batampos – Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam menggelar RSBP Awards 2024 pada Kamis, (12/12/2024) siang.
Kegiatan itu dihadiri Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain; Pejabat Eselon II dan Pegawai RSBP Batam.
Direktur RSBP Batam, Sri Rezeki Handayani mengatakan RSBP Batam Award merupakan ajang bergengsi yang dihelat pihaknya sebagai wujud apresiasi kepada pegawai baik tenaga medis maupun non medis yang berdedikasi dan berprestasi.
“Award ini menjadi motivasi untuk lebih berkarya, berinovasi, dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat dan dengan semangat kebersamaan, RSBP ingin mmewujudkan layanan yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi,” kata Sri dalam sambutanya.
Ia menyebutkan bahwa setahun terakhir RSBP Batam menorehkan sejumlah prestasi yang membanggakan untuk layanan kesehatan. Pertama, telah melaksanakan akreditasi verifikasi oleh lembaga akreditasi rumah sakit.
Kedua, Instalasi Radiologi dan Medical Check Up RSBP Batam telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Ketiga, penghargaan Angels Award “Platinum” dari World Stroke Organization atas komitmen rumah sakit dalam meningkatkan kualitas penanganan penyakit stroke.
“Selanjutnya, kami telah mendapat hasil kepuasan masyarakat dari pihak ketiga dengan peningkatan dari tahun lalu ke tahun ini di angka poin 92,27,” tambahnya.
“Prestasi ini tentunya tidak lepas dari kinerja seluruh karyawan RSBP atas dedikasi, kerja smart, kerja keras dan semangat seluruh tim,” tutup Sri.
Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyambut baik dan mengapresiasi kepada para pegawai yang berprestasi. Ia berharap dengan kinerja yang meningkat akan berdampak terhadap peningkatan pelayanan di RSBP Batam di masa akan datang.
“Selamat kepada seluruh peraih penghargaan, mari terus kita tingkatkan motivasi dan semangat dalam pelayanan untuk mewujudkan RSBP Batam yang berdaya saing tinggi,” pungkas Muhammad Rudi. (*)
Masyarakat melakukan pembelian Tiket KAI di Stasiun Pasar Senen, Jakart. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS
batampos – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor T4/ 6 /Hk.04/Xrr/ 2024 tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama pada Perusahaan.
Dalam SE itu disebutkan, dalam rangka hari libur nasional atau hari libur resmi, pekerja/buruh tidak wajib bekerja. Namun, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari tersebut untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus.
Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan secara Terus-Menerus. Selain itu, dalam keadaan tertentu, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur nasional atau hari libur resmi berdasar kesepakatan bersama.
”Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur nasional atau hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur,” tutur Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri di Jakarta, Kamis (12/12).
Sementara itu, terkait cuti bersama, ditegaskan kembali bahwa itu bisa diambil sebagai bagian dari cuti tahunan. Artinya, bagi pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan.
Pelaksanaan cuti bersama itu bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.
Kemudian, bagi pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.
”Kemenaker berharap pekerja dan pengusaha dapat mematuhi SE tersebut dan sama-sama kita sambut libur Natal dan tahun baru dengan sukacita,” tegasnya. (*)
Ilustrasi. Juru parkir mengenakan seragam baru dari Dinas Perhubungan Kota Batam mengatur kendaraan yang akan parkir di kawasan Greend Land Batamcenter. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Penerimaan retribusi parkir di Kota Batam masih jauh dari target, meskipun tarif telah dinaikkan 100 persen sejak awal tahun 2024.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Salim, mengakui bahwa upaya yang dilakukan belum mampu mengoptimalkan potensi parkir, dengan realisasi pendapatan baru mencapai Rp9,7 miliar dari target Rp15 miliar.
“Tahun lalu penerimaan retribusi parkir hanya Rp4,6 miliar. Tahun ini sudah mencapai Rp9,7 miliar, tetapi target belum terpenuhi,” katanya, Jumat (13/12).
Kenaikan tarif parkir untuk kendaraan roda dua dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 dan roda empat dari Rp2.000 menjadi Rp4.000 ternyata belum cukup signifikan meningkatkan pendapatan. Meski angka realisasi lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, pencapaian ini dinilai stagnan.
Berbagai inovasi telah diterapkan untuk meningkatkan pendapatan, termasuk pembayaran non-tunai melalui QR code dan program parkir berlangganan. Namun, kontribusi terbesar penerimaan masih berasal dari transaksi tunai. Transaksi non-tunai dan parkir berlangganan belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Mayoritas pendapatan berasal dari tiket parkir tunai, sedangkan transaksi non tunai dan parkir berlangganan masih rendah,” katanya.
Dishub Batam mencatat, dari 29.000 stiker berlangganan yang dicetak, baru terjual sekitar 1.238 stiker. Rinciannya adalah 144 stiker untuk roda dua, 843 untuk roda empat, dan 251 untuk kendaraan roda enam.
Salim menyebut, rendahnya minat masyarakat terhadap program stiker berlangganan menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, implementasi transaksi non-tunai dengan QR code juga belum optimal. Meski fasilitas pembayaran digital telah disediakan, penggunaannya masih minim.
“Dari evaluasi kami, masyarakat yang menggunakan non tunai masih sedikit. Tapi yang penting, infrastrukturnya sudah kami siapkan,” ujar dia.
Selain itu, Dishub Batam telah menggandeng pihak outsourcing untuk merekrut 100 juru parkir (jukir). Akan tetapi, kontribusi mereka terhadap pendapatan retribusi juga belum maksimal.
Salim berharap dapat meningkatkan penerimaan di tahun mendatang dengan mendorong lebih banyak masyarakat menggunakan transaksi non tunai dan memaksimalkan program parkir berlangganan. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target yang ditetapkan.
“Ke depan, kami akan lebih fokus mendorong transaksi non tunai dan memaksimalkan penjualan stiker berlangganan agar target penerimaan dapat tercapai,” kata dia. (*)
PT Tenaris Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan dengan menyerahkan Beasiswa Roberto Rocca kepada 180 siswa-siswi berprestasi dari 9 SMP, SMA, dan SMK terpilih di Batam. Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – PT Tenaris Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan dengan menyerahkan Beasiswa Roberto Rocca kepada 180 siswa-siswi berprestasi dari 9 SMP, SMA, dan SMK terpilih di Batam. Program beasiswa ini memiliki nilai total 32.500 USD atau setara dengan kurang lebih 500 juta rupiah. Acara penyerahan beasiswa dilakukan di SMKN 1 Batam pada Kamis (12/12).
Agung Wijanarko, Managing Director Tenaris Indonesia, menjelaskan bahwa Beasiswa Roberto Rocca merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Tenaris yang berfokus pada peningkatan pendidikan di wilayah operasional perusahaan.
“Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi berprestasi agar dapat terus berkembang, baik secara akademik maupun non-akademik,” ujarnya.
Sejak diluncurkan di Batam pada tahun 2014, Beasiswa Roberto Rocca telah menjangkau lebih dari 1.000 penerima dengan total bantuan mencapai Rp2,8 miliar. Tidak hanya di Indonesia, program ini juga dilaksanakan di berbagai negara di mana Tenaris beroperasi, menunjukkan komitmen global perusahaan dalam mendukung pendidikan.
HR Director Tenaris Southeast Asia & Oceania, Veronika Rosalia, menambahkan bahwa beasiswa ini tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga semangat dan motivasi kepada para siswa. “Kami berharap, melalui beasiswa ini, para penerima semakin termotivasi untuk meraih prestasi lebih tinggi dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Kasdianto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi Tenaris dalam mendukung pendidikan di Batam. “Ini sangat membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 1 Batam, Deden Suryana, menjelaskan bahwa sebanyak 20 siswa dari sekolahnya menjadi penerima beasiswa tahun ini. “Kami bangga dengan prestasi siswa-siswi kami yang terpilih. Program ini memberikan motivasi besar bagi mereka untuk terus belajar dan meraih prestasi,” katanya.
Deden juga berharap program yang dilakukan Tenaris dapat menginspirasi perusahaan lain untuk turut berkontribusi dalam dunia pendidikan. “Kami masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui beasiswa maupun bantuan lainnya,” tambahnya.
Program beasiswa ini diberikan kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik yang luar biasa. Penilaian dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa penerima beasiswa benar-benar memenuhi kriteria. Beasiswa ini juga memberikan peluang berkelanjutan kepada siswa selama mereka tetap menunjukkan prestasi yang konsisten.
Dengan adanya beasiswa seperti ini, Tenaris diharapkan dapat terus menjadi pelopor dalam mendukung pendidikan di Batam. Program ini tidak hanya menjadi investasi bagi generasi muda tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa yang lebih cerah. (*)
Puskesmas Tiban Baru mewakili Kota Batam mendapat juara 2 kategori daerah perbatasan terinovatif dalam Innovative Goverment Award di Surabaya. Foto: Puskesmas Tiban Baru untuk Batam Pos
batampos – Puskesmas Tiban Baru, yang mewakili Kota Batam, berhasil meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2024 kategori Daerah Perbatasan Terinovatif. Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui program inovasi unggulannya, Kontrasepsi Terintegrasi Pemeriksaan Sadanis IVA (Konser Diva).
Kepala Puskesmas Tiban Baru, dr. Hilda Insyafri menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah dalam menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Innovative Government Award adalah ajang penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri kepada pemerintah daerah atas inovasi mereka. Penilaian dilakukan melalui profil inovasi daerah yang menghasilkan skor Indeks Inovasi Daerah (IID), dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai, hingga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya, Jumat (13/12).
Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. “Alhamdulillah, Puskesmas Tiban Baru mewakili Kota Batam bersama Bapenda meraih juara kedua dalam Innovative Government Award 2024 kategori Daerah Perbatasan Terinovatif,” ucap dr. Hilda.
Selain meraih penghargaan di tingkat nasional, Puskesmas Tiban Baru juga memborong penghargaan di tingkat lokal. Diantaranya Juara 1 Inovasi Non-Digital Terbaik dalam Batam Innovation Government Awards 2024. Juara 2 Puskesmas Terinovatif dalam ajang yang sama. Juara 1 kategori Non-Digital di ajang IGA Kota Batam 2024, Nakes dan Tingkat Provinsi Kepri serta juara 2 Nakes dan (Tenaga Kesehatan Teladan) dalam Anugerah ASN Kota Batam.
Program Konser Diva menjadi andalan Puskesmas Tiban Baru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Inovator program ini, dr. Yuliza Cahyanti menjelaskan bahwa Konser Diva adalah pelayanan kontrasepsi yang terintegrasi dengan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan Sadanis (Pemeriksaan Payudara Klinis).
“Latar belakang program ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat, terutama wanita usia subur 30–50 tahun, untuk melakukan deteksi dini kanker payudara dan serviks, meskipun cakupan pasangan usia subur yang ber-KB sudah lebih dari 80 persen,” jelasnya.
Program ini dimulai pada Januari 2022 dan terus berjalan hingga saat ini. Hasilnya, jumlah wanita usia subur yang menjalani pemeriksaan IVA dan Sadanis meningkat dari 5 persen pada 2021 menjadi 34 persen pada 2024.
dr. Yuliza menyebutkan ada banyak manfaat Program Konser Diva. Diantaranya memberikan pelayanan kesehatan terintegrasi dalam satu kegiatan. Memudahkan akses masyarakat melalui pelaksanaan bergilir di posyandu atau RW.
“Serta paling penting mengintegrasikan pelayanan KB dengan pemeriksaan IVA dan Sadanis untuk deteksi dini kanker, ” tuturnya.
Program ini didukung oleh berbagai mitra, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam, PKK Kelurahan, Kader Posyandu, Majelis Taklim, PDA Kota Batam, Gereja Wilker Tiban Baru & Tiban Lama dan Laboratorium Kimia Farma.
Meskipun program ini menunjukkan hasil yang signifikan, masih ada kendala di lapangan. “Beberapa ibu merasa malu atau takut untuk diperiksa, sehingga menyulitkan kami saat mencari sasaran,” ungkap dr. Yuliza.
Ia berharap, dengan penghargaan ini, Puskesmas Tiban Baru terus menjadi pelopor inovasi pelayanan kesehatan.
“Dengan penghargaan ini, kami berharap Puskesmas Tiban Baru semakin banyak menciptakan inovasi terbaru untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ucapan terimakasih saya kami ucapkan kepada Pemerintah Kota Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam yang selalu mensupport kami dan DP3AKB Mitra Konser Diva,” pungkasnya. (*)
Buruh melakukan ujuk rasa di depan kantor Dinaker Kota Batam, Kamis (12/12), terkait dengan penetapan UMSK Batam. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar Rp3.623.654. Angka ini menga-lami kenaikan sebesar Rp221 ribu dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 114 Tahun 2024. Namun, penetapan ini memicu berbagai tanggapan dari kalangan pengusaha dan buruh.
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menyampaikan keberatan terhadap kenaikan UMP yang mencapai 6,5 persen. Angka tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, yang menurutnya hanya memungkinkan kenaikan sekitar 4,6 persen.
“Kenaikan ini memberikan ketidakpastian hukum. PP 51 Tahun 2023 masih berlaku, sementara Permenaker 16 Tahun 2024, yang menjadi dasar kenaikan 6,5 persen, kedudukannya lebih rendah dari PP. Kami menilai kenaikan ini memberatkan dunia usaha, terutama di tengah tekanan domestik dan global yang ada,” ujar Rafki, Kamis (12/12).
Dia mengkhawatirkan dampak kenaikan ini pada sektor ketenagakerjaan di Batam. UMK Batam yang relatif tinggi, ditambah kenaikan 6,5 persen, dikhawatirkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak perusahaan, yang pada akhirnya akan membebani perekonomian Batam.
Dia juga menyorot kebingu-ngan dalam implementasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam. Menu-rutnya, Permenaker 16 Tahun 2024 tidak memberikan definisi jelas mengenai sektor dengan karakteristik dan risiko kerja yang lebih berat.
“Karena itu, Apindo mengu-sulkan agar penetapan UMSK Batam ditunda hingga ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” kata Rafki.
Berdasarkan analisis Apindo, dampak kenaikan UMP 2025 di Kepri hanya dirasakan di Tanjungpinang dan Lingga. Kabupaten/kota lainnya, termasuk Batam, telah memiliki upah minimum yang jauh di atas UMP. Akan tetapi, kenaikan UMK dan UMSK di Batam tetap menjadi perhatian utama.
Sementara itu, aktivis buruh di Batam, Yapet Ramon, menyambut baik kenaikan UMP Kepri, meskipun ia berharap angka kenaikannya lebih tinggi. Berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kepri, ia menilai kenaikan ideal adalah 10 persen, bukan 6,5 persen.
“Kami menggunakan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kepri hingga September 2024. Tetapi data Oktober hingga Desember belum tersedia, sehingga potensi kenaikan sebenarnya bisa lebih tinggi,” kata Yapet.
Ia mengatakan, pentingnya perhitungan dalam penetapan upah. Buruh berharap upah minimum sektoral juga segera dihitung dan ditetapkan.
“Permenaker 16 Tahun 2024 secara eksplisit menyebutkan kata ‘menghitung’ berulang kali, yang menegaskan bahwa Dewan Pengupahan wajib melakukan perhitungan secara mendalam,” kata Yapet.
Sementara itu, ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam (KRB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Kamis (12/12). Aksi ini dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan diikuti sekitar 300 orang.
Para buruh membawa sejumlah tuntutan utama, yaitu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau sebesar 10 persen, penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2025 naik sebesar 30 persen, penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2025, dan penyesuaian Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri dengan rincian sektor 1 naik 2 persen, sektor 2 naik 3 persen, dan sektor 3 naik 5 persen.
Koordinator lapangan, Faisal Kurniawan, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan langkah lanjutan buruh dalam memperjuangkan hak atas kesejahteraan yang lebih baik. Faisal menyebut pemerintah harus segera menetapkan kenaikan upah yang layak sesuai kebutuhan hidup para pekerja.
“Kami menuntut pemerintah untuk segera menetapkan kenaikan upah yang layak demi memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja di Batam. Jangan sampai keputusan UMSK tingkat kota bertentangan dengan UMP. Khususnya di Batam, banyak sektor elektronik, tetapi UMP malah hanya mencakup sektor galangan kapal, yang mana banyak pekerjanya berstatus outsourcing dengan hak-hak yang tidak jelas,” ungkap Faisal.
Faisal menegaskan, kenaikan UMK sebesar 6,5 persen yang diajukan sebelumnya oleh pemerintah tidak mencukupi kebutuhan hidup layak di Batam. Buruh meminta kenaikan UMK sebesar 37,29 persen, mengacu pada survei kebutuhan hidup layak (KHL).
“Kenaikan yang diajukan pemerintah tidak realistis. Inflasi di Batam sangat tinggi. Kalau kenaikan hanya 6,5 persen, kebutuhan hidup layak tidak terpenuhi. Kami meminta kenaikan berdasarkan hasil survei KHL,” tegasnya.
Dalam aksi ini, buruh juga menuntut pemerintah untuk segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam yang sudah enam tahun tidak diberlakukan. Faisal menyebutkan, pada 2018, UMSK terakhir kali disahkan di Batam, dan setelah itu tidak pernah ada kejelasan.
“Kami kaum buruh berharap pemerintah menghasilkan keputusan yang benar-benar mengarah pada kesejahteraan bersama. UMSK harus segera ditetapkan, mengingat banyak pekerja di sektor tertentu yang layak mendapatkan upah lebih tinggi,” tambah Faisal.
Faisal menyampaikan bahwa aksi kemarin juga merupakan bagian dari upaya pengawalan keputusan yang akan diambil Dewan Pengupahan Kota (DPK). Jika tuntutan buruh tidak dipenuhi, maka aksi lanjutan atau gugatan hukum bisa menjadi opsi.
“Keputusan perundingan hari ini sangat menentukan. Jika kenaikan upah tetap 6,5 persen, kami akan kembali menggelar aksi. Kalau tidak ada jalan keluar, buruh bisa saja melakukan gugatan hukum,” ujar Faisal.
Aksi ini diikuti berbagai federasi buruh, seperti SPSI, FSPMI, dan KRB. Menurut Faisal, aksi yang dilakukan hari ini melibatkan perwakilan dari masing-masing federasi dengan total massa sekitar 1.000 orang.
“Target massa sebenarnya mencapai 15 ribu orang. Namun, karena undangan perundingan UMK oleh DPRD yang akan digelar besok (hari ini, red), massa yang hadir hari ini dibatasi sebagai perwakilan,” jelasnya.
Buruh berharap pemerintah kota dapat merekomendasikan kenaikan upah kepada pemerintah provinsi sesuai kebutuhan hidup layak. Selain itu, keputusan UMK 2025 diharapkan mengacu pada realitas kondisi ekonomi di Batam yang memiliki tingkat inflasi tinggi.
“Aksi ini bukan hanya tentang upah, tetapi juga tentang keadilan bagi seluruh pekerja di Batam,” tegas Faisal.
Sementara itu, pantauan Batam Pos di lokasi, petugas keamanan dari kepolisian dan Satpol PP sudah berjaga sejak pagi. Selain itu terlihat kawat berduri dipasang di sepanjang Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam di Sekupang. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan menjelang aksi yang diperkirakan akan diikuti ratusan buruh dari berbagai serikat buruh dan perusahaan di Batam.
Pemasangan kawat berduri dilakukan untuk menjaga jarak antara massa aksi dan area perkantoran, serta potensi eskalasi situasi saat aksi. ”Ini namanya barier. Tujuannya untuk antisipasi. Karena ini sesuai SOP dimana massa di atas 300-an,” ujar Kabag Ops Polresta Barelang, Kompol Zainal Abidin Christoper Tamba.
Beberapa kendaraan taktis seperti mobil patroli, mobil water canon, juga terlihat disiagakan di sekitar kantor Disnaker. ”Sama-sama menjaga kondusivitas di Kota Batam, silahkan menyampaikan aspirasi tapi berikan sikap yang baik,” tambahnya.
Ia melanjutkan dari pemberitahuan yang disampaikan buruh, ada sekitar 300-500 orang.
”Kami pengamanan menyiagakan 350 personel baik yang di area titik kumpul, beberapa pengawalan di jalan dan di kantor Disnaker,” ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Dewan Pengupahan, Hendri Syaker, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh implementasi Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur tentang upah minimum sektoral di tingkat kota dan kabupaten.
”Seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil rapat, Pasal 7 Permenaker ini menjelaskan dua hal penting,” tuturnya.
”Pertama, gubernur menetapkan upah minimum sektoral. Kedua, gubernur dapat menetapkan upah minimum di kabupaten atau kota. Penetapan upah ini didasarkan pada karakteristik dan risiko kerja di sektor tertentu, tuntutan pekerjaan yang lebih berat, serta kebutuhan spesialisasi yang diperlukan,” ujar Hendri di hadapan para buruh.
Hendri juga menjelaskan, dalam Ayat 9 disebutkan bahwa upah minimum sektoral tahun 2025 akan dihitung oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Perhitungan ini nantinya akan didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak terkait dalam dewan tersebut.
”Kami sebagai mediator dalam rapat ini bertugas untuk berada di tengah, memastikan semua pihak mendengar dan mencapai kesepakatan. Pemko Batam, melalui Dinas Tenaga Kerja, mendukung penuh kebijakan ini. Namun, hingga saat ini, juknis (petunjuk teknis) dari Permenaker tersebut belum kami terima,” lanjutnya.
Hendri menegaskan bahwa Dewan Pengupahan Kota Batam akan menjadikan ketentuan dalam Permenaker 16/2024 sebagai acuan utama. Hasil kesepakatan ini nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Batam untuk diteruskan ke gubernur.
Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai ini berubah tegang setelah massa mencoba menerobos barikade keamanan. Aksi dorong-dorongan pun tak terelakkan, memperkeruh suasana.
Ketegangan mulai memuncak ketika massa mendekati barikade dan berusaha masuk ke area kantor Disnaker. Aparat keamanan, termasuk personel kepolisian dan Satpol PP, berusaha keras mencegah massa memasuki kawasan tersebut. Namun, aksi saling dorong antara buruh dan petugas tak dapat dihindari, menambah panas suasana di lokasi.
”Kami hanya menuntut hak kami, dan meminta pembahasan UMSK segera diselesaikan,” teriak salah seorang buruh dari atas mobil komando.
Di tengah situasi tersebut, di dalam kantor Disnaker, Dewan Pengupahan Kota Batam terus melanjutkan pembahasan terkait UMSK. Forum itu dihadiri oleh perwakilan serikat pekerja, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan yang dicapai, memicu ketidakpuasan di kalangan buruh yang berunjuk rasa. Belum diketahui secara jelas, apa penyebab aksi dorong dorongan itu terjadi. (*)
ILUSTRASI anak-anak jenjang SD saat mengutak-atik angka. Mulai tahun ajaran baru mendatang, akan ada mata pelajaran coding dan AI di tingkat SD.
batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan sedang mempersiapkan penerapan mata pelajaran (mapel) baru, yaitu coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), di jenjang sekolah dasar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda mengha-dapi tantangan era digital.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menjelaskan bahwa persiapan intensif dilakukan melalui pelatihan guru.
“Melalui program Pembatik dan Pemantik, kami menyiapkan sejumlah guru sebagai pelatih utama. Mereka nantinya akan membimbing guru-guru lain di sekolah. Pola ini disusun sesuai arahan Wakil Presiden,” ujar Tri Wahyu.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan awal mata pelajaran ini akan dimulai dari kelas IV, meskipun ada wacana untuk mengujinya sejak kelas I.
Menurut Tri Wahyu, pola pembelajaran coding akan diarahkan agar teknologi dimanfaatkan secara positif. ”Anak-anak sekarang memiliki kemampuan digital secara alami. Tantangannya adalah bagaimana mengarahkan kemampuan ini untuk hal-hal yang bermanfaat,” jelasnya.
Tri Wahyu optimistis implementasi mata pelajaran ini dapat dimulai pada tahun ajaran baru mendatang. Namun, persiapan menyeluruh tetap menjadi prioritas utama.
Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai sekolah. ”Kami akan terus mengevaluasi implementasinya agar tuju-an utama, yaitu mencetak SDM unggul di bidang digital, tercapai,” katanya.
Ke depan, langkah ini diharapkan menjadi model nasional untuk menciptakan generasi yang tidak hanya akrab dengan teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Integrasi teknologi dalam pendidikan menjadi fondasi penting dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0. (*)
Legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua
batampos– Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Rudy Chua menanggapi terkait kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang bakal diberlakukan pada 5 Januari 2024 mendatang.
Rudy Chua mengatakan, bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri telah menginformasikan kepada Komisi II DPRD Kepri, terkait rencana penerapan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 terkait opsen pajak.
“Bapenda sudah sampaikan ke Komisi II, ada porsi kenaikan pajak PKB khsus untuk pendaftaran kendaraan baru, untuk daerah,” kata Rudy kepada Batam Pos, Kamis (11/12).
Ia menerangkan, dengan adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota bakal mendapatkan 66 persen dari pendapatan opsen pajak tersebut. Berbeda dari tahun-tahun sebelum yang hanya sebesar 30 persen.
Selain itu, kenaikan opsen PKB itu tentunya dapat berimbas kepada kenaikan harga jual kendaraan bermotor, khusus tahun baru. Seperti kendaraan tahun 2025.
“Kenaikan ini akan berimbas kepada kenaikan harga jual kendaraan bermotor untuk tahun yang baru,” tambahnya.
Opsen PKB dan BBNKB, menurutnya sewajarnya merupakan pendapatan Kabupaten Kota. Karena selama ini pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan oleh Bapenda Provinsi Kepri, maka sedang dilakukan perumusan.
Sebagai anggota legislatif, ia berharap kenaikan pajak tersebut tidak berdampak pada daya beli masyarakat dan menjadi pendorong inflasi. Hal ini harus menjadi perhatian, sebab komponen kendaraan tersebut bisa menjadi salah satu pemicu inflasi.
“Komponen kendaraan bisa menjadi salah satu pemicu kenaikan inflasi yang ada di kepri. Sejauh ini masih di godok agar tidak menimbulkan dampak yang besar,” pungkasnya. (*)
Ari Wibowo (22) pelaku pencuri uang infak yang kabur setelah diamankan pengurus Masjid As-Sakinah Tanjungpinang, Kamis (12/12). F. Pengurus Masjid untuk BATAM POS
batampos– Seorang pria diamankan oleh pengurus Masjid As-Sakinah Jalan D.I Panjaitan, Kota Tanjungpinang, Kepri saat hendak membobol kotak infak. Pria bernama Ari Wibowo (22) itu dibekuk pada Kamis (12/12) dinihari.
Upaya pencurian yang dilakukan oleh Ari terungkap usai penjaga Masjid tersebut mendengar suara berisik, yang berasal dari jendela masjid. Saat dicek, penjaga melihat ada seorang pria yang tengah sibuk merusak gembok kotak infak.
Kala itu, penjaga Masjid langsung memiting leher pelaku dan membawa ke rumah pengurus Masjid, yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. “Memang dia (pelaku) sempat melawan, namun berhasil saya tumbangkan,” kata Edi, penjaga Masjid As-Sakinah.
Selain mengamankan pelaku, Edi juga mengamankan hand tools, seperti obeng tang dan lainnnya. Alat-alat itu, diduga digunakan oleh pelaku untuk merusak jendela serta gembok kotak infak Masjid.
Pelaku, juga tidak berhasil mengambil uang dalam kotak infak, karena keduluan kepergok oleh Edi. “Kotak infaknya tidak sempat dibobol. Karena baru satu gembok yang dirusak,” tambahnya.
Setelah diamankan selama kurang lebih satu jam, pelaku tersebut malah berhasil melarikan diri. Edi mengaku, pelaku memang tidak diikat atau dijaga secara ketat olehnya dan pengurus masjid lainnya.
Saat melarikan diri, pelaku juga meninggalkan satu unit sepeda motor Honda Beat BP 3029 GB, yang digunakan pelaku untuk mendatangi masjid. Kendaraan roda dua itu telah diserahkan ke kantor Polsek Tanjungpinang Timur untuk ditindaklanjuti.
“Kita tangkap jam 2, jam 3 dia kabur, manjat pagar belakang dan masuk hutan. Motor dan alat-alat untuk mencuri juga ditinggal,” pungkasnya. (*)
Polres Probolinggo Kota menyalurkan air bersih menggunakan 10 tandon berkapasitas 2.200 liter pada masyarakat Pulau Gili Ketapang, Kamis (5/12). F. INNEKE AGUSTIN/Jawa Pos Radar Bromo
AKHIRNYA yang ditunggu warga Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, itu datang juga Selasa (10/12): air tawar yang mengalir lewat pipa. Mengakhiri hampir tiga pekan perjuangan mendapatkan air bersih.
22 November lalu, jangkar kapal seberat 250–400 kilogram menyeret pipa penyalur air bersih ke pulau yang terpisah jarak sekitar 30 menit perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, tersebut hingga bergeser sejauh 900 meter. Dampaknya, aliran air bersih ke 2.033 sambungan rumah di pulau sekaligus desa yang masuk wilayah Kecamatan Sumberasih tersebut terhenti.
Itu bukan kejadian pertama. Sudah enam kali terjadi sejak saluran bawah laut tersebut terpasang pada 2012. ”Dalam masa kepemimpinan saya saja sudah dua kali terjadi, awal 2023 sama yang sekarang,” kata Kepala Desa Gili Ketapang, Munir.
Keindahan bawah laut yang bisa dinikmati lewat snorkeling memang membuatnya menjadi salah destinasi wisata andalan Kabupaten Probolinggo. Tapi, di balik itu, Gili Ketapang menyimpan perjuangan panjang para penghuninya mendapatkan air bersih.
Sebelum 2012, air bersih adalah barang mewah bagi warga Gili Ketapang. Sumur-sumur di rumah mereka menjadi andalan utama meski airnya tak selalu layak untuk diminum karena rasanya payau.
Beberapa warga bahkan membuat tandon untuk menampung air hujan, yang kemudian dijual saat kemarau tiba. Untuk air minum, warga harus membeli air mineral yang diangkut kapal dari Pelabuhan Tanjung Tembaga dengan harga Rp5.000 per 20 liter.
Semua berubah ketika pipa air bawah laut sepanjang 7.900 meter dibangun Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Masyarakat menyambut gembira aliran air bersih yang mengalir langsung ke rumah mereka hanya dengan biaya Rp7.500 per 1.000 liter.
Namun, kegembiraan itu berkali-kali terinterupsi karena pertautan yang tak diharapkan antara jangkar kapal dan pipa tersebut. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk memperbaikinya. Dan, itu berarti keruwetan panjang bagi para penghuninya yang kini berjumlah sekitar 10 ribu jiwa tersebut.
Buntut terkena jangkar pada 22 November lalu, bagian utara pipa patah, sementara bagian selatan menekuk. Untuk memperbaikinya, diperlukan upaya besar yang melibatkan berbagai pihak, termasuk nelayan lokal, penyelam, PT Kutai Timber Indonesia, hingga kapal penarik berkekuatan 2.500 horse power dari PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN).
”Proses menarik pipa kembali ke posisi semula sempat terhenti akibat cuaca buruk dan arus bawah laut yang kuat,” kata Kepala Bagian Teknik Perumdam Tirta Argapura Hari Supriyanto.
Kapal slerek yang mereka gunakan, lanjut Hari, sempat jebol pada Minggu (1/12). ’’Proses penarikan pipa kami lanjutkan pada Selasa (3/12) menggunakan kapal dari PT DABN,” jelas Hari.
Beruntung, selama proses perbaikan, bantuan air bersih terus mengalir ke Gili Ketapang. Dari BPBD Kabupaten Probolinggo, Polres dan Polresta Probolinggo, Papdesi Kabupaten Probolinggo, dan pemangku kepentingan lainnya.
Namun, proses penyambungan pipa menemukan kendala baru. Ternyata sebagian pipa sepanjang 140 meter hilang terbawa arus sehingga harus didatangkan pipa baru.
Penyambungan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dengan menggunakan teknik khusus untuk pipa HDPE. Penyambungan pipa dilakukan di darat untuk menghemat waktu. Jika di laut, prosesnya akan jauh lebih sulit dan lama.
’’Baru setelah disambung, ditarik ke lokasi pipa bawah laut dan disambungkan dengan pipa yang sudah ada,” jelas Direktur Perumdam Tirta Argapura Gandhi Hartoyo.
Pipa pun mulai disambungkan lagi pada Kamis (5/12). Pada masa awal aliran berfungsi normal, air masih terasa asin. Namun, kemarin air sudah tak asin lagi. Rasanya tawar seperti sebelum ada insiden tergaruk jangkar.
Sebenarnya, untuk mencegah insiden serupa terulang, beberapa tahun lalu telah dipasang tanda peringatan. Yang pertama menggunakan tanda lampu per 100 meter.
Namun, dalam kurun waktu satu bulan, tanda itu hilang entah apa penyebabnya. ”Setelah itu diganti dengan gabus, juga tetap hilang,” kata Penjabat Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto.
Dua solusi saat ini sedang dikaji. Pertama, menanam pipa di dasar laut meskipun membutuhkan biaya besar. Kedua, menghadirkan mesin penyuling air asin menjadi air tawar.
”Kami akan memilih solusi yang paling efektif untuk jangka panjang. Jika mesin penyuling lebih ekonomis dan efisien, itu yang akan kami pilih,” ujar Ugas. (*)
