batampos – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan surat tanda registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup bagi dokter spesialis lulusan luar negeri (LN). Dengan STR tersebut, mereka bisa membuka praktik di mana pun di Indonesia setelah me-ngurus surat izin praktik (SIP).

Plt Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Yuli Farianti menyatakan, dalam program adaptasi dokter spesialis Indonesia lulusan luar negeri, ada 77 orang yang mendaftar. Mereka lulusan dari berbagai negara seperti Jerman, Jepang, hingga Rusia.

’’Selama periode ini, Kemenkes menempatkan 32 dokter spesialis di 30 RSUD yang mengalami kekosongan atau kekurangan dokter spesialis, katanya.

Separuh dari RSUD tersebut berada di daerah tertinggal dan terpencil. Sampai akhir 2024, ada tujuh dokter spesialis yang berhak mendapatkan surat selesai adaptasi serta STR seumur hidup.

Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Arianti Anaya menyatakan, lembaganya memberikan STR seumur hidup karena dokter-dokter tersebut telah menjalani uji kompetensi dan dinyatakan lulus. Dari tujuh dokter yang selesai adaptasi dan uji kompetensi, ada tiga yang sudah mendapatkan STR. Empat lagi akan diberikan pada bulan ini.

”Dan tentu sudah ditunggu beberapa rumah sakit,” ungkapnya.

Arianti menyatakan tengah menyelesaikan standar profesi dan standar kompetensi. Tujuannya, ada acuan bagi mereka yang akan adaptasi.

”Kalau melihat kebutuhan dokter spesialis saat ini, tentunya kita berharap dapat memperpendek proses adaptasi,” ungkapnya.

Kemudahan itu diberikan karena Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, seluruh negara juga kekurangan dokter. Jumlahnya mencapai 6,4 juta.

”Kami bertemu dengan Dirut dari berbagai rumah sakit, mereka cerita bahwa banyak pasien yang meninggal karena tidak tertangani. Dokternya tidak ada,” katanya.

Meski demikian, Budi menyatakan, Kemenkes tidak bisa memaksa para dokter itu untuk melayani di daerah terpencil dan tertinggal. Budi hanya berharap semakin banyak lulusan luar negeri yang kembali ke tanah air untuk ditempatkan di wilayah yang kosong.

”Kami juga akan memperbanyak pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Tahun ini akan dimulai,” ujarnya.

Mereka adalah putra daerah. Kemenkes, menurut Budi, juga punya wewenang untuk mengatur SIP. Karena itu, Kemenkes bisa menempatkan dokter untuk praktik di lokasi tertentu.

Ketua Kolegium Penyakit Dalam Periode 2023–2025 dr Irsan Hasan SpPD memiliki beberapa catatan terkait program tersebut. Pertama, perlu mengetahui latar belakang pendidikan dokter spesialis lulusan luar negeri.

Dia menceritakan, ada salah seorang pendaftar yang ditolak karena bukan praktik sebagai praktisi, melainkan sebagai pendidik. ”Tidak semua juga lulus dari institusi terkenal,” bebernya.

Selain itu, dokter lulusan luar negeri menjalani ujian kompetensi dulu, baru melakukan tahap adaptasi. Menurut Irsan, mereka yang tidak lulus kompetensi memberikan beban tersendiri bagi rumah sakit. Sebab, RS ditugasi menambah kompetensi mereka.

”Harus ada yang membimbing dan pembimbing ini punya kesibukan masing-masing. Sementara kami dikejar waktu untuk segera mendapatkan tempat penambahan kompetensi,” ungkapnya. (*)

Artikel Dokter Lulusan LN Kini Bisa Praktik di Indonesia pertama kali tampil pada News.

batampos – Per 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Seiring dengan berlakunya tarif baru itu, sejumlah stimulus ekonomi dirilis untuk mengompensasi kenaikan PPN.

Sejumlah paket stimulus itu mencakup berbagai elemen. Yakni, mulai dari masyarakat berpendapatan rendah, UMKM/wirausaha/industri, serta masyarakat kelas menengah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kenaikan PPN 12 persen itu merupakan amanah UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meskipun demikian, dia memastikan tarif baru tersebut tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting yang rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020.

Sejumlah bahan pokok itu justru diberikan fasilitas bebas PPN. Di antaranya, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

”Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” ujarnya pada konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Senin (16/12).

Kepastian kenaikan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025, pemerintah pun memberikan “kompensasi” berupa sejumlah paket stimulus (selengkapnya lihat grafis, red). Untuk masyarakat berpendapatan rendah, ada tiga stimulus yang meluncur. Pertama, insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1 persen terhadap tiga barang pokok penting. Yakni, minyak kita, tepung terigu, dan gula industri.

Kedua, pemerintah memberikan bantuan pangan atau beras sebesar 10 kilogram (kg) per bulannya selama dua bulan. Bantuan tersebut bakal diberikan kepada 16 juta penerima yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM).

Ketiga, pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik untuk masyarakat dengan listrik terpasang di bawah 2.200 volt ampere (VA). ’’Diberikan biaya diskon sebanyak 50 persen untuk dua bulan,’’ katanya.

Selain itu, ada PPN DTP properti dan otomotif untuk kelas menengah. Dimana, pembelian rumah hingga Rp5 miliar. Serta, pembelian mobil listrik dan hybrid.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa adanya stimulus paket kebijakan ekonomi itu telah memotret kondisi berbagai elemen masyarakat. Pemerintah disebutnya tetap menjalankan prinsip keadilan dalam penerapan kebijakan tersebut.

Ani, sapaan akrab Menkeu, menyebutkan kenaikan PPN 12 persen dikenakan pada sejumlah barang mewah. Barang-barang itu notabene dikonsumsi masyarakat kelas atas.
Bendahara Negara menyebutkan, kebijakan pengenaan PPN pada sejumlah barang mewah itu disebabkan karena barang-barang itu banyak dikonsumsi oleh mayoritas kelompok paling kaya.

Data Kemenkeu mencatat, masyarakat desil 9 dan 10 menikmati pembebasan PPN sekitar Rp41,1 triliun. Sedangkan, masyarakat kelompok bawah hanya sedikit menikmati pembebasan PPN.

Barang-barang tersebut di antaranya, kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan yang berstandar internasional yang berbayar mahal.

”Kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini azas gotong-royong dan keadilan tetap terjaga, yaitu kelompok yang masuk dalam golongan yang dikonsumsi oleh desil 10 yaitu desil paling kaya. Desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya,” katanya.

Dia mencontohkan, makanan mewah yang premium seperti daging sapi wagyu atau kobe yang harganya kisaran Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per kilo. Sementara itu, daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara Rp150-200 ribu per kilo tidak dikenakan PPN.

Untuk sekolah dengan segmen premium, tarif 12 persen akan dikenakan pada lembaga pendidikan yang biaya pembayarannya mencapai ratusan juta. ”Jasa medis atau kesehatan yang premium juga akan dikenakan PPN tarif baru, dan juga PPN untuk pelanggan listrik 3.500-6.600 volt ampere (VA) dikenakan PPN,” jelasnya.

Ani menambahkan, tarif PPN di Indonesia masih terhitung rendah jika dibandingkan negara berkembang lainnya. Dia membandingkan Brasil dengan tariff state mencapai 17–20 persen, dengan rasio pajaknya mencapai 24,67 persen. Kemudian, Afrika Selatan sebesar 15 persen, dengan rasio pajak, 21,45 persen. Lalu, India tarif PPN mencapai 18 persen, dengan rasio pajak 17,3 persen.

Di lain pihak, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan insentif otomotif pada 2025 menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap sektor manufaktur, khususnya sektor otomotif.

”Yang kita ketahui bersama sektor otomotif memang sedang mengalami tekanan dengan sales yang cukup tertekan. Oleh sebab itu, ada beberapa pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa penurunan sales dari sektor otomotif itu diakibatkan dari turunnya daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah,” ujar Agus.

Dia menegaskan bahwa insentif otomotif termasuk untuk produk hybrid kali ini menjadi jawaban pemerintah. ”Ini saya minta agar segera para produsen mobil-mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan merknya kepada, yang agar tahun depan mulai 1 Januari, sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Agus menambahkan, pada 2024, ada tiga perusahaan yang memberikan komitmen akan membangun fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia untuk otomotif, khususnya untuk kendaraan listrik (EV). ”Yang pertama BYD, yang kedua Citron, dan yang ketiga Aion. Ketiga perusahaan tersebut juga akan menikmati insentif stimulus yang tadi disampaikan,” bebernya.

Menurut Agus, melalui langkah tersebut pemerintah Indonesia tengah memberikan sinyal kepada investor bahwa regulasi yang ada di Indonesia itu cukup kompetitif, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan insentif dan stimulus. (*)

Artikel Berlakukan PPN 12 Persen, Pemerintah Guyur Insentif pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, pada 2024, tiga perusahaan mobil berkomitmen untuk membangun pabrik otomotif di Indonesia, khususnya untuk memproduksi kendaraan listrik (EV).

“Yang pertama BYD, Citroen, dan AION. Ketiga perusahaan tersebut, ketiga merek tersebut, akan menikmati insentif stimulus bea masuk nol persen dan PPnBM DTP 15 persen,” ucap Agus dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12) dikutip dari Antara.

Agus mengatakan, pemberian insentif kepada ketiga perusahaan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan sinyal kepada investor bahwa regulasi di Indonesia sesungguhnya cukup kompetitif.

“Termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan insentif dan stimulus,” kata dia.
Pemberian insentif dan stimulus, lanjut Agus, juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai hub atau pusat produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di ASEAN.

Pada 1 Januari 2025, pemerintah juga memberi insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid.

PPnBM DTP mobil hybrid menambah daftar insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada sektor otomotif, khususnya kendaraan listrik. Sebab, pemerintah juga memberi insentif berupa pajak pertambahan nilai (PPN) DTP sebesar 10 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) completely knocked down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor completely built up (CBU) dan CKD, serta bea masuk 0 persen untuk KBLBB CBU.

“Di sini, kita bisa melihat bahwa pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap sektor manufaktur dengan memberikan insentif atau stimulus untuk sektor otomotif,” ucap Agus. (*)

Artikel 3 Perusahaan Mobil Bangun Pabrik di Indonesia pertama kali tampil pada News.

batampos – Per 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Seiring dengan berlakunya tarif baru itu, sejumlah stimulus ekonomi dirilis untuk mengompensasi kenaikan PPN.

Sejumlah paket stimulus itu mencakup berbagai elemen. Yakni, mulai dari masyarakat berpendapatan rendah, UMKM/wirausaha/industri, hingga masyarakat kelas menengah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kenaikan PPN 12 persen itu merupakan amanah UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski demikian, dia memastikan tarif baru tersebut tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting yang perinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020.

Sejumlah bahan pokok itu justru diberi fasilitas bebas PPN. Di antaranya, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

“Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi, barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” ujarnya pada konferensi pers di Kemenko Perekonomian kemarin (16/12).

Kepastian kenaikan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025, pemerintah pun memberikan “kompensasi” berupa sejumlah paket stimulus (selengkapnya lihat grafis). Untuk masyarakat berpendapatan rendah, ada tiga stimulus yang meluncur. Pertama, insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1 persen terhadap tiga barang pokok penting. Yakni, minyak kita, tepung terigu, dan gula industri.

Kedua, pemerintah memberikan bantuan pangan atau beras sebesar 10 kilogram (kg) per bulan selama dua bulan. Bantuan tersebut bakal diberikan kepada 16 juta penerima yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM).

Ketiga, pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik untuk masyarakat dengan listrik terpasang di bawah 2.200 volt ampere (VA). ’’Diberikan biaya diskon sebanyak 50 persen untuk dua bulan,’’ katanya.

Selain itu, ada PPN DTP properti dan otomotif untuk kelas menengah. Yakni, pembelian rumah hingga Rp 5 miliar serta pembelian mobil listrik dan hybrid.

Berlaku bagi Barang Mewah

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa adanya stimulus paket kebijakan ekonomi itu telah memotret kondisi berbagai elemen masyarakat. Pemerintah disebutnya tetap menjalankan prinsip keadilan dalam penerapan kebijakan tersebut.

Ani –sapaan akrab Menkeu– menyebutkan, kenaikan PPN 12 persen dikenakan pada sejumlah barang mewah. Barang-barang itu notabene dikonsumsi masyarakat kelas atas.

Bendahara negara menyebutkan, kebijakan pengenaan PPN pada sejumlah barang mewah itu disebabkan barang-barang tersebut banyak dikonsumsi oleh mayoritas kelompok paling kaya. Data Kemenkeu mencatat, masyarakat desil 9 dan 10 menikmati pembebasan PPN sekitar Rp 41,1 triliun. Sedangkan, masyarakat kelompok bawah hanya sedikit menikmati pembebasan PPN.

Barang-barang tersebut, antara lain, kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang berbayar mahal. “Kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini asas gotong royong dan keadilan tetap terjaga, yaitu kelompok yang masuk dalam golongan yang dikonsumsi oleh desil 10, yaitu desil paling kaya. Desil 9–10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya,” katanya.

Dia mencontohkan, makanan mewah yang premium seperti daging sapi wagyu atau kobe yang harganya berkisar Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per kilogram. Sementara itu, daging yang dinikmati masyarakat secara umum dengan kisaran Rp 150 ribu–200 ribu per kilogram tidak dikenakan PPN.

Untuk sekolah dengan segmen premium, tarif 12 persen akan dikenakan pada lembaga pendidikan yang biaya pembayarannya mencapai ratusan juta. ’’Jasa medis atau kesehatan yang premium juga akan dikenakan PPN tarif baru dan juga PPN untuk pelanggan listrik 3.500–6.600 volt ampere (VA) dikenakan PPN,’’ jelasnya.

Rendah Dibandingkan Negara Berkembang Lain

Ani menambahkan, tarif PPN di Indonesia masih terhitung rendah jika dibandingkan negara berkembang lainnya. Dia membandingkan Brasil dengan tariff state mencapai 17–20 persen dengan rasio pajak mencapai 24,67 persen. Kemudian, Afrika Selatan sebesar 15 persen dengan rasio pajak 21,45 persen. Lalu, India tarif PPN mencapai 18 persen dengan rasio pajak 17,3 persen.

Fasilitas Sektor Otomotif

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, insentif otomotif pada 2025 menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap sektor manufaktur, khususnya sektor otomotif.

”Yang kita ketahui bersama sektor otomotif memang sedang mengalami tekanan dengan sales yang cukup tertekan. Oleh sebab itu, ada beberapa pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa penurunan sales dari sektor otomotif itu disebabkan turunnya daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah,” ujar Agus.

Dia menegaskan bahwa insentif otomotif termasuk untuk produk hybrid kali ini menjadi jawaban pemerintah. ”Ini saya minta agar para produsen mobil-mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan mereknya, agar tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang disiapkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Agus menambahkan, pada 2024, ada tiga perusahaan yang memberikan komitmen akan membangun fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia untuk otomotif, khususnya untuk kendaraan listrik (EV). ”Tiga perusahaan tersebut juga akan menikmati insentif stimulus yang tadi disampaikan,” bebernya.(*)

Artikel PPN 12 Persen berlaku, Pemerintah Bakal Guyur Insentif untuk Tingkatkan Daya Beli pertama kali tampil pada News.

batampos – DPP PDI Perjuangan telah memutuskan untuk memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Pemecatan itu diputuskan setelah terselenggaranya Pilpres dan Pilkada Serentak 2024. PDIP beralasan mempunyai nilai etik, lantaran baru memecat Jokowi dari keanggotaan partai.

Pasalnya, muncul spekulasi publik mengapa pemecatan itu tidak dilakukan saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden ke-7 RI.

“Kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus kepada wartawan, Selasa (17/12).

Deddy beralasan, DPP PDIP kemarin masih fokus pada gelaran pesta demokrasi. Karena itu, setelah gelaran Pilkada Serentan 2024 selesai, pengurus DPP PDIP baru punya waktu untuk mengevaluasi setiap kader yang dinilai melanggar aturan.

Sebab, tak hanya Jokowi, Gibran dan Bobby yang dipecat dari keanggotaan partai. Selain mereka, ada 24 kader lainnya yang juga dipecat. “Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga, tetapi kader-kader di seluruh Indonesia,” ucap Deddy.

Deddy pun menegaskan, pihaknya tak ingin mendengar narasi jahat jika pemecatan Jokowi dilakukan saat masih menjabat Kepala Negara.

Ia memastikan, pemecatan itu merupakan sikap partai berlambang banteng moncong putih untuk menegakkan aturan.

“Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai,” tegas Deddy.

Sebelumnya, PDI Perjuangan secara resmi memecat tiga kadernya yakni, Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

Pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. Untuk Gibran SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024, dan Bobby di SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

Pemecatan Jokowi dan keluarga juga berbarengan dengan pemecatan terhadap 27 kader partai banteng lainnya. Keputusan diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, dalam sebuah video yang beredar, pada Senin (16/12).

Komaruddin menegaskan, pemecatan itu merupakan perintah langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin.

Dalam keputusannya, DPP PDIP memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Jokowi, Gibran, Bobby Nasution, dan 27 kader lainnya dari keanggotaan PDIP.

Selain itu, DPP PDIP melarang para pihak yang dipecat untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” pungkas Komaruddin. (*)

Artikel Ini Alasan PDIP Baru Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Setelah Gelaran Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 pertama kali tampil pada News.