batampos.co.id – Disaat perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau-Kepri diminta menggesa kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Teluk Sasah, Bintan, namun hingga kini Syahbandar Belum Keluarkan Izin Sandar Tongkang Gas PLTMG.
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjunguban, Letkol Marinir, Gunawan mengatakan, di tengahnya tongkang pengangkut gas PLTMG bersandar ke pelabuhan, lantaran belum adanya pengurusan izin. Ditegaskannya, pihaknya sampai saat ini belum menerima pengajuan tersebut.
“Kita bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada. Jika sudah sesuai prosedural, tentu tidak ada persoalan,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Kepalabuhan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan untuk pelabuhan bongkar bahan bakar PLTMG Teluk Sasah, dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri. Karena hanya menggunakan garis pantai, kewenangan mengeluarkan izin adalah Gubernur.
“Untuk penggunaan harus pantai sudah ada izin dari Gubernur. Yakni berdasarkan rekomendasi dari pihak terkait di Bintan dan Pemprov Kepri,” ujar Aziz.
Ditambahkannya, untuk izin olah gerak memang berada ditangan Syahbandar. Ditegaskan Aziz, pihaknya sudah mengajukan surat ke KUPP Tanjunguban, prihal tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada jawaban. Dikatakannya juga, tidak ada maksud pihaknya untuk menghambat pembangunan yang sudah dilakukan PLN.
“Setelah ini, akan kita diskusi lagi persoalan ini. Jangan sampai, PLN menanggung konsekuensi, karena persoalan regulasi,” jelas Aziz.(jpg)
SEORANG warga melihat PLTMG Tanjungkeruing di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam yang belum operasi. F. Slamet Nofasusanto/batampos.co.id
batampos.co.id – Direktur Jendral, Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy Noorsaman mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau-Kepri untuk menggesa kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Teluk Sasah, Bintan. Pasalnya PLTMG dengan kekuatan 30 Mega Watt tersebut sebagai jaminan dan pelayanan berinvestasi di Bintan.
“Meskipun ada sedikit kendala, tetapi PLTMG Teluk Sasah tahap awal dengan daya 9 MW sudah rampung dikerjakan,” ujar Andy Noorsaman disela-sela meninjau pembangunan PLTMG Teluk Sasah, Bintan, Jumat (9/3).
Ditegaskannya, salah satu upaya untuk menjaga investasi yang masuk tidak angkat kaki adalah dengan memberikan pelayanan yang prima. Lebih lanjut katanya, dengan adanya tambahan energi ini, juga bisa menjadi magnet bagi masuknya investasi-investasi baru di Kepri, Bintan khususnya. Ditanya apakah ada kendala teknis saat pembangunan?
“Untuk sekarang ini hanya ada sedikit kendala. Yakni tongkang pengangkut gas untuk kebutuhan PLTMG belum bisa merapat. Bahkan lebih kurang hampir dua bulan,” jelas Andy.
Menyikapi persoalan itu, pihaknya berharap PLN, Syahbandar, dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi bagi kelangsungan inveatasi didaerah. Karena, regulasi yang rumit bisa menghambat investasi. Padahal jauh sebelum gagasan pembangunan infrastruktur listrik 35.000 mw oleh Presiden Jokowi, listrik adalah isu serius yang sering disentil oleh media.
“Kita sudah berupaya untuk menambah kekuatan energi listrik di daerah. Jangan sampai, persoalan regulasi didaerah membuat situasi menjadi sulit. Untuk kepentingan bersama, ego sektoral harus dibuang jauh-jauh,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Direktur Bisnis, Regional Sumatera, PLN Persero, Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, mengatakan, meskipun pembangkit sudah rampung dan Presure Regulating System (PRS) sudah terpasang di tiga pembangkit. Tanpa adanya sumber energi juga tidak bisa dilakukan uji coba.
“Sebelum masuk dalam sistem, tentu kita running terlebih dahulu. Dengan adanya diskusi sekarang ini, kita berharap tongkang pembawa gas sudah bisa merapat,” paparnya.
Dijelaskannya, pembangkit tang sudah ready sekarang ini adalah infrastruktur yang di relokasi dari Tokojo, Kijang. Kemudian untuk pembangunan tambahan dengan kapasitas 30 MW juga akan dilaksanakan pada tahun ini. Menurutnya, target pekerjaan tersebut rampung pada tahun 2019 mendatang.
“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung perkembangan dunia investasi di Kepri, Bintan khususnya,” paparnya.(jpg)
batampos.co.id – Belum ramainya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) kedua Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang membuat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tanjungpinang menjadi sorotan.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang mendesak KPUD Tanjungpinang untuk segera memasang APK. “Sebagian difasilitasi KPUD untuk pengadaan APK, harus segera dipasang. Kami mendesak KPU untuk segera menyelesaikan,” ujar Koodinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dari Panwaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini, Jumat (9/2).
Zaini menuturkan, belum kunjung terpasangnya APK kedua paslon menyebabkan banyaknya spanduk tidak sesuai kesepakatan yang bertebaran. Sehingga, alat peraga tersebut harus diturunkan. Belum pula pemasangan yang tidak berada di lokasi yang telah disepakati.
Sementara bagi pihak paslon, belum beredarnya APK yang difasilitasi KPUD menghambat penyebaran visi dan misi kedua calon. “Kalau untuk pengenalan, saya yakin semua sudah kenal dengan dua pasang ini. Tapi informasi visi misi yang menjadi tertunda dengan belum adanya APK,” ujar Ketua Tim Pemenangan Paslon Syahrul-Rahma, Ade Angga kemarin.
Namun Ketua KPUD Tanjungpinang, Robby Patria, menyampaikan para paslon sudah dapat mencetak sendiri APK tersebut. “Pencetakan APK kan dibagi. Ada yang difasilitasi KPU, ada pula yang dicetak oleh paslon. Sesuai dengan desain dan jumlah yang disepakati bersama,” tutur Robby.
Robby menegaskan, para tim pemenangan paslon saat ini sudah dapat melakukan pemasangan dan penyebaran segala jenis APK. Asal memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara KPU, Paslon, Pj Wali Kota dan kepolisian. Terkait proses pencetakan yang difasilitasi KPU, Robby menuturkan, saat ini masih dalam proses pelelangan.”Kami perkirakan akhir Maret ini. Maka itu paslon silahkan saja cetak hasil desain kemarin dengan jumlah yang sesuai. Jangan menunggu KPU,” pungkas Robby. (aya)
Sejumlah pekerja sedang menambang pasir di sekitar dam Tembesi, Jumat (9/3). Tambang pasir ilegal yang berada di hutan lindung ini merusak dam dan daerah tangkapan air. | Alfian/ Batam Pos
batampos.co.id – Tambang pasir ilegal di sekitar dam Tembesi Sagulung berlanjut, Jumat (9/3). Daerah yang seharusnya menjadi tangkapan air itu rusak berat. Pohon-pohon ditumbang, dan tanah sisa pembersihan pasir dibuang ke dam Tembesi.
Dari pantauan Batam Pos, kemarin, sedikitnya enam alat berat jenis backhoe beroperasi meratakan bukit dan mengangkat pasir ke truk yang sudah antri. Suara mesin dompeng pencuci pasir sahut-sahutan di hutan lindung tersebut.
“Setiap hari beroperasi. Tidak ada yang ditutupi. Kan tidak ada yang melarang, makanya sampa alat berat turun,” kata seorang warga pemilik warung pintu masuk ke lokasi tambang pasir.
Ia mengaku tambang pasir di sekitar dam sudah beroperasi sejak belasan tahun lalu. Bahkan sudah banyak lahan rusak yang ditinggal penambang dan mencari lokasi baru. “Alat berat ini untuk mengumpulkan tanahnya. Kemudian dicuci. Kemudian siap untuk diangkut,” katanya.
Sementara itu, plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Herman Rozie tidak banyak berkomentar mengenai tambang pasir ini. Alasannya, masalah tambang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kepri.
“Kalau masalah tambang ini ada di provinsi. Tetapi kami akan berkoordinasi dengan provinsi terkait masalah ini,” katanya.
Sementara itu, anggota komisi I DPRD Provinsi Kepri, Ruslan Kasbulatov mengatakan permasalahan tambang pasir ini sudah lama mencuat. Dan ia mengaku kaget tidak ada upaya hukum dari pihak terkait untuk mengatasi masalah ini.
“Ada apa dengan PPNS Pemprov dan BP Batam. Tidak mungkin hal ini tak diketahui. Tetapi menurut saya di sini ada permainan,” katanya.
Menurutnya, dam Tembesi adalah dam cadangan untuk kebutuhan air di Batam. Harusnya, BP Batam bisa melestarikan ini. Bukan malah membiarkan dirusak oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Kita berbicara masalah investasi, maka harus berbicara masalah ketersediaan air. Kok ini dam kita dirusak tetapi dibiarkan,” katanya.
Menurutnya, BP Batam harus aktif untuk menjaga kelestarian dam Tembesi. “Kalau saya bilang, itu sudah mulai ada pendangkalan, karena sisa pembersihan pasir itu terbuang ke sana,” katanya.
Sementara itu, humas BP Batam Topan juga tidak mau berkomentar banyak terkait tambang pasir ini. Bahkan ia mengaku belum tahu mengenai tambang pasir ini.
“Saya boleh minta data-data atau bukti. Dan kemudian ini akan saya laporkan ke pihak terkait,” katanya. (ian)
batampos.co.id – Dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) kota Batam tidak memiliki tim untuk mempromosikan pariwisata Kota Batam. Disbudpar sejauh ini hanya mengandalkan kementerian pariwisata dan pihak swasta untuk promosi wisata. Itu dikarenakan anggaran yang sangat terbatas.
“Kalau tim promosi tidak ada. Tapi kita punya kementerian untuk promosi. Salah satunya adalah dengan memberikan kalender of event Batam. Harapan kita akan banyak yang disupport kita,” kata kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, Pebrialin.
Sementara itu, swasta menjadi andalan promosi melalui sejumlah event yang digelar berskala nasional dan internasional. “Seperti kemarin kan ada komunitas memancing. Mata kail Batam yang membuat acara. Ada juga komunitas PARi dan yang lainnya. Ini sangat bagus,” katanya.
Selain itu, pelaku pariwisata seperti hotel dan resort juga menggelar sejumlah kegiatan promosi wisata. Seperti yang dilakukan hotel dan resort yang ada di sekitar Nongsa.
Sementara untuk mendatangkan wisatawan ke Batam, dinas kebudayaan dan pariwisata menggunakan jasa travel agen. Harapannya, travel agent ini membawa sebanyak-banyaknya wisatawan datang berkunjung ke Batam.
“Jadi mereka ini kita harapkan bisa membuat paket wisata ke Batam. Kita kerjasamalah. Kalau anggaran, kita dalam beberapa tahun ini kan selalu defisit,” bebernya.
Sementara itu, anggota komisi II DPRD Kota Batam Uba Ingan Sigalingging mengakui bahwa anggaran untuk dinas pariwisata memang sangat kecil. Tetapi menurutnya, ini bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin.
“Kalau masalah anggaran ini, mereka yang datang dengan mengajukan kegiatan dan kita membahasnya. Menurut saya, pariwisata memang harus dikembangkan,” katanya. (ian)
batampos.co.id – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sejatinya berguna untuk menghindari konflik antara pejalan kaki dan kendaraan. Namun, tingkat pemanfaatan JPO sendiri masih rendah. Hal itu seperti terlihat pada pemanfaatan JPO Putri Hijau, Batuaji yang baru saja di bangun beberapa bulan yang lalu. Warga terlihat enggan menggunakan JPO itu untuk menyeberang, mereka lebih memilih menerobos kendaraan yang berlalu lalang di bawah JPO.
Sejumlah pejalan kaki mengaku tak menggunakan fasilitas itu lantaran lokasinya yang tidak strategis. Selain Itu pagar pembatas di bawah JPO juga tidak terlalu panjang sehingga warga begitu leluasa menyeberang di bawahnya.
“Lebih dekat kalau langsung nyeberang di jalan, kalau pakai JPO lama juga melelahkan karena harus naik dan turun tangga,” ujar Ulfa Khairani, warga Putri Tujuh, Kamis (8/3).
Diakuinya, sejak selesai dibangun pada Desember lalu, memang jarang pejalan kaki dan anak sekolah yang memanfaatkan fasilitas pemerintah tersebut. Padahal, sebelumnya pemerintah kota membangun JPO tersebut untuk memudahkan warga sekitar mendapatkan fasilitas tempat menyeberang.
“Lokasi ini kendaraannya cukup padat. Kecelakaan juga sering, makanya kalau nyeberang sini harus hati-hati juga,” katanya.
Fenomena ini tentu dapat meningkatkan resiko kecelakaan karena minimnya kesadaran pejalan kaki untuk menyeberang menggunakan JPO.
“Resiko cukup tinggi. Karena kendaraan di jalan itu padat,” kata Rohimah pengguna JPO.
Ia pun berharap pemerintah perlu mengupayakan strategis untuk meningkatkan pemanfaatan JPO tersebut.
“Perlu upayakan agar pemanfaatan jembatan penyeberangan lebih efektif, salah satunya mungkin dengan memasang pagar pembatas di trotoar, ” tutupnya. (une)
batampos.co.id – Estafet komando di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, akan berpindah dari Yunan Harjaka ke tangan Asri Agung Putra yang merupakan Wakil Kepala Kejati Kepri, terhitung hari ini, Jumat (9/3). Asri Agung Putra merupakan salah satu jaksa terbaik yang pernah menyabet gelar Asisten Tidak Pidana Umum (Aspidum) terbaik 1 se-Indonesia.
“Amanah yang diberikan ini adalah merupakan ujian bagi saya. Apalagi belum lama ini, saya juga baru mendapatkan gelar Doktor di bidang hukum perpajakan. Artinya punya tambahan tanggungjawab,” ujar Asri Agung Putra dalam bincang-bincang bersama Batam Pos di Kantor Kejati Kepri, Tanjungpinang, Selasa (6/3) lalu.
Pria kelahiran, Kotabumi, Lampung 54 tahun silam tersebut menjelaskan, selama 2,7 tahun bertugas di Provinsi Kepri sebagai Wakajati Kepri memberikan dirinya banyak pengalaman dan pengetahuan. Sehingga tidak perlu beradaptasi lagi, ketika sudah dilantik sebagai Kajati Kepri. Apalagi sejak lulus sebagai seorang jaksa, hingga saat ini, ia sudah mengemban lebih kurang 14 jabatan strategis di lingkungan kejaksaan.
“Dengan adanya amanah baru ini, artinya sudah 15 jabatan. Semoga kepercayaan yang diberikan ini, menjadi spirit bagi saya untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik bagi korps kejaksaan,” paparnya.
Dikatakannya, ia tidak hanya malang melintang di belahan bumi Sumatera, tetapi juga pernah bertugas sebagai Kepala Kejari Jayapura, Papua pada tahun 2007 lalu. Asri Agung yang baru saja menyelesaikan gelar Doktor, Strata 3 (S3) di Universitas Airlangga, Surabaya tersebut berkomitmen untuk membangun sinergi dengan pihak penegak hukum lainnya.
“Untuk kepentingan negara, sudah seharusnya kita membangun sinergi yang kuat. Baik itu dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) maupun Polri,” tegas Asri.
Diakuinya, sebagai seorang jaksa ia sudah ditugaskan di berbagai bidang khusus. Bahkan karena kepiawaiannya yang ditunjukan dengan kinerja yang baik, pria berpangkat Jaksa Utama Muda itu, pernah menyabet gelar Aspidum terbaik 1 se-Indonesia, ketika bertugas di Kejati Jawa Barat pada tahun 2012 lalu. Adapun tugasnya sebagai Wakajati Kepri adalah sejak 2015 yang lalu.
“Tanpa pengalaman, tentu saya juga tidak akan bisa sampai pada titik ini. Saya berharap bisa memberikan contoh bagi keberlangsungan kaderisasi kepimpinan di lingkar kejaksaan,” harapnya.
Perketat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Lebih lanjut paparnya, sebagai seorang pimpinan, ia akan menggunakan pola-pola tertentu dalam penanangan kasus korupsi maupun tidakan pencegahan korupsi. Apalagi sekarang ini, Kejaksaan mendapat tugas yang begitu berat, karena tergabung dalam Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D).
Suami dari Yusnelly tersebut mengatakan, perkara korupsi memang menjadi problema yang sangat masif. Ada tiga institusi yang diberikan tanggungjawab dalam memerangi ini. Menurutnya, dibentuknya TP4D memberikan kekeluasaan dalam mengawasi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Karena tidak dipungkiri, proses pengadaan barang dan jasa rentang menimbulkan perkara korupsi. “Banyak pihak yang terlibat di TP4D, artinya bukan hanya jaksa, tetapi ada juga pemeriksa keuangan dan ahli konstruksi. Sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa,” paparnya.
Disebutkannya, visi kerjanya adalah tepat guna dan hasil guna. Khususnya dalam mengawal pembangunan daerah, ia ingin masyarakt menikmati pembangunan secara benar. Ditegaskannya, dalam bekerja, jika ada kejanggalan-kejanggalan pihaknya dalam menjalankan tugas, jangan sungkan atau segan untuk memberikan kritikan.
“Rekan-rekan pers juga punya peran penting, bahkan menjadi mitra kami dalam bekerja. Artinya, kita bisa sama-sama membangunan sinergitas untuk pembangunan Kepri lebih baik,” tegasnya.
Bapak empat anak itu juga mengungkapkan, ia tidak ingin menimbulkan ekspektasi yang tinggi masyarakat terhadap pihaknya. Dalam bekerja, pihaknya juga membutuhkan dukungan dan kerjasama banyak pihak. Adapun pola bekerja yang akan diterapkannya nanti adalah melalui tindakan prepentif dan tidakan yang profesional dan proporsional.
Mantan Koordinator Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus, Kejagung tersebut juga menyebutkan, dirinya akan melakukan konsolidasi ke dalam. Ia tidak ingin, ada jaksa di Kepri yang tidak kompeten. Diakuinya, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) jaksa di Kepri masih terbatas. Seperti di Kejati Kepri saat ini, pihaknya juga mengandalkan bantuan honorer.
“Secara sistem kerja, tentu kapasitasnya terbatas. Khusus untuk jaksa di Kejati adalah sekitar 75 orang. Padahal idealnya adalah 120 orang. Kita akan memperkuat ini, tentunya perlu dukungan pusat,” ujarnya.
Dalam bekerja, ia juga akan membuat terobosan yakni, on the sport. Baik itu dalam melihat pelaksanaan pembangunan didaerah. Maupun dalam memantau aktivitas jaksa di meja persidangan. Atas dasar itu, ia berharap seluruh jaksa bisa bekerja secara profesional.
“Untuk pembangunan Kepri menjadi lebih baik. Kita harus sama-sama mengawasi antara satu sama lain. Sehingga tujuan yang ingin kita gapai tercapai,” tutup Asri Agung.(jpg)
batampos.co.id – Sudah hafal lagu dangdut berjudul Jaran Goyang?
Bule berikut ini hafal. Ia unggah videonya di kanal youtube.
Pria ini ialah Lexis Mazerski asal Los Angeles.
Dia mengaku perbendaharaan bahasa Indonesianya bertambah sejak menghafal dan menyanyikan lagu-lagu dangdut.
Kecintaannya pada Indonesia dan lagu dangdut baru muncul ketika Lexis datang ke Indonesia untuk kedua kalinya pada tahun 2014, dimana dia berlibur selama beberapa bulan di Bali. Dua tahun kemudian dia datang ke Indonesia lagi untuk ketiga kalinya dan tinggal beberapa bulan di Surabaya.
“Kedua kalinya ke Indonesia saya mulai kenal budaya dan orang-orangnya, lalu saya jatuh cinta. Dalam salah satu perjalanan saya dengar lagu dangdut dan langsung jatuh cinta. Sejak itu saya selalu senang dengan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Indonesia, terutama lagu dangdut,” ujarnya kepada VOA dalam wawancara dalam bahasa Inggris.
“Mbah Dukun” yang dinyanyikan Alam adalah lagu dangdut pertama yang menarik perhatiannya. Videonya menyanyikan lagu ini telah ditonton hampir 200 ribu kali di YouTube.
Bagi Lexis, dangdut bukan sekedar lagu yang asyik dan menghibur, tapi juga medium untuk mempelajari bahasa Indonesia.
“Banyak orang bilang bahasa Indonesia mudah dipelajari, tapi tidak buat saya. Susah buat saya belajar bahasa baru. Tapi saya suka musiknya. Jadi saya memutuskan untuk belajar bahasa lewat lagu. Dengan menyanyikan sebuah lagu pasti ada kata baru yang saya pelajari. Ini cara yang menyenangkan untuk belajar. Dan lagu-lagunya juga asik. Saya suka liriknya. Terutama lagu-lagu Meggy Z, Gombloh, dan lain-lain.”
Lexis mengatakan kepada VOA dia adalah penggemar berat Meggy Z, sampai-sampai membuat tato di bahu kiri bergambar hati dan keris dengan tulisan ‘Berdarah Lagi,’ lagu yang dipernah dipopulerkan penyannyi dangdut tersebut.
Kini warga Los Angeles ini telah membuat 25 video dangdut yang diunggah ke akun YouTube miliknya, ‘Raja Dangdut Dari Amerika.’ Dia juga semakin percaya diri berbahasa Indonesia. Seperti yang dibuktikannya dalam wawancara lewat telepon baru-baru ini.
Ketika ditanya apa yang ingin disampaikannya kepada para warganet yang menonton video-videonya, Lexis mengatakan, “Terima kasih banyak semua. Dangdut selamanya! Thank you for the support. Terima kasih supportnya and I will continue, aku akan lanjutkan,” ujarnya dengan semangat.
Selanjutnya? Para penontonnya di YouTube mungkin tidak akan lagi melihatnya menyanyikan lagu dangdut sambil menyetir mobil, karena mobilnya sudah diganti dengan motor sport. Tapi Lexis berjanji akan tetap mengunggah videonya menyanyikan lagu-lagu dangdut sambil naik motor mengelilingi kota Los Angeles. [vm/ii]
batampos.co.id – Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PK5) perlu segera dibuatkan payung hukum. Sehingga nantinya bisa dilakukan penataan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Hal tersebut dikatakan oleh anggota DPRD Batam dari Komisi I, Erizal Kurai, Kamis (8/3) siang.
“Ada dua poin penting dengan dibuatkan payung hukum, yakni menyangkut bagaimana penataannya dilakukan. Kemudian bagaimana mengatur mekanismenya agar ada tambahan Pendapatan Asli Dearah (PAD) ke daerah yang selama ini belum tergali maksimal dari sektor UMKM,” ujar Erizal.
Kalau hal tersebut diimplementasikan, lanjut Erizal, timbal baliknya ke PAD daerah di Batam akan siginifikan. Sebab dari retribusi PK5 di Batam, mampu menghasilkan puluhan miliar rupiah.
“Asalkan dikelola secara tepat dan maksimal ya. Hitungan saya saat ini jumlah PK5 di Batam sudah mencapai angka 10 ribu. Kalau saja semua PK5 membayar retribusi Rp 500 ribu saja tiap bulannya, berapa potensi PAD yang didapatkan nanti selama setahun,” terang anggota legislatif dari PPP.
Dengan potensi keuntungan tersebut, lanjut Erizal, Pemko Batam sebaiknya segera melakukan penataan dengan menerbitkan payung hukum terkait PK5, bisa dengan Perda seperti di kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti di Surabaya, Yogyakarta maupun di Solo.
“Untuk mengimplementasikan hal itu, kami pansus DPRD Batam akan berkunjung atau studi banding langsung ke tiga daerah tersebut,” kata Erizal.
ilustrasi
Ranperda PK5 sendiri diinisiasi oleh dua anggota DPRD Batam, Erizal Kurai dan Harmidi Umar Husein. Setelah dari Pemko Batam ditanggapi, Ranperda pandangan dari sembilan fraksi di DPRD Batam tersebut dilanjutkan dengan pembentukan pansus. (gas)
batampos.co.id – Museum pembangunan Batam (Seaside Batam Story) akan melengkapi pengembangan Kawasan Wisata Tanjungriau Fisherism. Keunikan museum ini nanti mengedepankan cerita awal tentang pembangunan Batam sebagai sarana edukasi bagi para pengunjung.
“Rencana pembangunan museum di Fisherism terinspirasi dari keberhasilan Museum Ullen Sentallu di Yogyakarta. Karena bisa menjadi museum nomor satu pilihan situs trip advisor,” kata Direktur Pemanfaatan Asset BP Batam, Dendi Gustinandar di BP Batam, Kamis (8/3).
Keunikan museum ini nanti ada di ceritanya. Misalnya, kebanyakan masyarakat belum mengetahui kisah pembangunan Jembatan Barelang.”Masyarakat pasti tidak tahu kalau tiap malam, para penjaga yang tinggal di mess lapangan kerap didatangi wanita-wanita cantik berpakaian putri raja dalam mimpinya,” jelasnya.
Dan herannya hampir semua penjaga mengalami mimpi yang sama.
“Wanita-wanita tersebut berusaha menggoda para penjaga. Dan yang tergoda, tidak lama kemudian kena sakit malaria. Dan masih ada cerita unik lainnya seputar pembangunan Batam,” jelasnya.
Disamping pembangunan museum, Badan Pengusahaan (BP) Batam juga mempromosikan Tanjungriau Fisherism ini kepada masyarakat sekitar. Selain sebagai sarana promosi, BP Batam juga ingin mengajak peran serta masyarakat sekitar dalam kegiatan wisata di lokasi tersebut. Sosialisasi pertama dilakukan kepada masyarakat Kampung Bukit di Tanjungriau Sekupang.
Kasubdit Pemanfaatan Sarana BP Batam, Irfan Widyasa mengataakan partisipasi masyarakat sangat penting karena dimulai dari mereka, maka kawasan wisata baru ini dapat berkembang untuk memenuhi tuntutan ekonomi masyarakat sekitarnya.
“Pilihannya ada di edukasi kuliner dan edukasi kerajinan tangan. Untuk instrukturnya dari BP Batam bekerjasama dengan UMKM Batam,” jelasnya.
Setelah melewati proses bimbingan, maka masyarakat diharapkan dapat membuat produk yang memenuhi standar untuk produksi kuliner dan souvenir sebagai oleh-oleh.
“Kemudian market place nanti bisa dititip untuk dijual di agrosouvenir yang ada di kawasan wisata Tanjungriau Fisherism. Produk itu nantinya dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata Batam,” ujarnya.
Tanjungriau Fisherism ini diyakini dapat menjadi senjata andalan baru BP Batam dalam meraih target pertumbuhan ekonomi tujuh persen dalam dua tahun.
“Saat ini memang belum dibuka, baru soft launching akhir Maret ini. Untuk awal nanti fokus ke anak-anak sekolah dengan reservasi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah grand opening dan lengkap fasilitasnya baru akan diperluas untuk segmen masyarakat umum,” pungkasnya. (leo)
batampos.co.id – Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PK5) perlu segera dibuatkan payung hukum. Sehingga nantinya bisa dilakukan penataan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Hal tersebut dikatakan oleh anggota DPRD Batam dari Komisi I, Erizal Kurai, Kamis (8/3) siang.