batampos.co.id – Sampah rumah tangga jadi persoalan serius bagi masyarakat di Batuaji dan Sagulung. Sampah yang menumpuk baik di depan rumah ataupun di lokasi tempat penampungan sementara (TPS) mulai mengancam kesehatan warga.
Selama musim penghujan ini, tumpukan sampah yang berhari-hari tak diangkut tersebut menebarkan aroma tak sedap dan dikerumuni lalat, nyamuk, bahkan belatung. Warga jadi tak nyaman, apalagi bisa menyebabkan wabah penyakit seperti diare, demam berdarah, dan malaria.
Seperti dikeluhkan banyak warga di wilayah Marina, Tanjunguncang dan Dapur 12, Sagulung. Tumpukan sampah terjadi karena selama musim hujan ini armada pengangkut sampah tidak lagi rutin mengangkut sampah baik dari dalam perumahan ataupun dari TPS ke tempat pembungan akhir (TPA) di Punggur.
”Biasanya dua hari sekali (sampah diangkut, red), tapi sekarang bisa sekali saja dalam seminggu. Makanya jadi menumpuk seperti ini,” kata Handayani, warga Perumahan Rici, Marina.
Akibat tumpukan sampah terjadi mulai dari tempat penampung sampah sementara dalam perumahan hingga ke TPS di pinggir jalan utama. TPS pinggir jalan Marina City persisnya simpang Perumahan Jupiter misalkan sepekan ini penuh dengan tumpukan sampah. Tumpukan sampah itu merupakan sampah rumah tangga yang sengaja dibuang warga karena memang sampah di dalam perumahan tidak diangkut.
Kerusakan puluhan armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, diduga sebagai pemicu terjadinya penumpukan sampah di perumahan maupun di sejumlah TPS tersebut, seperti di kawasan Batuaji dan Sagulung.
”Kalau yang dari perumahan sebenarnya lancar, cuman karena yang di TPS tak diangkut jadi menumpuk juga hingga ke perumahan,” ujar Umar, petugas pengangkut sampah yang ditemui di wilayah Marina, Kamis (1/11/2018).
Pantauan Batam Pos, hujan deras yang turun sepanjang pagi hari mengakibatkan genangan air di bahu jalan di depan Pasar Melayu di Jalan R Suprapto, Batuaji. Akibatnya sampah-sampah ikut terbawa air. Bahkan saluran air atau drainase tersumbat akibat sampah-sampah tersebut.
Camat Sagulung, Reza Khadafi mengakui banyak sampah yang menumpuk hingga menyebabkan saluran drainase tersumbat. Dikatakannya, petugas kebersihan sudah berupaya mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk.
”Laporan ini akan ditindak-lanjuti oleh Dinas Kebersihan, untuk pembersihan sampah plastik yang menumpuk,” ujarnya. (cr1/eja)
batampos.co.id – Nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik bakal dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan perpajakan. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, NIK ditargetkan sudah diberlakukan sebagai single identity number 4–5 tahun ke depan.
”Ke depan cukup NIK, sudah terintegrasi semua,” paparnya dalam acara kerja sama Ditjen Pajak dan Ditjen Dukcapil kemarin (2/11).
Upaya mengintegrasikan data masih terkendala lembaga yang memiliki database sendiri-sendiri. Saat ini kerja sama sudah dilakukan dengan 1.129 lembaga.
Dia mencontohkan BI, OJK, dan BPJS yang memiliki data sendiri-sendiri. Karena itu, perlu dilakukan pemadanan data terlebih dahulu. ”Perlu disinkronkan, baru kita melompat ke arah single identity number,” jelasnya.
Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyambut baik kerja sama itu untuk memastikan akurasi data untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak. ”Akses NIK ada NPWP,” tambahnya. Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowirjono menyampaikan, pihaknya melakukan kerja sama untuk verifikasi kredit usaha rakyat (KUR). Sebab, KUR hanya untuk satu nilai, tidak boleh lebih.
”Perlu dipastikan identitas debitor KUR betul-betul akuntabel,” paparnya. Dia yakin, dengan kerja sama itu, data yang diperoleh semakin akurat. ”Kejadian dobel atau kesalahan penerima jadi teratasi,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2018 mencapai 71,32 persen. Yakni, Rp 1.015,66 triliun atau tumbuh 17,41 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. ”Kepatuhan naik signifikan,” ungkap Robert. (nis/c11/oki/jpg)
batampos.co.id – Belakangan ini marak beredar informasi tentang anak yang diculik. Karena belum ada yang benar-benar terbukti, maka aparat pun menegaskan itu hoax. Tapi, Jumat (2/11), jajaran Polsek Gelumbang, Sumatera Selatan, memastikan itu ada dan berhasil membongkar kasusnya.
Korban yang diculik seorang balita bernama Laila (2,5). Dia cucu Sainem (53), warga Dusun Skarda, Desa Suka Menang, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim. Delapan hari lamanya anggota yang dipimpin AKP Indrowono SH MSi memburu kedua pelakunya pasangan suami istri (pasutri), Hasan (43) dan Ayu (41).
“Alhamdulillah, tadi siang (kemarin) pukul 10.30 WIB kami berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap kedua pelakunya,” kata Kapolres Muara Enim AKBP Afner Juwono melalui Kapolsek Gelumbang AKP Indrowono. Kedua pelaku akan dijerat pasal 83 Jo 76F UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
Dijelaskan, cerita penculikan ini berawal 26 Oktober, pukul 07.30 WIB. Kedua pelaku datang ke kediaman Sainem untuk pamitan. Tersangka Ayu mengaku akan berangkat ke Km 32 Indralaya, menemui anak angkatnya. Kepada Sainem, wanita itu ingin membawa Laila untuk menemaninya dan sang suami sepanjang perjalanan.
Tanpa curiga, Sainem pun mengizinkan. Hasan lalu mengantarkan istrinya dan korban ke jalan arah Palembang hingga naik bus jurusan Palembang. Sejak itu, ketiganya tak kunjung kembali ke dusun.
“Sang nenek (Sainem, red) lalu melapor kepada kami pada 28 Oktober atau dua hari setelah cucunya tidak pulang-pulang,” beber Indrowono. Atas dasar itulah, dia menginstruksikan Kanit Reskrim Ipda Nasron SH MH dan jajaran untuk melakukan penyelidikan.
Setelah melakukan pencarian tiga hari, pada 31 Oktober, sekitar pukul 12.00 WIB, pasutri itu terlacak di Jalur 17, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. Anggota Polsek Gelumbang pun memburu mereka ke sana.
Tapi, keduanya sudah lebih dulu pindah ke rumah orang tua angkat mereka di Kecamatan Kayuagung OKI. Polisi mengejar ke sana. Lagi-lagi, pasutri ini sudah tidak ada di sana. Akhirnya, kemarin didapatkan informasi kalau Ayu dan Hasan pulang ke kontrakan mereka di Jl Batubara, Desa Suka Menang, Gelumbang.
Ada warga yang melihat Ayu menggendong balita. Informasi itu diteruskan kepada anggota Polsek Gelumbang. “Kami langsung bergerak dan mendekat. Ternyata benar sehingga dilakukan penangkapan,” tutur Indrowono.
Rupanya, Ayu dan Hasan kembali ke rumah itu untuk ambil pakaian. “Mereka berencana pergi ke Jawa,” bebernya. Dalam pemeriksaan lanjutan, Ayu mengaku selama beberapa hari kabur, mereka memang sempat ke Banyuasin dan OKI dengan membawa Laila. “Informasinya, korban ditawar-tawarkan kepada orang, mau dijual kedua pelaku. Tapi tidak ada yang mau,” bebernya.
Tapi, motif sesungguhnya tersangka Ayu dan Hasan masih belum bisa dipastikan. “Keterangan mereka ini berbelit-belit. Jadi anggota masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman,” tandasnya.
Ayu mengaku asli dari Ogan Ilir. Sedangkan Hasan diakui sebagai suaminya. Mereka menikah secara siri. “Usia Ayu di surat nikah 30 tahun, tapi pengakuannya baru 19 tahun. Entah yang mana benarnya, masih diproses lebih lanjut,” kata Indrowono. Termasuk kemungkinan kalau pasutri ini terlibat dalam sindikat penculikan bayi, itu pun masih didalami.
Dia mengimbau kepada masyarakat yang punya anak kecil untuk benar-benar dalam menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi kasus serupa. “Jangan izinkan anak dibawa orang asing. Apabila tidak kembali, segera laporkan akan kami bisa bertindak cepat,” pungkasnya.
Terpisah, kehebohan kasus penculikan juga merebak di Babat Toman, Kabupaten Muba. Meski tidak terbukti benar, tapi kasus yang terjadi di Kelurahan Mangunjaya, kemarin (2/11), pukul 08.30 WIB harus jadi pelajaran.
Cici membonceng putranya, Kelvin (8), naik sepeda motor menuju Pasar Mangunjaya. Di terminal setempat, ada pria tak dikenal memegang tangan Kelvin. Cici curiga pria itu hendak menculik anaknya. Heboh kasus itu sampai di jajaran Polsek Babat Toman pimpinan AKP Ali Rojikin. Pria yang meresahkan itu, Hadi (27), pun diamankan. Namun, yang bersangkutan tak bisa diperiska karena diduga alami gangguan jiwa.
Kapolres Muba, AKBP Andes Purwanti, mengatakan, kejadian penculikan anak di Terminal Mangunjaya tidaklah benar. “Hadi mengalami gangguan jiwa, berdasarkan hasil di RSUD Sekayu,” tegasnya.
Petugas pun menyerahkan Hadi ke Dinas Sosial (Dinsos) Muba. “Saya mengimbau masyarakat tidak merasa resah. Namun tetap waspada dalam menjaga anak,” pungkasnya.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengaku belum mendapat laporan tentang pengungkapan kasus dugaan penculikan di wilayah hukum Polres Muara Enim. “Kalau memang ada, ya harus diproses,” katanya.
Diakuinya, saat ini sedang marak isu soal penculikan anak. “Tapi sejauh ini tidak ada laporan ke polisi. Hoax, ternyata kasusnya lain,” ujarnya. Tapi dia mengimbau masyarakat untuk waspada. Harus bisa memilah mana yang sekedar isu dan tuduhan yang tidak benar atau yang benar-benar penculikan.
“Media kan sudah memberitakan, kalau isu-isu itu tidak benar. Hendaknya masyarakat jangan cepat percaya kalau tidak ada buktinya. Jangan sampai melakukan perbuatan melanggar hukum karen terpengaruh isu yang belum tentu kebenarannya,”tandasnya. (way/yud/wly/ce1/jpg)
batampos.co.id – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri, Brigjen Pol Richard Nainggolan menegaskan, jalur laut menjadi salah satu pintu masuknya narkoba ke Indonesia, termasuk ke Provinsi Kepri. Jika dipersentasikan sekitar 70 persen.
Jika dilihat dari letak geografis Anambas, ia menilai Anambas merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki kerawanan tersendiri. Karena banyak pintu-pintu masuknya, berbatasan dengan negara tetangga dan termasuk daerah terluar.
”Sudah pasti ada yang masuk melalui sini,” ujarnya saat ditemui di Gedung BPMS, Kamis (1/11/2018).
Richard mengatakan dalam rangka pencegahan, masyarakat yang melaporkan diri untuk dilakukan rehab maupun keluarganya yang melapor untuk berkeinginan direhab tidak akan diproses pidana.
”Ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, proses rehab langsung ditangani pemerintah. Artinya, setiap pecandu atau masyarakat yang direhab tidak dipungut biaya karena ditanggung pembiaya-annya oleh negara.
”Mekanismenya bisa mela-porkan ke Institusi Pengelola Wajib Lapor (IPWL), termasuk BNNP, bila belum ada IPWL, boleh juga melalui rekomendasi Polres,” jelasnya.
Lamanya proses rehabilitasi tergantung pada tingkat ketergantungan si pecandu. Jika ringan maka lebih cepat yakni sekitar tiga bulan. Namun untuk yang sedang dan berat memakan waktu sampai enam bulan.
Sebelum dilakukan proses rehab, nantinya ada pengecekan tingkat kecanduan.
Ia pun tidak mengelak kalau tidak ada jaminan pecandu yang telah direhab bakal sembuh total. Hanya saja, program pascarehab menjadi salah satu alternatif agar mantan pencandu dapat produktif dan dapat berfungsi sosial kembali.
”Pulih saja tidak cukup,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengatakan untuk mengantisipasi masuknya narkoba, pihaknya melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri.
MoU sendiri ditandatangani langsung Bupati KKA Abdul Haris dan Kepala BNNP Kepri Richart M. Nainggolan. Dia berharap generasi muda di Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai imunitas dan daya tangkal dalam menolak narkoba. Sehingga daerah ini menjadi daerah yang bebas narkoba.
”Implementasi MoU ini adalah bagaimana menjadikan Anambas lebih bagus. Baik ASN, PTT, dan masyarakat bebas narkoba,” ungkapnya ketika menyampaikan sambutan pada acara tersebut.
Haris mengemukakan, dengan berkembangnya zaman dan peradaban maka tidak menutup kemungkinan pe-ngaruh negatif ini masuk ke Anambas.
”Apalagi sebagai beranda terdepan di Provinsi Kepri dan Indonesia kemungkinan masuknya narkoba sangat besar,” ujarnya. (sya)
batampos.co.id – Dalam rangka Operasi Zebra selama dua pekan kedepan, jajaran Satlantas Polresta Barelang bersama dengan instansi terkait akan menyiapkan waktu khusus dalam melakukan penindakan terhadap angkutan umum (angkot) yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.
Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati mengatakan, penertiban terhadap khusus angkot ini dilakukan karena pihak kepolisian sering mendapat keluhan dari masyarakat karena kerap terjadinya laka lantas dan tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Selain itu, petugas juga akan melakukan penindakan terhadap sopir kendaraan umum tembak yang selama ini sangat bebas beroperasi di Batam.
“Nanti kami akan khususkan waktu dalam menindak angkutan umum dan kita mencari momen yang pas dalam melakukan penindakan terhadap angkot ini,” katanya.
Putu mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan gambaran terkait bagaimana operasi penertiban terhadap angkota tersebut. Yang pasti dikatakannya, pihaknya akan melakukan penindakan yang berbeda dari biasanya yang dilakukan selama ini.
“Biasanya kalau kita melakukan kegiatan razia angkutan umum dan menilang lima kendaraan, kemudian mereka memberitahu kawan-kawannya yang lain dan mereka tidak jalan kalau ada razia. Maka itu, kita akan khususkan untuk menindak angkutan umum ini,” bebernya.
Sebelumnya, jajaran Sat Lantas Polresta Barelang menggelar Operasi Zebra Seligi 2018 di Batam selama dua pekan, terhitung mulai tanggal 30 Oktober hingga 11 November 2018. Operasi ini resmi dibuka dengan apel yang dilaksanakan di lapangan apel Polresta Barelang, Selasa (30/10/2018) kemarin dengan penyematan pita tanda operasi Zebra telah dimulai.
Dalam gelaran Operasi Zebra ini, Putu meminta masyarakat wajib memperhatikan beberapa poin penting. Diantaranya, menyasar pengendara yang tidak melengkapi diri dengan SIM dan STNK saat dalam perjalanan, pengendara yang parkir di sembarangan tempat, melawan arus, tidak menggunakan helm standar SNI, kendaraan tidak lengkap, menggunakan rotator dan sirine yang tidak sesuai.
Selain itu, pihaknya akan melakukan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang mengangkut orang, sepeda motor dengan suara knalpot bising, gunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil dan penumpang mobil, serta kendaraan barang yang digunakan untuk membawa penumpang.
“Taati dan patuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan kita bersama. Sihingga pada saat dilaksanakan Operasi Zebra, masyarakat tidak usah takut, tidak usah risih, karena kalau lengkap pasti aman,” imbuhnya. (gie)
pos.co.id – Dinas kesehatan kota Batam mengusulkan anggaran sekitar Rp 138 miliar dalam APBD 2019 mendatang. Anggaran tersebut sebagian besar untuk puskesmas yang ada di Batam.
“Ya sebagian besar untuk Puskesmas yang ada di Batam. Setiap puskesmas sekitar Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar,” kata kepala dinas kesehatan Pemko Batam, Didi Kusmarjadi, Kamis (1/11).
Didi mengatakan sebagian besar anggaran untuk Puskesmas ini didapat dari dana kapitasi. Sementara untuk revitalisasi gedung di 2019 mendatang tidak ada sama sekali.
Untuk pembelian obat, sama sekali tidak ditanggung oleh APBD, melainkan dari DAK. Dan ini membuat anggaran lebih ringan.
“Kalau revitalisasi tidak ada sama sekali. Kalau pembangunan puskesmas atau pustu baru direjeck dai DAK,” katanya.
Ia mengatakan, dengan anggaran yang terbatas, ia yakin semua petugas di puskesmas akan tetap melakukan pelayanan yang terbaik. Di mana semua petugas bekerja dalam 24 jam untuk melayani warga.
Sementara itu Sekretaris komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, bahwa anggaran untuk Dinkes tersebut sudah dibahas di komisi. Dan ia berharap anggaran yang nantinya disahkan melalui paripurna DPRD Batam bisa digunakan sebaik mungkin.
“Jangan ada pelayanan yang asal-asalan lah. Puskesmas harus melayani masyarakat selama 24 jam. Dan pelayanan harus prima,” katanya.
Menurut Udin, yang paling utama selain pelayanan adalah ketersediaan obat yang selama ini menjadi sorotan di Batam. Di mana beberapa waktu lalu, rumah sakit Embung Fatimah sempat kehabisan obat. (ian)
batampos.co.id – Pengerjaan proyek fisik tahun 2018 oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) di atas 70 persen.
Kepala DBM SDA Kota Batam Yumasnur, menyampaikan, capaian tersebut merupakan rata-rata secara umum proyek fisik yang ada. Jika dirinci terpisah, menurut dia, capaian setiap proyek beragam.
“Ada yang sudah tuntas 100 persen, 70 persen. Ada juga yang 60 persen. Beda-beda,” kata dia, kemarin.
Menurutnya, kendala pengerjaan fisik di lapangan salah satunya terkait cuaca.
“Proyek jalan misalnya, tanahnya kadang becek, nunggu keringnya lama, belum sempat kering datang lagi (hujan, red),” keluhnya.
Walau demikian, pihaknya optimis 100 persen pengerjaan fisik tahun 2018 tercapai. Namun dia menegaskan, capaian 100 persen tak berarti suat program tuntas, semisal pembangunan jalan. Karena tahun ini ada pengerjaan jalan yang ditargetkan sekadar pembebasan dan pematangan lahan.
“Ada jalan yang dikerjakan bertahap. Artinya capaian itu terkait program tahun ini,” imbuhnya.
Menurutnya termasuk pengerjaan 11 ruas jalan utama, menurutnya tidak heran jika kahir tahun belum ada yang selesai.
“Memang pengerjaan jalan ada yang tidak tahun ini jadi. Bertahap,” pungkasnya. (iza)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum mendapati solusi terbaru terkait relokasi pedagang di Pasar Induk Jodoh.
Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Zulkarnain mengungkapkan, padahal pihaknya bersama tim kordinasi revitalisi pasar induk yang melibatkan Muspida Batam kerap melakukan rapat.
“Sudah beberapa kali rapat tapi belum ada keputusan,” kata dia, kemarin.
Ia mengaku, pihaknya bersama tim terus melakukan cara terbaik akan relokasi pedagang.
“Rapat-rapat itu ditujukan untuk mencari solusi terbaik,” imbuhnya.
Namun, ia menegaskan jika pedagang tetap ngotot meminta lokasi yang lebih luas tidak sesuai dengan kemampuan Pemko Batam. Apalagi Pemko Batam tidak terkait lahan di Batam.
“Di situpun (lokasi yang disiapkan bersama swasta) lahannya terbatas, mau bagaimana lagi,” ucapnya.
Zulkarnain mengaku, ketidak pastian relokasi berimbas pada target selesainya program pembangunan pasar, hanya saja ia menekankan pengaruhnya tidak siginifikan.
Karena sembari menunggu relokasi, segala kebutuhan lain, seperti melobi pusat tentang anggaran terus dilakukan.
“Bergeser jauh sih tidak. Cuman, kapan target relokasi kapan kami belum bia tentukan, nantikan ada tim terpadu juga,” terangnya.
Untuk diketahui, Pemko Batam telah mengajukan dana Rp 200 miliar ke pemerintah pusat guna pembangunan kembali pasar yang telah lapuk ini. Kelak pasar lima lantai itu akan menampung ribuan pedagang (termasuk Pedagang Kaki Lima) di seputar Jodoh dan Nagoya.
Sebelumnya, para pedagang menganggap kios yang disiapkan pemerintah dan swasta terlalu kecil dan belum laik jadi tempat berdagang, maka perlu renovasi kembali.
“Luasnya tiga meter, belum ada lantai dan pintu. Ini yang kami tidak terima,” kata Ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Batam, Israel Ginting.
Sementara itu Sekretaris Satpol PP Kota Batam Fridkalter mengungkapkan, pedagang meminta waktu hingga Januari, hingga kemudian pindah sendiri.
“Ini sesuai surat yang masuk ke kami. Kami terus lakukan pendekatan persuasif dengan para pedagang,” pungkasnya. (iza)
batampos.co.id – Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jumat (2/11/2018) pukul 21.45 WIB kembali membawa 8 kantong jenazah ke RS Polri.
Total jumlahnya menjadi 73 kantong, dengan rincian per 1 November 9 kantong, 31 Oktober 8 kantong, 30 Oktober 24 kantong, 29 Oktober 24 kantong.
“Delapan kantong tersebut dibawa dan diserahkan ke RS POLRI Kramat Jati, Jakarta Timur untuk proses identifikasi,” ucap Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro melalui rilis yang dikirim ke batampos.co.id.
Proses identifikasi (Disaster Victim Identification) yang berada di RS POLRI akan terus dilanjutkan bersama pihak keluarga penumpang dan awak pesawat.
Lion Air hingga saat ini tetap melakukan pendampingan kepada keluarga (family assistant) pada setiap posko JT-610.
Upaya pencarian seluruh penumpang, kru dan pesawat JT-610 yang mengalami kecelakaan pada (29/10) di perairan Karawang, Jawa Barat terus dilakukan. (*)
batampos.co.id – Tim Disaster Victim Identification Kepolisian Republik Indonesia (DVI POLRI) berhasil mengidentivikasi tiga jenazah penumpang JT-610, yaitu Chandra Kirana (laki-laki), Monni (wanita) dan Hizkia Jorry Saroinsong (laki-laki).
Dengan demikian total menjadi empat yang sudah teridentifikasi, sebelumnya (31/10) Jannatun Shintya Dewi (wanita). Demikian rilis dari manajemen Lion Air.
Konfirmasi tersebut diumumkan Jumat (2/11/2018) malam pukul 19.05 WIB setelah adanya kecocokan hasil tes forensik dan ante-mortem dengan data DNA yang sebelumnya sudah diberikan pihak keluarga kepada tim DVI POLRI.
Lion Air malam ini secara resmi menyerahkan jenazah almarhum Chandra Kirana, almarhumah Monni dan almarhum Hizkia Jorry Saroinsong kepada pihak keluarga melalui upacara yang berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto (RS POLRI).
Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Director of Corporate Safety Lion Air Group, Capt. Eduard Kallisto MP dan Director of Airport Service Lion Air Group, Capt. Wisnu Wijayanto.
Jenazah almarhum Chandra Kirana akan diberangkatkan menuju Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu (3/ 11/2018) pukul 06.30 WIB. Untuk almarhumah Monni ke Sawah Besar, Jakarta Pusat dan almarhum Hizkia Jorry Saroinsong ke Kramat Jati, Jakarta Timur.
“Atas nama Lion Air, mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dan handai taulan,” tulis Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro.
Lion Air akan mendukung hal yang dibutuhkan oleh keluarga, termasuk memberikan uang tunggu kepada keluarga Rp 5.000.000, uang kedukaan Rp 25.000.000 serta uang santunan meninggal dunia sesuai PM 77 Tahun 2011 yaitu Rp. 1.250.000.000.
Dditambah penggantian bagasi menurut peraturan tersebut Rp 4.000.000.
“Namun untuk penggantian bagasi Lion Air akan memberikan Rp 50.000.000,” imbuh Danang.
Tim DVI POLRI juga masih melaksanakan proses identifikasi mendalam yang melingkupi forensik dan tes DNA.
Lion Air tetap melakukan pendampingan kepada keluarga (family assistant) pada setiap posko JT-610.
Beberapa manajemen Lion Air hari ini juga berada di posko Cawang, posko RS POLRI, Jakarta Timur dan Tanjung Priok, Jakarta Utara guna memberikan dukungan moril kepada keluarga penumpang, kru serta tim evakuasi.
Upaya pencarian seluruh penumpang, kru dan pesawat JT-610 yang mengalami kecelakaan pada (29/10) di perairan Karawang, Jawa Barat terus dilakukan.
Lion Air telah membuka crisis center dan untuk infomasi penumpang dapat menghubungi di nomor telepon (021)-80820002.. (*)