isi materi, penggunaan bahasa dan teknik presentasi.
Salah seorang peserta lomba menulis opini BP Batam mempresentasikan hasil karyanya di hadapan para dewan juri. Foto: Dokumentasi BP Batam untuk batampos.co.id
“Hari ini presentasi untuk mengkomfirmasi dan meyakinkan para juri untuk presentasi nilai bobot tiga puluh persen dan tulisan tujuh puluh persen, presentasi tidak lebih dari 10 menit,” kata Labibah.
Ia pun memberikan apresiasi kepada peserta dari generasi muda Batam yang antusias mengikuti lomba tersebut.
Menurutnya kemampuan literasi generasi muda di Batam semakin meningkat setiap tahunnya.
“Saya menjadi juri dari tahun ke tahun di Batam, kualitas menulis peserta terjadi peningkatan yang signifikan hanya saja perlu ditingkatkan dalam hal dukungan terhadap data,” ujarnya.
Mengangkat tema untuk dua kategori berbeda “SDM Batam yang Unggul” dan “Pengembangan Batam Sebagai Kawasan Investasi”. Kepala Biro Umum dan Sekretariat BP Batam, Ilham Eka Hartawan, menyambut baik seluruh peserta lomba menulis opini dan para dewan juri.
Ilham menyebutkan, lomba ini dilaksanakan untuk Pelajar dan Mahasiswa se-Barelang dalam rangka memeriahkan Hari Bakti BP Batam ke-48 tahun, serta untuk merayakan HUT Perpustakaan BP Batam yang ke-11 tahun.
Ia berharap melalui kegiatan positif yang digelar pihaknya dapat mengasah kemampuan para anak muda yang ada di Barelang dan peduli terhadap dinamika dan pembangunan Kota Batam.
“Harapannya mampu membuka wawasan, meningkatkan keahlian literasi, serta mampu meningkatkan kepedulian para generasi muda di Kawasan Barelang terhadap kondisi lingkungan maupun pembangunan Kota Batam dalam era digitalisasi seperti saat ini,” ujarnya.(*)
batampos.co.id – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan anggaran RAPBD 2020 dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Selasa (29/10/2019).
Terungkap bahwa masalah kekurangan blanko e KTP masih belum akan teratasi dalam waktu dekat, Disdukcapil mendapat DAK dari pusat sekitar Rp 4 Miliar.
“Saya tidak mau berkomentar banyak terkait e KTP ini karena memang bukan kewenangan saya,” kata Kadisdukcapil, Said Khaidar.
“Ini di pusat. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan DAK ini permasalahan bisa pelan-pelan berkurang,”
Said mengatakan, setiap hari permintaan blanko e KTP sangat tinggi. Minimal sekitar 200 keping per kecamatan.
Padahal saat diminta ke pusat, tidak semua permintaan akan direalisasikan.
ilustrasi e-KTP
“Kita bilang saja, setiap kecamatan 200 keping yang minta. Karena bukan hanya yang permintaan KTP baru, tetapi ada yang ganti alamat baru, ada yang ganti status perkawinan dan sebagainya,” katanya.
Ia mengatakan, saat ini masih ada puluhan ribu e KTP yang belum terealisasi. Dan ia berharap pusat bisa memberikan kuota e KTP lebih banyak lagi.
“Kalau misalnya kita minta 50.000 keping, kalau dikasih setengah sudah sangat bagus. Ini terkadang hanya sedikit yang dikasih,” ujarnya.
Ia mengatakan ada tiga kegiatan Disduk di tahun 2020 mendatang yakni program peningkatan adminitrasi perkantoran.
Dengan anggaran sekitar Rp 1,6 miliar, peningkatan saran dan prasarana aparatur Rp 50 juta dan DAK Rp 4 miliar.
“Ini semua sudah termasuk dalam pengadaan Blanko dan sebagainya. Kalau DAK ini memang dua kali lipat besarnya dari tahun ini. Mudah-mudaan jadi, nilainya sekitar Rp 4 miliar,” katanya.
Anggota komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai mengatakan, masalah anggaran untuk Disdukcapil memang tidak perlu dipermasalahkan.
Karena memang tidak terlalu besar. Tetapi pelayanan di tingkat kecamatan harus terus ditingkatkan.
“Kalau boleh jujur Kadisduk yang ada sekarang kinerjanya lebih baik dibanding dua kadisduk sebelumnya,” jelasnya.
“Tetapi memang di kecamatan masih sering ada kendala saat mengurus dokumen-dokumen kependudukan,” katanya.
Menurutnya, di daerah maju seperti Batam, permasalahan dokumen seperti kartu keluarga, KTP dan sebagainya tidak lagi menjadi masalah.
“Tapi yang jelas kalau masalah blanko memang tidak bisa kita berbuat banyak karena dari pusat. Mudah-mudahan dengan bergantinya mendagri semua akan lebih baik,” katanya.(ian)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaksanakan sosialisasi aplikasi Online Single Submission (OSS) versi 1.1, Selasa (29/10/2019).
Dari rilis yang diterima batampos.co.id, OSS Versi 1.1 diharapkan dapar meningkatkan pengetahuan dan memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha dan investasi,
Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari dua ratus pelaku usaha di Kota Batam.
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, mengatakan, sosialisasi ini akan menjadi acuan langkah-langkah dalam merealisasikan investasi di Batam.
“Substansi kegiatan hari ini adalah sosialiasi perubahan OSS menjadi versi 1.1,” jelasnya.
Kata dia yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi kesempatan BP Batam untuk mengkomunikasikan kepada pelaku usaha bahwa akan ada perubahan kebijakan yang sedang diproses.
“Diharapkan (OSS Versi 1.1) akan memangkas perizinan yang menjadi kendala administrasi,” ujar Sudirman.
Menurutnya, indikator kinerja BP Batam bukan diukur dari seberapa besar pemasukan dari lahan.
Melainkan seberapa besar investasi yang direalisasi. Sehingga bisa menumbuhkan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan menekan inflasi.
Para peserta sosialisasi OSS Versi 1.1 berfoto bersama setelah acara selesai. OSS 1.1 diharapkan dapat memudahkan para pelaku usaha saat akan memulai usahanya di Kota Batam. Foto: Dokumentasi BP batam untuk batampos.co.id
Dengan begitu ekonomi Batam bisa berkembang dengan baik.
Kata dia, dirinya memanggil para direktur yang berada di bawahnya. Diantaranya DIrektur Lahan, Lalu Lintas Barang, PTSP, Infrastruktur, dan Pengamanan.
“Kami sepakat bahwa diperlukan penyederhanaan perizinan. Karena bagaimana investasi bisa masuk, jika investor dijejali perizinan-perizinan yang kurang efektif?,” ujar Sudirman.
Ia menambahkan, untuk kepengurusan lahan, nantinya hanya akan menggunakan dua izin yang dikeluarkan BP Batam.
Yaitu penunjukan lokasi dan perjanjian pengalokasian lahan saja. Ia juga meminta dukungan kepada seluruh pelaku usaha di kawasan industri Batam dan BKPM selaku rekan pengelolaan investasi, untuk bersama-sama membenahi regulasi perizinan.
Kasubdit Kerjasama Standardisasi Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah, Dendy Apriandi, mengatakan, penyederhanaan dan percepatan perizinan memang telah menjadi fokus utama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Penyederhanaan itu akan memberikan target kepada kita berupa perbaikan peringkat Ease of Doing Business (EoDB), yang merupakan indeks yang dibuat oleh Bank Dunia,” kata Dendy.
Ia mengatakan, peringkat EoDB pada 2020 yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia tetap berada pada peringkat 73.
Dengan skor mencapai 69,6 poin. Di kawasan ASEAN, skor EoDB Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan Vietnam, serta di atas Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
“Memang dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan sebanyak 33 peringkat,” jelasnya.
“Tapi tetap ada hal-hal yang harus kita kejar. Tapi kompetitor kita sudah sprint. Sehingga kita terlihat seperti jalan di tempat, padahal sebenarnya kita bergerak maju,” kata Dendy lagi.
Dendy menambahkan, berdasarkan 190 kasus investasi pada POKJA IV Kementerian Koordinator Perekonomian, faktor penghambat investasi utama adalah Perizinan sebanyak 32,6 persen, Pengadaan Lahan 17,3 persen, dan Regulasi Kebijakan 15,2 persen.
Oleh karena itu, lanjutnya, OSS akan melakukan penghapusan rekomendasi, Penerbitan Izin Lokasi melalui Single Submission, dengan satu Nomor Induk Berusaha untuk pelaku usaha yang juga berfungsi sebagai pengganti TDP, API, dan Hak Akses Kepabeanan.
Sementara itu, menurut data dari BKPM, sistem OSS sudah diregistrasi lebih dari 781.000 pengguna pada periode Juli 2018 sampai September 2019.
Serta melayani dua tipe pelaku usaha, yaitu Perseorangan 38,82 persen dan Non Perorangan 61,18 persen.
Dengan jenis penanaman modal, yaitu PMDN 95,62 persen dan PMA 4,38 persen, serta skala usaha Non UMKM 27,05 persen dan UMKM 72,95 persen.
Beberapa perubahan sebagai bentuk pengembangan OSS versi 1.0 dengan versi 1.1 secara umum di antaranya, dilakukan penyesuaian bisnis proses, penambahan data elemen, perubahan desain database dan tapilan disesuaikan dengan perubahan bisnis proses.
Dikutip dari laman resmi OSS, versi 1.1 ini akan diterapkan per 4 November 2019 mendatang.
Migrasi data pelaku usaha juga dilakukan sebelum menerapkan OSS versi terbaru paling lambat pada hari Jumat, 1 November 2019.
Sebelum acara berakhir, para pelaku usaha yang hadir juga berkesempatan untuk melakukan simulasi penggunaan OSS versi baru secara langsung dan dipandu oleh Abi Al Irsyad selaku Kepala Seksi Kerjasama Bimbingan Teknis Wilayah Timur BKPM. (*)
batampos.co.id – Hong Kong dilanda resesi ekonomi. Penyebabnya adalah unjuk rasa yang sudah berlangsung selama lima bulan dan terakhir telah menyebabkan Pertumbuhan ekonomi pusat keuangan Asia itu tercatat negatif sepanjang 2019.
Dilansir Reuters, pekan lalu pemerintah regional mengumumkan langkah-langkah bantuan sebesar HKD 2 miliar dolar atau setara dengan Rp 3,5 triliun.
Paket pendukung perekonomian senilai HKD 19,1 miliar atau setara dengan Rp 34 triliun juga disiapkan.
Sayangnya, usaha tersebut tidak membuat Hong Kong terhindar dari resesi. Pasalnya pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini mengalami penurunan.
Demontrasi warga Hong Kong. Foto: jpnn
Di Kuartal II, angka pertumbuhan ekonomi Hong Kong berada di -0,4 persen. Alhasil pertumbuhan sepanjang tahun ini diperkirakan tidak akan mencapai angka 0-1 persen.
Sejak awal Juni lalu, unjuk rasa semakin meluas dan membuat Hong Kong terjebak dalam krisis politik dan ekonomi.
Jumlah wisatawan anjlok, penjualan ritel menurun, pengangguran meningkat, hingga kebangkrutan terjadi di mana-mana.
Dengan aksi protes yang tidak kunjung berhenti, pengunjuk rasa membakar toko-toko, merusak fasilitas umum, hingga melempar bom molotov ke arah polisi.
Unjuk rasa Hong Kong berawal dari penolakan terhadap RUU Ekstradisi yang memungkinkan pelaku kriminal di Hong Kong untuk diadili di wilayah Tiongkok daratan.
Sesuai keinginan demonstran, pemerintah setempat akhirnya membatalkan rancangan undang-undang tersebut. Namun, demonstrasi sampai sekarang masih berlangsung.(jpnn)
batampos.co.id – Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara, Kanwil DJBC Maluku, dan Kanwil DJBC Khusus Papua mendukung pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional.
Dari rilis yang diterima batampos.co.id, General Manager PT Pelindo IV Terminal Petikemas Bitung, Mohammad Ayub, memaparkan, dukungan optimalisasi ekspor langsung dari Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Kesiapan Pelabuhan Hub Internasional Bitung dalam menyelenggarakan ekspor langsung.
Dalam koordinasi dengan PT Pelindo IV Terminal Petikemas Bitung disampaikan perlunya kapal yang berfungsi sebagai feeder (pengumpan) yang berasal dari wilayah Papua dan Maluku menuju ke Pelabuhan Bitung.
Kapal tersebut membawa muatan berupa barang-barang yang akan diekspor dan barang-barang tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu di Pelabuhan Bitung yang kemudian berangkat ekspor dari Bitung sebagai last port.
PT Pelindo IV Terminal Petikemas Bitung berkomitmen membantu terlaksananya Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional. Di antaranya dengan penambahan kapasitas penimbunan container dan IT infrastruktur guna mewujudkan reservasi dan monitoring layanan Terminal Petikemas yang efektif dan efisien.
Kapasitas penimbunan kontainer berdasarkan skenario pengembangan jangka panjang (2025 – 2034) akan ditingkatkan menjadi 2.500.000 Teus per tahun guna mendukung Pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional.
Kemudahan IT infrastruktur di pelabuhan berupa penerapan TPK online yang memungkinkan pengguna jasa untuk melakukan reservasi dan monitoring pelayanan jasa TPK secara mandiri, dari manapun dan kapanpun menggunakan koneksi internet, dapat diakses menggunakan Komputer dan Smartphone.
Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara, Kanwil DJBC Maluku, dan Kanwil DJBC Khusus Papua berfoto bersama setelah penandatanganan piagam deklarasi bersama untuk bersama-sama berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam mendukung Optimalisasi Ekspor Langsung dari Pelabuhan Hub Internasional Bitung. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Terminal Petikemas Bitung serta melihat langsung kondisi pelabuhan dengan menggunakan kapal patroli Bea Cukai Bitung.
Kemudian, bertempat di Kantor Bea Cukai Bitung, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) tiga kantor wilayah di mana masing-masing kantor wilayah menyampaikan dukungan dan komitmen serta menyampaikan potensi-potensi daerah masing-masing yang akan mendukung optimalisasi kespor langsung dari Pelabuhan Bitung.
Dalam kegiatan FGD tersebut, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Cerah Bangun, mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya sebagai formalitas saja, tetapi lebih dari itu.
Yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Utara dan juga memberikan pengaruh perdagangan yang efisien. Sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
“Dengan adanya Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional, diharapkan dapat mengurangi biaya logistik,” ujarnya.
Cerah juga menyampaikan terima kasih kepada Bea Cukai Bitung beserta Tim Direct Call Sulbagtara atas upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan Ekspor Langsung dari Pelabuhan Hub Internasional Bitung.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, Finari Manan, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah yang besar.
Kata dia, ini merupakan momen yang tepat. Karena pemerintah mendukung ekspor dan investasi di wilayah Indonesia Timur.
Pelabuhan Bitung. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
Sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur dapat tumbuh dengan cepat dan tidak tertinggal dari wilayah Indonesia lainnya.
“Hal tersebut bukan lagi strategi masing-masing daerah, tetapi harus diwujudkan dengan sinergi bersama sesuai arahan Menteri Keuangan dalam Rapat Koordinasi,” jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua, Akhmad Rofiq memaparkan, potensi pada Indonesia Timur khususnya Papua begitu luar biasa.
Menurutnya, hasil tambang di Papua sangat luar biasa. Tidak hanya itu kekayaan perikanan yang melimpah, kayu, dan hasil bumi lainnya, harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Indonesia Timur.
Sehingga mampu menambah devisa bagi negara.
“Perlu adanya efisiensi biaya serta waktu agar pengusaha lebih terbantu dan barang lebih cepat sampai pada tujuan,” jelasnya.
Oleh karena itu lanjutnya, dipandang perlu Pelabuhan Hub Internasional Bitung berfungsi sebagai pintu keluar dan masuk bagi barang-barang dari Indonesia Timur.
Kepala Kantor Bea Cukai Ternate, Musafak, menyampaikan, untuk mewujudkan ekspor langsung dari Bitung, perlu dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak karantina agar tidak terjadi hambatan dalam pengiriman barang.
Kata dia, produk-produk yang berasal dari Ternate berupa buah-buahan, produk hewani, dan kayu.
“Saya berharap dengan terlaksananya Deklarasi Bersama ini dapat memberikan dukungan kepada importir, eksportir, dan forwarder untuk memanfaatkan Pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional,” ujarnya.
“Serta dapat melakukan konsolidasi barang ekspor sehingga bisa mewujudkan Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional.” pungkasnya.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Piagam Deklarasi Bersama oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara, Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, dan Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua untuk bersama-sama berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam mendukung Optimalisasi Ekspor Langsung dari Pelabuhan Hub Internasional Bitung.(*)
