Rabu, 10 Juni 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13103

Nong Rochaiza Pimpin DWP Bintan

Putut A
-
0
Nong Rochaiza Pimpin DWP Bintan
batampos.co.id – Nong Rochaiza, resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bintan periode 2014-2019, menggantikan Ketua DWP Kabupaten Bintan sebelumnya, Indrawati Junisman.
Pergantian ini dilakukan melalui Musyawarah Daerah III yang disejalankan dengan Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bintan masa bakti 2014-2019, di Aula Kantor Bupati Bintan, Selasa (31/10).
Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bintan, ini dipimpin Ketua DWP I Provinsi Kepri Ibu Mardiah Amir Husin. Disaksikan Bupati Bintan Apri Sujadi, dan Penasehat DWP Kabupaten Bintan, Deby Apri Sujadi.
Nong, yang juga istri Sekda Bintan ini mengatakan, akan memimpin dan mengemban amanah yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya sebagai ketua DWP Kabupaten Bintan yang baru dipilih.
Ia juga meminta dukungan dan bantuannya kepada seluruh pengurus untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai Ketua DWP Kabupaten Bintan yang baru.
“Mohon bantuannya kepada ibu-ibu dalam menjalankan tugas saya nantinya,” ungkap Nong dalam sambutannya.
Bupati Bintan Apri Sujadi, mengucapkan selamat atas terpilihnya Nong Adi Prihantara, guna memimpin Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bintan Masa Bakti 2014-2019.
Menurutnya, Ia yakin dan percaya bahwa kedepan dibawah kepemimpinan Nong Adi Prihantara  organisasi DWP Kabupaten Bintan akan semakin sukses.
“Kami yakin dan percaya bahwa Ibu Nong Rochaiza mampu memimpin Organisasi ini, dan kami berharap agar organisasi ini mampu menjadi lokomotif guna membantu Pemkab Bintan untuk mensukseskan program prioritas pemerintah kedepannya,” tutupnya. (cr20)

Anggaran Setwan DPRD Batam Turun Sekitar Rp 10 miliar

Putut A
-
0

batampos.co.id – Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Batam 2018 mendatang dipastikan berkurang. Jika tahun ini, anggarannya sekitar RP 70 miliar, maka di 2018 mendatang sekitar Rp 60 miliar. Imbasnya, anggaran perjalanan dinas terpaksa dipangkas.

“Ini masih pembahasan. Belum disetujui. Tetapi kemungkinan akan turun dari Rp 70 miliar ke Rp 60 miliar,” kata Sekretaris DPRD Kota Batam Asril di gedung DPRD Kota Batam, Selasa (31/10).

Ia mengatakan pengurangan anggaran ini karena adanya defisit anggaran di Pemko Batam. Meski demikian ia mengatakan bahwa kegiatan tidak ada yang dikurangi. Tetapi efisiensi anggaran mungkin akan dilakukan.

“Kalau perjalanan dinas dipangkas mungkin hingga 30 persen. Tetapi untuk kegiatan tidak ada yang berkurang. Tetapi kalau misalnya ada kegiatan yang sejenis, mungkin bisa disatukan,’ katanya.

Ditanya mengenai besaran uang saku yang mungkin bisa dikurangi, Asril tidak mau berkomentar banyak. Ia mengataka bahwa saat ini masalah anggaran ini masih dibahas di Banggar.

“Kita tunggu saja ya. Masih dibahas. Belum final ini. Jadi belum bisa kita jawab,” katanya.

ilustrasi

Demikian halnya dengan tunjangan anggota DPRD Kota Batam, Asril mengaku belum mengetahui persis berapa jumlahnya. Hal ini karena saat ini masih dalam tahap evaluasi gubernur.

“Bahkan Peraturan walikota saja belum keluar. Jadi belum bisa diomongin,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan defisit anggaran Kota Batam yang nilainya mencapai Rp 135 miliar itu berdampak besar terhadap kegiatan. Sudah pasti ada yang dipotong atau dipangkas. Bukan hanya di DPRD, tetapi juga kegiatan di Pemko Batam.

“Banyak kegiatan yang diefisiensi. Mungkin nanti ada rapat tapi tidak ada konsumsinya. Ini masih dibahas,” katanya.

Anggota DPRD lainnya, Jurado juga mengatakan bahwa defisit ini sudah pasti akan berimbas kepada efisiensi. Meski ia berharap kinerja DPRD Kota Batam ini bisa tetap prima. Melayani dan menyurakan rakyat.

“Pasti ada imbasnya kepada anggaran di DPRD. Tetapi ini masih pembahasan. Dan pastinya, dewan harus tetap berjuang untuk rakyat dan konstituennya,’ katanya. (ian)

Korupsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Direncanakan secara Matang

Putut A
-
0
Korupsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Direncanakan secara Matang
Anggota Ditkrimsusus Polda Kepri mengawal empat tersangkakorupsi Universitas Raja Ali Haji (Umrah) saat ekpos di Mapolda Kepri, Selasa (31/10). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Atasan Wakil Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Hery Suryadi diduga ikut terlibat atas kasus dugaan korupsi pengadaan program integrasi sistem akademik dan administrasi, yang merugikan negara Rp 12,3 miliar. “Rektor, mungkin arahnya ke sana. Karena dia KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran),” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigudian, Selasa (31/10).

Sam menuturkan pihak penyidik masih melakukan pemeriksaan lanjutan, sejak empat orang tersangka itu diamankan. “Kami masih dalami dulu,” tuturnya.

Dari pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak penyidik. Korupsi ini sudah direncanakan semenjak awal pengajuan pembuatan sistim ini.

“Ini ibaratnya mobil harganya Rp 10 juta, diajukan Rp 30 juta,” ucap Sam.

Saat dana dari APBN mengucur sebanyak 30 miliar untuk pembangunan sistim akademik ini. Hery mencari orang yang dapat menyusun dan membuat proposal spesifikasi barang dan rincian anggaran biaya harga perkiraan sendiri (HPS). Akhirnya Hery bertemu dengan PT BMKU miliki Ulzana Zizi.

“PT BMKU bersama dengan PT baya Indonesia, PT Daham Indo Perkasa dan PT Inca Trificia Indonesia selaku distributor, menyusun spesifikasi. Uz dan Yu (Yusmawan,red) menyusun semua ini. Seharusnya konsultan,” tutur Sam.

Spesifikasi yang disusun ini, dibuat agar dapat memenangkan salah satu perusahaan tertentu. Dan harga-harga di HPS juga sudah digelembungkan jauh dari seharusnya. PT BMKU selaku yang menyusun HPS berperan sebagai pengendali proyek.

“BMKU ini meminjam bendera dua perusahaan yakni PT Jovan Karya Perkasa dan PT Alfath Karya Nusantara, agar bisa mengikuti proses tender,” ucap Sam.

Karena spesifikasi barang hanya bisa dipenuhi oleh Pt Jovan Karya Perkas, maka perusahaan inilah yang menang. Direktur PT Jovan Karya Perkasa Hendry Gultom ini mendapatkan imbalan sebesar Rp 300 juta dari Ulzana, atas jasanya meminjamkan nama perusahaanya.

“Sejak awal sudah ada niat, dengan menentukan siapa yang dapat memenangkan proyek ini,” ungkap Sam.

Terkait dengan kelompok kerja yang menentukan tender ini, menurut Sam tidak tau sama sekali soal hal ini. Mereka menerima berkas HPS dari Hery dan Ulzana, lalu melakukan lelang.

Terkait kasus ini, pihak kepolisian sudah meminta keterangan dari 60 orang saksi. Dari Umrah sebanyak 9 orang, Kemenristek Dikti tiga orang, Dirjen Kemendikbud 3 orang, dari Unnes 4 orang, PT BMKU 14 orang, pokja lima orang, peserta lelang 4 orang, asuransi 3 orang, Bank Jatim 1 orang, PPHP 4 orang, dan dari beberapa perusahaan lainnya 5 orang.

“Dari PT Baya, PT Daham, PT Inca saksi yang kami periksa sebanyak 6 orang,” ucap Sam.

Sam menuturkan saat ini sistem yang dibangun sudah berjalan di Umrah. Dan tak ada masalah serta kendala.

“Mereka diancam pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-undang no 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Uuri No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Sam. (ska)

Warga Desa Tiangau Dilatih Jadi Produsen Sirup Pala

Putut A
-
0
Warga Desa Tiangau Dilatih Jadi Produsen Sirup Pala
ilustrasi

batampos.co.id – Puluhan warga Arung Hijau desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan sangat antusias mengikuti pelatihan pembuatan sirup dengan bahan dasarnya adalah buah pala. Narasumber didatangkan asal negara Prancis yang sudah fasih berbahasa Indonesia.

Desa Tiangau kini dikenal memiliki perkebunan pala terbesar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jika ini dikelola dengan baik dan benar sudah tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dampak positif lainnya yakni dapat mengurangi tingkat pengangguran. Diharapkan ke depannya akan ada lebih banyak lagi penggiat dan pengusaha buah pala di sejumlah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada sejumlah warga tentang pengolahan buah pala menjadi sirup,” jelas salah seorang warga yang hadir disana Rahmat kepada wartawan, Senin (1/11).

Menurutnya, menanam buah pala sangat banyak manfaatnya dan keuntungan ekonomi juga bisa dihandalkan. Mulai dari kulit, daun, buah memiliki nilai jual dan tidak ada yang tidak bisa dijual. Tanaman pala tidak sulit dirawat dan ia cocok di iklim tropis, sebab tanaman pala ini bisa dikatakan tanaman hutan bisa tumbuh dimana saja. “Jika kita menanam pala tidak akan rugi,” sebutnya.

Sementara salah seorang warga lainnya Romlah menjelaskan tentang proses pembuatan sirup dari buah pala. Ambil tiga kilo buah pala yang sudah dikupas, lalu ambil lagi tiga kilo gula pasir tambahkan tiga liter air seterusnya dimasukan diwadah yang ditutup rapat sambil dididihkan menggunakan kompor gas.

Setelah 30 menit dididihkan wadah yang ditutup tersebut dibuka dan dimatikan api kompornya, lalu biarkan sekitar 10 menit dan hasilnya dituangkan didalam botol ukuran 1,5 liter sebanyak 9 botol dan siap diedarkan. “Kami diberi pelatihan dari orang negara Prancis yang bernama Mr Michel, kami gelar dia Bule Kampung,” jelasnya.

Lanjutnya, sang bule kampung itu mengambil rebusan kulit pala dari dalam wadah dan selanjutnya memasukan ke dalam blender dan sudah dapat dibayangkan dalam hitungan menit menghasilkan cemilan baru yakni selai dari kulit pala. “Menarik dari pelatihan tersebut, satu bahan yang diolah bisa menghasilkan bermacam jenis makanan dan tentu siap dipasarkan,” ceritanya. (sya)

Tingkatkan Kapasitas Pelabuhan Batuampar

Putut A
-
0
Tingkatkan Kapasitas Pelabuhan Batuampar
Gubernur Kepri Nurdin basirun berdialog dengan kepala BP batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Senin (30/10). Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyampaikan agar Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pelindo untuk meningkatkan fasilitas dan kapasitas bongkar muat di pelabuhan Batuampar. Peningkatan fasilitas dan kapasitas ini diharapkan mempersingkat dwelling time.

“Arus barang harus semakin lancar. Ini juga dapat menekan biaya,” kata Nurdin usai bertemu dengan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Pelindo di Ruang Kerja BP Batam, Senin (30/10) malam.

Nurdin menyebutkan, setiap kebijakan yang dibuat harus berpihak untuk peningkatan investasi dan menekan inflasi. Kalau pembiayaan semakin tinggi, dampaknya langsung kepada masyarakat.

Karena itu, Nurdin mengajak semua pihak bersinergi untuk meningkatkan investasi. Daya saing Batam, kata Nurdin harus kembali meningkat. “Komunikasi dan koordinasi harus semakin bagus dengan membuat daerah ini semakin baik,” kata Nurdin.

Selasa (31/10) petang, dalam perbincangan dengan sejumlah wartawan di ruang kerjanya menyebutkan pihaknya akan terus memperbaiki aturan agar semakin ramah investasi. Jangan sampai investor batal menanamkan uangnya di Kepri hanya karena aturan yang menghambat. “Regulasi terus kita perbaiki. Apalagi Presiden punya komitmen kuat mempersingkat perizinan,” kata Nurdin. (bni)

Hitungan UMK Versi BPS Batam

Putut A
-
0
Hitungan UMK Versi BPS Batam
ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Batam menyatakan perhitungan upah minimum 2018 yang paling ideal adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Dengan basis perhitungan tersebut, BPS meyakini tingkat kesejahteraan buruh sudah bisa tercapai.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam Rahyudin mengatakan, sama halnya UMK tahun 2017, yaitu mengacu pada formula PP nomor 78 tahun 2015 atau kenaikan didasari pertumbuhan ekonomi nasional bukan hanya ekonomi daerah atau Kabupaten Kota saja.

“Selasa (24/10) lalu, kami sudah rapat bersama Dewan Pengupahan, dan mereka usulkan UMK 2018 mengacu pada PP 78 tahun 2015. Sudah diajukan ke Walikota, nanti Walikota yang mengajukan ke Provinsi. Tergantung Gubernur yang menetapkan,” kata Rahayudin.

Menurut dia, angka yang diajukan sebesar Rp 3.523.427.

Angka ini diperoleh dari inflasi year on years (yoy) nasional sampai September 2017 yaitu 3,72 persen ditambah Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 4,99 persen hasilnya 8,71 persen,  akumulasinya senilai Rp. 282.302, kemudian ditambah dengan UMK di tahun 2017 Rp 3.341.125.

“Namun kembali lagi tergantung gubernur menetapkan, karena kami hanya memberi angka inflasi,” tuturnya.

Ia menambahkan, bila dihitung dari pertumbuhan ekonomi Batam tentu jumlahnya akan lebih kecil mengingat rendahnya pertumbuhan Batam saat ini.

“Makanya pakai ekonomi nasional. Coba kalau daerahj bisa tak sampai segitu angkanya,” terang Rahayudin.

Diakui dia, berdasarkan survey pertumbuhan ekonomi beberapa waktu lalu, kota Batam yang bisasnya tumbuh di angka 5-6 persen, turun drastis menjadi 1,52 persen. Lemahnya pertumbuhan ekonomi berimbas pada sejumlah sektor, yang sebabkan ekonomi mandek.

“Mudah-mudahan kalau belajar dari pengalaman, jika penurunannya sangat cukup dratis,” jelasnya. (rng)

Pendapatan BUP Rp 140 Juta per Bulan

Putut A
-
0
Pendapatan BUP Rp 140 Juta per Bulan

batampos.co.id – Kepala Bidang (Kabid) Kepelabuhanan, Dinas Perhubungan Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri sudah memiliki pendapatan atas beberapa jenis usaha yang dikelola. Bahkan perusahaan tersebut sudah tidak lagi mengganggu modal yang ada.

“Sekarang ini ada tiga sumber pendapatan yang dimiliki BUP. Pertama adalah pengelolaan perairan Berakit, Bintan. Kedua adalah pengelolaan Pelabuhan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Dompak,” ujar Aziz menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (31/10) di Tanjungpinang.

Lebih lanjut, Ketua Persatuan Kekeluargaan Indonesia Timur (Perkit) Kota Tanjungpinang tersebut menjelaskan, sektor usaha andalan lainnya adalah pengelolaan Mv. Lintas Kepri. Menurutnya, dari ketiga jenis usaha tersebut, PT. Pelabuhan Kepri mendapatkan pemasukan lebih kurang Rp140 juta perbulan.

“PT. Pelabuhan Kepri setiap tahun menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama dewan komisaris dan pemegang saham,” paparnya.

Masih kata Aziz, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016 lalu, dana hibah berupa penyertaan modal yang masih tersisa di kas PT. Pelabuhan Kepri adalah sekitar Rp 23 miliar. Dijelaskannya, Kementerian Perhubungan (Kemehub) juga sudah mengeluarkan izin BUP.

“Posisi BUP sekarang sudah sangat kuat dan strategis. Apalagi nanti, ketika persoalan pengelolaan ruang laut tuntas. Maka akan dikendalikan langsung oleh BUP PT. Pelabuhan Kepri bekerjsama dengan BUP Karimun dan Batam,” paparnya lagi.

Ditambahkan Aziz, keberadaan BUP sejauh ini memang belum bisa memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Kepri. Akan tetapi sejauh ini, dari pemasukan yang ada, hasilnya sudah bisa menutupi untuk operasional kantor dan gaji karyawan.

“Kita yakin, BUP bisa memberikan yang terbaik. Karena kami melihat sekarang ini adalah hanya soal waktu. Potensi terbesar nanti adalah pengelolaan labuh jangkar,” tutup Aziz.(jpg)

Pembangunan Pembangkit Terkendala Lahan

Putut A
-
0

batampos.co.id – PLN Natuna menambah pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Selatan. Mesin direncanakan dioperasikan tahun ini dengan kapasitas 5 mega watt. Namun pembangunan masih terkendala ketersediaan lahan.

Manajer PLN Rayon Natuna Hasdedy mengatakan, penambahan pembangkit di Desa Pian Tengah dikhususkan untuk mensuplai listrik kepentingan beroperasinya sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Selat Lampa. Termasuk suplai markas militer dikawasan Selat Lampa. “Pembangkit juga sudah sudah siap dioperasi, termasuk jaringan dan lainnya,” kata Hasdedi, Selasa (30/10).

Diharapkan dengan beroperasinya pembangkit akan memberikan nilai lebih untuk peningkatan sektor industri perikanan di Natuna. Menurutnya, tanpa adanya dukungan
dari pemerintah daerah maka pembangunan disektor kelistrikan di Natuna sebagai penunjang utama industri perikanan tidak akan bisa dicapai. “Terkait lahan saya tidak tahu, sudah atau belum dibebaskan. Yang pasti PLN harus ada dukungan dari Pemkab Natuna, karena listrik untuk hajat hidup orang banyak dan menjadi tambahan pajak juga bagi daerah,” kata Hasdedy.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangkit listrik di Pian Tengah belum dapat direalisasi Pemerintah Daerah tahun 2017 ini. Disebabkan penetapan lokasi dari RTRW masih hutan produksi terbatas.

Dijelaskan Ngesti, pembebasan dari dana APBD belum bisa dilaksanakan, karena pengelolaan lahan kawasan tersebut masih sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat. Jika Pemerintah Daerah melakukan pembebasan maka akan melangggar aturan. Pemerintah Daerah juga bisa mengklaim pengelolaan kawasan tersebut, untuk dibebaskan. Tetapi Pemerintah Daerah sudah mengalokasi anggaran untuk bebas lahan pembangunan pembangki PLN di Piang Tengah.

“Ada aturan yang tidak bisa dilanggar, karena masih status lahan hutan produksi. Dan perlu status klaim pengelolaan yang sah, sebelum dibebaskan Pemerintah Daerah. Tetapi pemerintah Daerah mendukung penuh ditambahnya PLTD di Piang Tengah, dalam APBD 2017 juga sudah dialokasikan dana bebas lahan untuk pengembangan PLN. Tata Ruang
Wilayah juga harus direvisi,” ujar Ngesti.(arn)

Tambang Bauksit Mulai Beroperasi

Putut A
-
0
Tambang Bauksit Mulai Beroperasi
Lori yang mengangkut biji bauksit saat di lokasi tambang yang dikelola PT Gunung Bintan Abadi milik Aliang di Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, sejak Minggu (29/10). F.Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Akhirnya aktivitas pertambangan bauksit mulai beroperasi di Bintan. PT Gunung Bintan Abadi milik pengusaha Sun Meng Liang alias Aliang telah menambang bijih bauksit di lahan seluas 120 hektare kelurahan Tembeling Tanjung, kecamatan Teluk Bintan pada Selasa (31/10).

Pantauan di lapangan tiga alat berat diantaranya exsavator mulai mengeruk bijih timah dan bijih timah itu kemudian diangkut enam lori secara bergantian. Bijih timah itu kemudian ditumpuk di bibir pantai, yang menurut rencana di sana akan dibangun dermaga untuk labuh sandar tongkang. Lokasi pertambangan ini bersebelahan dengan lokasi Bumi perkemahan Bintan di Teluk Bintan.

Seorang pengawas lapangan, Dodi saat ditemui Batam Pos di lokasi mengatakan, pihaknya telah mengantongi izin usaha pertambangan yang diterbitkan Dinas Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau. “Ini lanjutan tambang milik Pak Aliang. Jika tidak ada izinnya, kami tidak berani menambang di sini,” katanya.

Saat ini, katanya, pihaknya sedang mengurus mendapatkan kuota izin ekspor bijih bauksit ke luar negeri. Sebab pemerintah pusat telah memberikan kemudahan bagi pengusaha bauksit untuk mengekspor bijih bauksit tanpa harus dilakukan proses pemurnian di smelter. “Ada kebijakan pemerintah pusat dalam memudahkan perusahaan bauksit, jadi hasil penjualan ekspor bisa untuk modal membangun smelter. Smelter
kami di Batu Ampar, Kalimantan Barat,” sebutnya.

Informasi yang diperoleh dari sumber di lapangan, kegiatan penambangan bauksit ini sempat disidak pihak pemerintah dan kepolisian, karena diduga tidak mengantongi izin, pada Senin (30/10) siang. Hanya, karena pengawas bisa menunjukkan surat izinnya, akhirnya pemerintah tidak bisa berbuat banyak. “Informasinya ada izin tambangnya,” singkat Camat Teluk Bintan Assun Ani saat dihubungi, kemarin.

Diberitakan sebelumnya, Kadis ESDM Kepri, Amjon mengatakan, lima perusahaan tambang tidak melakukan mengurus izin kembali, yakni PT Gunung Sion milik Samin, PT Wahana Karya Suksesindo utama milik Agus Wibowo, PT Tunggal utama Makmur milik Hj Syafei, PT Bintan Cahaya Terang milik Santoni dan PT Bina Dompak Indah milik Acun.

“Lima perusahaan itu telah mengurus pasca tambang, artinya mereka tidak menambang lagi. Hanya satu perusahaan yang mengurus izin yakni PT Gunung Bintan Abadi milik Aliang,” katanya saat itu. (cr21)

Penaga Bintan Bay Ditawarkan ke Investor

Putut A
-
0
Penaga Bintan Bay Ditawarkan ke Investor
Warga melintas di depan akses jalan menuju kawasan wisata baru di Tanah Merah yang dibangun melalui anggaran pemerintah pusat tahun 2017 sebesar Rp 4,7 miliar. F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bintan sedang mengembangkan kawasan wisata baru di wilayah Free Trade Zone (FTZ). Kawasan yang diberi nama Penaga Bintan Bay ini mengusung konsep melayu. Untuk pengembangan pembangunan kawasan memerlukan lahan seluas 200 hektare di kampung Tanah Merah Desa Penaga, kecamatan Teluk Bintan.

“Sudah ditawarkan ke investor dari luar negeri, ke Hongkong dan Singapura,” ungkap ketua BP Bintan, Saleh umar usai acara sarasehan pengusaha di wilayah Free Trade Zone (FTZ) di Bintan yang diadakan di nirwana Gardens Hotel, Lagoi, Selasa (31/10) kemarin.

Dikatakannya, pihaknya sudah turun ke lokasi yang akan dibangun kawasan wisata baru ini dan melakukan pertemuan dengan pemilik lahan. “Alhamdulillah, pemiliknya bersedia melepas,” kata dia.

Guna mendukung kawasan wisata ini, ia mengatakan, akhir tahun ini jalan menuju kawasan wisata Tanah Merah itu akan selesai. Jalan sepanjang 1.260 meter itu dikerjakan oleh kontraktor PT Eka Cipta Madani dan konsultan pengawasan PT Wandra Cipta Engineering Consultant dengan anggaran pusat tahun 2017 sebesar Rp 4,7 miliar.

Sementara itu, anggota empat bidang Pengawasan BP Bintan, Radip mengatakan, konsepnya kawasan wisata ini adalah budaya Melayu. “Yang akan dibangun Cottage, rumah panggung dan panggung budaya Melayu,” jelasnya.

Ia menambahkan, kawasan wisata Penaga Bintan Bay ini  merupakan wilayah FTZ. “Ya kemarin peta FTZ Bintan dikoreksi, sehingga terjadi pengurangan karena wilayah Galang Batang sudah menjadi kawasan ekonomi khusus,” jelasnya.

Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam menegaskan bahwa ke depannya pemerintah akan berupaya optimal untuk memberikan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi. “Pemkab tentu sangat mendukung, ini rencana yang sangat baik. Selama ini kita ekspos terus wisata kita, tapi jangan sampai nilai budaya lokal malah hilang akibat masuknya
budaya asing dari para wisatawan yang datang,” katanya.

Ia menambahkan, kawasan wisata yang bernuansa melayu ini nantinya akan sekaligus memperkenalkan budaya-budaya lokal yang ada. Selain sebagai daya tarik tambahan bagi para wisatawan, ini juga upaya untuk melestarikan kebudayaan yang ada. (cr21)

1...13,10213,10313,104...14,451Halaman 13,103 dari 14,451

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000