Minggu, 24 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11513

Laksanakan UNBK Mandiri, SMAN 5 Siapkan 160 Unit Komputer

Putut A
-
0
Laksanakan UNBK Mandiri, SMAN 5 Siapkan 160 Unit Komputer

batampos.co.id – Sekolah menengah atas negeri (SMAN) 5 Batam di Sagulung siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) secara mandiri yang dimulai serentak, Senin (1/4) mendatang. Dua tahun sebelumnya, sekolah yang berada di kaveling lama, Sagulung ini numpang UNBK di sekolah lain.

Kepala SMAN 5 Batam Bahtiar mengatakan, untuk mensukseskan pelaksanaan UNBK mandiri perdana ini pihaknya telah menyiapkan 160 unit komputer dan empar server. Komputer-komputer tersebut ditempatkan di empat ruangan.

“Total komputer ada 170 unit. 10 unit buat cadangan. Begitu juga server ada empat yang pakai dan satu cadangan,” kata Bahtiar, Kamis (28/3).

Perlengkapan UNBK itu diakui Bahtiar, sudah menjalani tiga kali stimulasi atau uji coba dan hasilnya sudah siap pakai.

“Alhamdulilah semuanya sudah siap. Tinggal tunggu hari hal pelaksanaan. Yang kami kuatirkan cuma listrik. Semoga tidak ada kendala karena kami juga sudah surati PLN,” katanya.

Komputer yang dipersiapkan untuk UNBK ini diakui Bahtiar, tidak semua milik sekolah. Sebanyak 80 unit merupakan pinjaman dari siswa yang memiliki laptop.

“Komputer kita masih terbatas, maka sebagian kita pinjam punya siswa. Ini tidak masalah karena sudah melalui rapat komite dan orangtua. Mereka sangat mendukung,” kata Bahtiar.

Total siswa pesert UNBK SMAN 5 sebanyak 458 orang dan sejauh ini masih lengkap dan siap mengikuti ujian nasional tersebut. (eja)

Indonesia Punya Wakil untuk Memantau Pemilu Thailand 2019

Putut A
-
0
Indonesia Punya Wakil untuk Memantau Pemilu Thailand 2019

PRIA itu menoleh ke kiri dan kanan. Mencari koleganya. Yang akhirnya dia temukan di antara kerumunan orang yang memadati lantai 3 sebuah hotel di Bangkok, Thailand, Mingggu (24/3) lalu.

’’Ini wartawan dari negara Anda, Indonesia,’’ kata Rohana Hettiarachchie, pemimpin lembaga independen internasional yang baru saja memantau pemilu Thailand, kepada Heroik Pratama.

Heroik adalah satu di antara empat pengawas asal Indonesia yang turut memonitor pemilu Thailand. Pemilu tersebut kali pertama dihelat di Negeri Gajah Putih itu sejak kudeta militer 2014 sehingga mendapat sorotan luas.

Heroik mengaku baru pertama menjadi pemantau pemilu di negeri orang. Meski, selama ini kegiatan yang dilaksanakannya di Indonesia selalu berhubungan dengan pesta demokrasi itu.

’’Saya kan bernaung di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Dari Perludem, ada dua orang (yang ikut ke Thailand, red),’’ ungkap Heroik.

Dia menyebut nama rekannya, Mulki Shedar.

Yang ternyata duduknya tak jauh dari lelaki asal Jakarta tersebut.

Heroik bisa berangkat ke Negeri Gajah Putih karena ditunjuk organisasinya. Perludem, ujar dia, berafiliasi dengan Anfrel (Asian Network for Free Elections). Sebuah lembaga yang selalu memantau kegiatan pemilihan umum di Asia.

Dia ditunjuk lembaganya pada Februari lalu. Lelaki berambut ikal itu pun mulai mengurus semua persyaratan imigrasi untuk berangkat.

’’Saya datang di Thailand pada 15 April lalu. Semua wakil yang diundang dari berbagai negara mendapat pengarahan,’’ ungkap Heroik.

Dalam pengarahan itu, dia mendapat tugas di Provinsi Payao. Heroik mulai menjalankan aktivitas di provinsi yang berbatasan dengan Laos tersebut pada 17 April saat pemilihan pendahuluan untuk rakyat Thailand tidak bisa ikut ke pemilu pada 24 Maret.

’’Saya berangkatnya 16 April. Empat wakil Indonesia memperoleh tempat yang berbeda-beda,’’ terangya.

Dia menerangkan, Mulki mendapat tugas di Suratthani. Jojo Rohi yang berasal dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Pattani. Sayang, untuk satu rekannya lagi, Romzi, Heroik hanya ingat nama depannya, dia lupa provinsi tempatnya bertugas. Jawa Pos (grup Batam Pos) tak bisa menemui Jojo dan Romzi karena sudah tidak berada di tempat acara.

Mereka, tambah Heroik, berada di provinsi penugasan hingga 24 Maret atau selama seminggu.

’’Kami melihat bagaimana prosesnya dan antusiasme pemilih,’’ ujar Heroik.

Di Phayao, kata dia, antusiasme warga untuk memberikan suara sangat tinggi. Dia menyatakan tak mengalami masalah.

’’Disediakan tenaga penerjemah untuk kami. Jadi, tiap kali mewawancarai pemilih dengan bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa lokal,’’ ujar lelaki yang berkantor di Tebet, Jakarta, tersebut.

Heroik dan rekan-rekannya juga menyatakan tak mendapat tekanan dari siapa pun, termasuk militer. Mulki menambahkan, apa yang dilakukannya di Thailand tak ada di Indonesia. Menurut dia, tidak ada pemantau pemilu seperti yang dilakukan Anfrel.

’’Standarnya sudah internasional. Teknik pembukaan TPS dan penghitungan suara,’’ kata lelaki 27 tahun alumnus Universitas Padjadjaran itu.

Selasa (26/3) lalu, para pemantau dari Indonesia kembali ke Tanah Air. Mereka berharap apa yang dilakukan di Thailand bisa dilakukan pula di negeri tercinta dalam pelaksanaan pesta demokrasi bulan depan. (SIDIQ PRASETYO)

Digugat Rp 18 M karena Buang Angin

Putut A
-
0
Digugat Rp 18 M karena Buang Angin

Seorang pria di Australia menggugat perusahaan tempat dia pernah bekerja di pengadilan setelah dia mengklaim mantan atasannya sering buang angin di depannya.
David Hingst mengatakan Greg Short, yang pernah menjadi penyelia, mengangkat bokong dan kentut ke arahnya paling tidak sebanyak enam kali dalam sehari.

Hingst melayangkan gugatan terhadap perusahaan Construction Engineering sebesar 1,8 juta dolar Australia atau setara dengan Rp 18,2 miliar tahun lalu. Namun, Pengadilan Negara Bagian Victoria memutuskan Short tidak melakukan perundungan.

Pria berusia 56 tahun itu naik banding dan persidangan digelar pada Senin (26/3). Dia mengaku kentut-kentut tersebut membuatnya mengalami stres parah.

Hingst, yang bermukim di Melbourne, mengklaim mantan koleganya itu sengaja mengentutinya.

“Saya sedang duduk dengan wajah menghadap ke dinding dan dia masuk ke ruangan yang kecil dan tanpa jendela,” papar Hingst kepada kantor berita Australian Associated Press (AAP).

“Dia kentut di belakang saya dan langsung pergi. Dia melakukan tindakan ini lima atau enam kali sehari.”

Pada sidang tahun lalu, Short mengaku tidak ingat kentut di dekat Hingst, meski “mung-kin pernah sekali atau dua kali”.

Bagaimanapun, Short membantah buang angin “dengan niat untuk menyebabkan stres atau merundung” Hingst.

Hingst merujuk Short dengan panggilan ‘si Bau’ dan menyemprotkan deodoran ke arahnya, seperti yang dicatat pengadilan.

Sebagaimana dilaporkan situs berita news.com.au, Hingst mengklaim Short sengaja kentut guna menying-kirkannya. Hingst juga menyebut selama bekerja di perusahaan itu dirinya menga-lami cedera psikis.

Dalam sidang sebelumnya, Hingst mengatakan Short secara verbal merundungnya terkait pekerjaan dan sengaja menelepon guna mengejeknya dengan panggilan idiot.

Hingst mengklaim sidang sebelumnya tidak berjalan secara adil dan hakim yang menangani kasusnya bersikap bias terhadapnya.

Namun, hakim Phillip Priest di pengadilan banding menga-takan, hakim pada sidang sebelumnya telah menunjukkan sikap yang sangat menakjubkan.

“Kesan yang saya dapatkan adalah Anda diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan,” ujarnya. (rzy)

Gelombang Laut Natuna 4 Meter

Putut A
-
0
Gelombang Laut Natuna 4 Meter
ilustrasi0

batampos.co.id – Stasiun Meteorologi Ranai mengeluarkan peringatan dini akan potensi gelombang tinggi dengan kisaran 2,5 meter hingga 4 meter di laut Natuna Utara.

Prakirawan stasiun meteorologi Ranai Asrul Saparudin mengatakan, potensi gelombang tinggi akan terjadi hingga 29 Maret mendatang. Ge-lombang tinggi juga terjadi di Samudera Hindia dan Selatan Jawa.

”Potensi gelombang tinggi ini disebabkan terjadinya siklon tropis Veronica di Samudera Hindia bagian Barat laut Australia,” kata Asrul, Rabu (26/3).

Asrul menambahkan, pola sirkulasi tercatat berada di Samudera Hindia Barat Daya Kepulauan Mentawai dan Samudera Pasifik Timur laut Papua.

Faktor pendukung lain yang menyebabkan kecepatan a-ngin yang terpantau terjadi di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, perairan Utara Papua, dan Kepulauan Kai-Aru.

Dikatakan Asrul, berdasarkan keterangan peringatan dini, gelombang tinggi juga berpotensi terjadi di 23 wilayah Indonesia lainnya dengan kisaran yang lebih rendah yaitu 1,25 meter hingga 2,5 meter.

Terkait potensi gelombang tinggi itu, ia mengimbau nelayan dan usaha pelayaran untuk berhati-hati saat melaut. Harus memperhatikan risiko keselamatan pelayaran.

Beberapa moda transportasi yang rawan di antaranya perahu nelayan dengan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 m. Kapal tongkang dengan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter.

Bahkan kapal feri dengan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, serta kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar dengan kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter.

”Diimbau masyarakat yang berdomisili dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar selalu waspada. Jika terjadi gelombang tinggi, segera berlari menjauh ke tempat yang lebih tinggi dan aman,” ujarnya. (arn)

Polisi Pantau Pelaksanaan PPDB

Putut A
-
0
Polisi Pantau Pelaksanaan PPDB

batampos.co.id – Tidak lama lagi, sekolah-sekolah negeri akan melakukan pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Berkaca dengan PPDB tahun lalu, polisi tidak ingin ada lagi pungli dalam PPDB.

Oleh sebab, kepolisian akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap PPDB. “Kami sudah melakukan tindakan pencegahan, dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Namun apabil ada temuan, kami tidak segan-segan melakukan tindakan hukum,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga, Rabu (27/3).

Ia mengatakan langkah pencegahan yang dilakukan dengan sosialisasi, dan menjalin komunikasi dengan instansi terkait. Polisi, kata Erlangga sudah melakukan himbauan ke sekolah-sekolah menjalankan PPDB dengan aturan yang berlaku. “Kami sudah peringatkan juga, jangan ada penyimpangan dalam PPDB tahun ini,” ucapnya

Terkait pengawasan, Erlangga mengatakan tim siber pungli Provinsi maupun Kota atau Kabupaten akan turun melihat langsung proses PPDB di sekolah-sekolah. Dan ia berharap, apabila masyarakat menemukan kecurangan atau hal-hal yang tidak wajar, bisa melaporkannya ke Satgas Siber Pungli.

“Laporkan saja, jangan takut. Kami akan tindaklanjuti semua laporan yang masuk,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan menyatakan akan menyiapkan formula baru, untuk PPDB tahun ini. Sistem baru yang disiapkan ini, diharapkannya, untuk tidak mengulang kejadian tahun lalu.
Selain itu, Hendri meminta orangtua agar tidak percaya dengan janji-janji dari oknum, untuk memastikan kelulusan anaknya. “Saya tidak ingin kejadian SMPN 10 Batam terulang kembali, makanya kami serius untuk menyiapkan sistem baru di PPDB tahun ini,” ungkapnya.

Hendri mengatakan sebaiknya orangtua agar bisa mengikuti proses PPDB. “Apabila tidak lulus, jangan dipaksa. Banyak sekolah swasta yang masih bagus,” ungkapnya.

Kasus pungli SMPN 10 yang terjadi tahun lalu, melibatkan Mantan Kepala Sekolah SMPN 10, Rahib. Lalu juga melibatkan Wakil Kepala Sekolah Antonius Yudi Novianto, Guru Honor Mismarita, Ratu Roa Staf Admin dan Ketua Komite Baharuddin.

Dari hasil pengembalian pihak kejaksaan, terungkap keseluruhan uang pungli tersebut berjumlah Rp 473.930.000. Uang tersebut hasil pungli dari orangtua sisa, dengan jumlah yang bervariasi setiap orangnya, mulai Rp 600ribu hingga Rp 2juta. (ska)

Politisasi PNS Bisa Dipidana

Putut A
-
0
Politisasi PNS Bisa Dipidana

batampos.co.id – Maraknya fenomena tekanan politik bagi pegawai negeri sipil (PNS) jelang pelaksanaan Pemilu 2019 menjadi perhatian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Indonesia. Politisasi dan penggiringan PNS untuk memilih calon presiden dan partai politik tertentu adalah pelanggaran. Tak main-main, pelakunya bisa diancam hukuman pidana.

“Politisasi PNS merupakan pelanggaran terhadap aturan main penyelenggaraan pemilu, baik administratif maupun pidana,” kata Direktur Perludem Indonesia Titi Anggraini saat dihubungi Batam Pos, Rabu (27/3).

Ia menyampaikan, semua pihak, terutama masyarakat hendaknya turut andil jika mendapati pelanggaran tersebut.

Yakni dengan melaporkan ke pihak yang berwenang.

“Dalam hal ini pengawas pemilu,” tambahnya.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun inspektorat di masing-masing institusi pemerintah dapat proaktif mencegah maupun melakukan pengawasan terhadap potensi upaya penggiringan PNS atau politisasi terhadap PNS ke kelompok politik tertentu.

“Bawaslu juga harus lakukan sosialisasi yang baik ke masyarakat, PNS, atau pejabat publik bahwa PNS tidak boleh dimobilisasi untuk mendukung kekuatan politik tertentu,” imbuhnya.

Soal netralitas PNS, ia menerangkan di dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun UU Pemilu, PNS harus netral dan tidak partisan.

“Netralitas juga imparsialitas ASN harus dijaga selama pemilu. Tidak ada tafsir berbeda soal ini,” kata dia.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga angkat bicara. Komisioner Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Merit KASN, Nuraida Mokhsen, memberikan peringatan dini kepada setiap kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan wali kota untuk tidak melakukan intimidasi politik terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena sesuai Undang-Undang ASN, mereka harus netral dan tidak berpihak.

“Dalam menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. ASN juga dilarang memihak caleg atau capres tertentu,” ujar Nuraida Mokh-sen kepada Batam Pos, Rabu (27/3).

Menurut mantan pejabat Pemprov Kepri tersebut, seorang PNS atau ASN harus menjadi panutan di masyarakat dan keberpihakan mereka juga akan mengganggu pelayanan publik. Di kode etik dan kode perilaku diatur, bahwa PNS wajib mentaati perintah atasan sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan.

“Jadi, kalau diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan UU ASN, maka harus menolak. Jika memang ada pemaksaan atau intimidasi laporkan ke pihak terkait,” tegasnya.

Ia mengatakan, menjelang Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019 mendatang, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga mengingatkan seluruh PNS untuk menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional.

“Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen PNS antara lain berdasarkan pada asas netralitas sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” tegasnya.

Lebih lanjut, katanya, BKN juga sudah menerbitkan daftar larangan PNS terkait dukungan kepada capres dan cawapres jelang Pilpres. Larangan ini juga berlaku di media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, blog, dan sejenisnya.

“BKN memerintahkan kepada seluruh PNS agar betul-betul mematuhi ketentuan masalah netralitas ini,” jelasnya.

Untuk itu, Nuraida meminta kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dijatuhi hukuman disiplin. Kepala Daerah yang merupakan orang politik juga harus menghormati aturan main yang sudah ditetapkan,” tutup Nuraida. (iza/jpg)

Tahun Ini, 1.200 Unit Rumah Dibangun di Batam

Putut A
-
0
Tahun Ini, 1.200 Unit Rumah Dibangun di Batam
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Masyarakat Batam sangat tertarik dengan rumah murah yang menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Di tengah pemulihan ekonomi saat ini, harganya yang mengikuti standar pemerintah dianggap sesuai dan terjangkau.

“Harga rumah subsidi saat ini belum ada kenaikan. Tapi biasanya tiap tahun itu, harganya selalu naik lima persen,” kata Ketua Dewan Pimpinan (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Rabu (27/3).

Achyar mengatakan, tiap tahun kebutuhan rumah terus bertambah.

Rumah FLPP ini memang diperuntukkan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan gaji Rp 4 juta ke bawah.

Di Batam, jumlah angkatan kerja sekitar 300 ribu orang dan 70 persen di antaranya masih bergaji Rp 5 juta ke bawah. Dari tahun ke tahun, capaian pengembang dalam membangun rumah FLPP selalu meningkat.

Tahun 2017, pengembang di Batam membangun 600 rumah murah. Tahun 2018, capaiannya meningkat hingga ke angka 1.000 unit dan di tahun ini targetnya naik menjadi 1.200 dan diharapkan capaiannya melebihi target tersebut.

Achyar juga mengaku kendala lainnya dalam pembangunan rumah murah yakni tidak banyak pengembang tertarik karena untungnya tipis. Sehingga membutuhkan inisiatif dari pemerintah untuk menginisiasi proyek pem­bangunan rumah murah bersubsidi.

“Tapi untuk sekarang, pe-ngembang menunggu situasi karena momennya dekat dengan pemilu. Sehingga saat ini habis-habisin stok saja. Setelah pemilu juga, keluar harga rumah subsidi yang terbaru. Soal harga ini sangat sensitif karena untungnya tipis,” paparnya.

REI minta ke Badan Pengusahaan (BP) Batam agar mengaudit kembali lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan seperti lahan telantar dan lahan kaveling. Karena sejatinya untuk membangun 2.500 unit rumah diperlukan sekitar 40 hektare, jika lima tahun diperlukan sekitar 200 hektare. Sedangkan luas lahan telantar ada sekitar 7500 hektare dan merupakan potensi.

“Ini yang mau angkat bagi orang-orang yang belum mampu beli. Tapi sayangnya suplai tak ada dan BP Batam juga tak akan kasih lagi lahan bangun rumah tapak,” tambahnya.

Sedangkan Kepala Sub Direktorat Standar dan Pedoman Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kemenpupera Suprapti mengatakan, jumlah kebutuhan rumah untuk skala nasional mencapai 7,6 juta unit. Dan target pemerintah tahun ini menguranginya hingga angka 5 juta saja.

“Berdasarkan dokumen kepemilikan, ada 11,4 juta unit belum punya sertifikat. Target kami tahun ini berkurang hingga angka 6,8 juta,” paparnya.

Begitu juga dengan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berskala nasional mencapai 3,4 juta unit. Target tahun ini akan dikurangi hingga 1,9 juta unit.

Dan terakhir, rumah kumuh di kawasan perkotaan mencapai luas sebesar 38.431 hektare, di pedesaan mencapai 78.348 hektare, dan di daerah khusus mencapai 3.099 hektare. Target pemerintah tahun ini membuatnya nol persen.

Untuk merangsang pengem-bang agar membangun rumah, Kemenpupera akan memberikan bantuan khusus. Kemenpupera akan memberikan dana bantuan untuk pembangunan jalan, drainase dan sanitasi bagi pengembang yang mampu membangun 50 rumah murah layak huni.

“Ini merupakan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Tapi ada persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi seperi perizinan lengkap dan harus sudah bangun 50 unit rumah. Kalau dipenuhi, tahun depan akan dikeluarkan bantuannya,” paparnya. (*)

Diminta Jual Uang Asing di Dalam Negeri

Putut A
-
0
Diminta Jual Uang Asing di Dalam Negeri
ilustrasi

batampos.co.id – Aktivitas sistem pembayaran di Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank atau money changer disinyalir rawan dimanfaatkan untuk pencucian uang (money loundry) maupun pendanaan kegiatan kejahatan. Namun, kegiatan ini biasanya dilakukan KUPVA Bukan Bank tidak berizin.

Ketua umum Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Indonesia Amat Tantoso me-ngatakan, hingga saat ini sudah ada ribuan money changer di Indonesia dan 164 di antaranya ada di Provinsi Kepri serta berada di bawah naungan APVA. Dengan adanya potensi penyalahgunaan itu, Amat mengharapkan money changer menciptakan rasa aman sekaligus tertib administrasi.

”Karena sekarang ini money changer sering dimanfaatkan sebagai tempat money laundry dan pendanaan terorisme,” ujar Amat, kemarin.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, kata Amat, APVA selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh money changer yang tergabung dalam APVA untuk selalu meminta identitas nasabah yang menukarkan uang.

Selain itu, setiap transaksi di money changer juga wajib masuk ke rekening perusahaan agar selalu terpantau.

Selain itu, money changer saat ini juga sudah bekerja sama dengan beberapa bank yang ada di Indonesia.

”Seperti BRI yang sudah menampung 18 mata uang asing, BNI 17 mata uang asing, dan ke depan lagi kita akan kerja sama dengan beberapa bank lain,” tuturnya.

Ia berharap, kerja sama ini akan terus berlanjut dan pe-ngusaha money changer yang menampung lebih dari 20 mata uang asing bisa menjualnya ke dalam negeri. ”Kalau bisa ditampung semua, tidak lagi jual ke Singapura,” katanya.

Sementara untuk keamanan, ia memastikan pengusaha money changer selalu mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian terutama di Batam. (egi)

Jalan Rusak Akibat IPAL Mulai Diperbaiki

Putut A
-
0
Jalan Rusak Akibat IPAL Mulai Diperbaiki

batampos.co.id – Jalan-jalan rusak akibat proses penanaman pipa dari Instalasi Pe-ngolahan Air Limbah (IPAL) Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai diperbaiki. Contohnya, di Jalan Raja M Tahir sekitar Perumahan Greenland, Batam Center.

”Aspalnya sudah ada, dan permintaannya disesuaikan dengan volume minimal yang dibutuhkan untuk perbaikan,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Limbah BP Batam Iyus Rusmana, Rabu (27/3).

Menurut Iyus, aspal yang dibutuhkan baru selesai diproduksi dan langsung dikeluarkan untuk proses perbaikan jalan. Ia mengatakan, proses pengerjaan IPAL ini jangan sampai mengganggu kenyamanan masyarakat di jalanan.

”Untuk proses pengaspalan akan memakan waktu selama dua hari,” ujarnya.

Perbaikan jalan di wilayah Greenland merupakan tahap pertama. BP Batam akan terus menggesa perbaikan di sejumlah titik lainnya seper-ti di Perumahan Anggrek Mas 1, Seipanas, Jalan Raja Haji Fisabilillah, Batam Center dan wilayah lainnya.

Sedangkan untuk progres pembangunan fisik IPAL, BP Batam mengklaim terus menggesa progres pemba-ngunannya. Saat ini, progresnya sudah mencapai 34 persen.

”Mungkin mulai April atau Mei, kami akan memasang pipa-pipa sambungan ke rumah-rumah warga,” kata-nya.

Saat ini, BP Batam baru memasang pipa sambungan awal untuk 43 perumahan. Total panjang pipa sambu-ngan awal ini 114 kilometer.

”Dan saat ini sudah dipasang sepanjang 70 kilometer dari target 114 kilometer,” ucapnya lagi. (leo)

Dua Warga Malaysia Tertangkap Bawa Sabu

Putut A
-
0
Dua Warga Malaysia Tertangkap Bawa Sabu

batampos.co.id – Kantor Pelayanan Utama BC Tipe B Batam menangkap dua warga Malaysia yang kedapatan membawa Meth Amphetamine alias sabu, Rabu (27/3/2019).

Pada hari itu sekira pukul 14.30 WIB, keduanya melintas terminal kedatangan internasional Pelabuhan Harbour Bay.

Pada keduanya petugas menyita 7 kapsul dibungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bruto 474 gram.

Modus yang mereka gunakan ialah disembunyikan di dalam anus.

Keduanya kini diserahkan ke Polda Kepri. (ptt)

1...11,51211,51311,514...14,366Halaman 11,513 dari 14,366

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000