batampos – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali memastikan telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus penyalahgunaan fasilitas fast track di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tersangka berinisial HS merupakan pejabat Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Sehari-hari yang bersangkutan bertugas sebagai kepala Seksi Pemeriksaan I.

Dalam keterangan resmi yang diterima dari Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), HS ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan dua alat bukti. ”Berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan barang bukti serta alat bukti petunjuk,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana dalam keterangan tersebut.

Penetapan HS sebagai tersangka tertuang dalam surat penetapan tersangka Nomor 1421/N.1.5/Fd.2/11/2023 tertanggal 15 November. Menurut Agus, yang bersangkutan melanggar pasal 12 huruf a juncto pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP.

Tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Agus menyatakan bahwa HS juga langsung ditahan oleh penyidik. ”Penyidik melakukan penahanan atas diri tersangka HS selama 20 hari,” imbuhnya. Dia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan Denpasar. Penahan itu sesuai dengan surat perintah penahanan nomor 1422/N.1.5/Fd.2/11/2023 tertanggal 15 November.

Dalam keterangan tertulis lainnya, Agus menjelaskan bahwa fast track merupakan layanan prioritas keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Layanan itu diberikan untuk memudahkan pemeriksaan keimigrasi masuk atau keluar wilayah Indonesia bagi kelompok prioritas. Diantaranya adalah lanjut usia, ibu hamil, dan ibu dengan bayi. Layanan itu juga berlaku untuk pekerja migran Indonesia.

Namun layanan tersebut malah disalahgunakan oleh HS. ”Untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, yaitu dengan memberikan fasilitas khusus ini kepada mereka yang tidak berhak di tengah kepadatan antrian pemeriksaan keimigrasian masuk atau keluar tanah air,” beber Agus. Tindakan terlarang yang dilakukan oleh HS dilaporkan oleh masyarakat kepada Kejati Bali.

Karena itu, pada Selasa (14/11) Kejati Bali menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. ”Berdasarkan hasil pengecekan langsung diperoleh fakta benar terjadinya praktik tersebut dengan nominal pungutan mencapai Rp 100 juta sampai Rp 200 Juta per Bulan,” bebernya. Dari tindakan itu juga diamankan barang bukti uang tunai Rp 100 juta.

Semula ada lima orang yang turut diamankan dan dibawa oleh Tim Kejati Bali ke kantor Kejati Bali. Namun setelah dimintai keterangan lebih lanjut, HS yang dijadikan tersangka. Barang bukti Rp 100 juta yang diperoleh dari penindakan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dipastikan merupakan uang panas yang diperoleh dari praktik terlarang yang dilakukan oleh HS. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kakak-beradik Hiariej tengah jadi sorotan publik. Usai sang adik, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh KPK, giliran sang kakak Eric Hiariej diberhentikan lantaran dugaan kasus kekerasan seksual.

Eric diberhentikan sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sekitar pertengahan tahun ini. Prosesnya sebetulnya sudah berjalan sejak tahun lalu, usai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan SK nomor 15180/MPK.A/KP.04/03/2022 terkait pencopotan status PNS Eric. Eric bahkan sempat menggugat putusan tersebut.

BACA JUGA: Pesawat Super Tucano TNI AU, Dikenal Memiliki Kemampuan Manuver Lincah

Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa Eric pun bukan baru saja terjadi. Kasus diduga terjadi pada 2016 lalu terhadap salah seorang mahasiswi semester akhir UGM kala itu. Usai terendus, UGM pun langsung melakukan sejumlah langkah penanganan. Mulai dari penyelidikan, memberi sanksi, hingga adanya pendampingan konseling untuk korban.

Disinggung soal pemberhentian ini, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (DIktiristek) Kemendikbudristek Nizam mengungkapkan, pihaknya selalu menindaklanjuti setiap kasus pelanggaran etika berat atau pelanggaran hukum berat. Biasanya, diawali dengan penyelidikan di tingkat inspektorat jenderal (Itjen) kemudian dibawa ke sekretaris jenderal (sekjen) untuk pembinaan aparatur sipil negara (ASN) yang berkasus.

”Jadi kalau ASN itu kan kalau ada pelanggaran kode etik itu memang bisa (disanksi, red) mulai dari diperingatkan sampai diberhentikan,” ujarnya ditemui usai acara Merdeka Innovation Summit 2023 di Jakarta, kemarin (16/11). Sanksi ini pun, kata dia, disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan hukuman yang ada dalam UU ASN.

Nizam sendiri menegaskan, bahwa tak ada toleransi atas kekerasan seksual di satuan pendidikan. Karenanya, pihak perguruan tinggi maupun kementerian tak pernah ragu memberikan sanksi tegas. Sehingga, perguruan tinggi bisa bebas dari ancaman kekerasan seksual.

”Jadi memang sudah ada beberapa yang diberhentikan. Ini memberikan sinyal yang tegas jika ada hal semacam ini tidak bisa ditoleransi,” ungkapnya.

Terkait jumlah dosen yang dipecat karena melakukan kekerasan seksual, ia mengaku tak hafal. Namun, dia memastikan jumlahnya tak lebih dari hitungan jari.

Sementara itu, mengenai status guru besar (Wamenkumham) Eddy Hiariej, Nizam mengaku belum ada pencabutan. Diketahui, Eddy merupakan salah satu Guru Besar bidang hukum di UGM.

”Kalau belum ada keputusan hukum yang inkrah tentu enggak bisa kita hentikan. Karena itu kan jabatan fungsional,” jelasnya. Karenanya, pihaknya masih menunggu proses hukum yang masih berjalan.

Terkait kekerasan seksual ini, sebelumnya, Inspektur II Kemendikbudristek Sutoyo mengungkapkan, dari tiga dosa besar di dunia pendidikan yang ditangani pihaknya, yakni kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Di mana, kasus ini paling banyak terjadi di perguruan tinggi.

”Kalau bicara kekerasan seksual, ternyata kejadian paling banyak di perguruan tinggi. Dari 115 kasus, 65 kasus ada di perguruan tinggi,” ujarnya.

Kemudian, untuk perundungan, dari 61 kasus, hampir separuh terjadi di jenjang pendidikan menengah. Sama seperti kasus intolerasi, yang mana dari 24 kasus, sebanyak 13 kasus berada di pendidikan menengah.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada kasus kekerasan seksual, dari paparan para korban yang berani melapor, mereka mengalami kejadian ini saat bimbingan skripsi. Modus yang digunakan kebanyakan berhubungan dengan langkah yang perlu dilakukan agar proses skripsi mereka cepat rampung dan cepat lulus. Hingga mereka tidak sadar bahwa tindakan-tindakan tersebut ternyata masuk dalam kekerasan seksual.

Suyoto pun menegaskan, bahwa Kemendikbudristek tidak mentoleransi tindakan tersebut. Dari laporan yang masuk, Itjen akan memproses lebih lanjut. Dari proses tersebut, per Juli 2023, setidaknya ada empat dosen PNS dikenai sanksi pidana. Kemudian, 3 dosen PNS dalam proses pidana, 1 dosen PNS dalam proses hukuman disiplin sedang, 13 dosen PNS dan 1 dosen swasta dikenai sanksi disiplin berat.

Kemudian, 4 dosen swasta diberhentikan kontraknya, 4 dosen swasta lainnya disanksi disiplin sedang dan 1 dosen swasta disanksi ringan. Tak hanya dosen, sanksi tegas juga diberikan pada mahasiswa yang terindikasi pelaku kekerasan seksual. Ada 6 mahasiswa dikeluarkan dan 1 mahasiswa diskorsing karena terbukti melakukan kekerasan seksual. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali diperiksa terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerasan kemarin (16/11). Polda Metro Jaya belum memastikan kapan akan dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Firli hadir pemeriksaan di Bareskrim secara diam-diam. Pukul 10.00 Firli sudah dipastikan berada di lantai 6 Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim. Tidak diketahui sejak kapan dia sudah masuk ke Bareskrim.

BACA JUGA: Ketua KPK Firli Bahuri Menghindar Usai Diperiksa Kasus SYL

Pemeriksaan usai dilakukan pukul 13.45, namun Firli pun kucing-kucingan dengan awak media. Dia menggunakan mobil bernopol B 1917 TJQ berwarna hitam. Tampak Firli merebahkan kursinya untuk menghindari kamera media massa. Dia juga menutup wajahnya dengan tas dan tangannya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan dilakukan selama tiga jam lebih terhadap Ketua KPK. Lalu, ada tiga pegawai KPK yang masih dalam pemeriksaan “Untuk Ketua KPK FB ada 15 pertanyaan yang diajukan,” paparnya.

Setelah pemeriksaan terhadap Firli, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan analisa dan evaluasi (anev) untuk proses penyidikan yang dilakukan sejak 9 November hingga 16 November. “Itu langkah selanjutnya,” jelasnya.

Kapan dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka? Dia mengatakan bahwa langkah yang dilakukan masih anev, gelar perkara belum dijadwalkan. “Nanti kami update,” urainya.

Saat ditanya apakah kurang bukti hingga gelar perkara belum dilakukan, dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dijawab. “Itu materi penyidikan,” terangnya di Lobi Bareskrim Gedung Awaloedin Djamin kemarin.

Terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerasan tersebut telah diperiksa 91 saksi dan 8 saksi ahli. Untuk saksi ahli diantaranya, ahli hukum pidana,ahli hukum acara, ahli mikro ekspresi, dan ahli multimedia. “Kami jiga menyita dokumen laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN) milik FB,” urainya.

Dia menuturkan, terdapat dokumen LHKPN dari Firli yang disita sejak tahun 2019 hingga 2022. Dokumen LHKPN itu diserahkan oleh Firli atas perintah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Sudah kami sita LKHPN FB ya,” paparnya.

Sementara Kuasa Hukum Firli Ian Iskandar mengatakan bahwa dengan pemeriksaan tersebut kliennya membuktikan kooperatif terhadap penyidik Polda Metro Jaya. “Klien kami mengikuti semua proses hukum dari penyidik Polda Metro Jaya,” urainya.

Menurutnya, yang pasti tidak ada penyerangan uang dari Syahrul Yasin Limpo kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Firli memang bertemu dengan Syahrul, namun tidak ada penyerahan uang. “Itu fitnah,” ujarnya di gedung Bareskrim

Sebelumnya, Firli tidak hadir dalam pemeriksaan pada Selasa (14/11) di Polda Metro Jaya, namun justru melakukan konferensi pers terkait kasus yang ditangani KPK.

Sementara KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan). Rabu malam (15/11) KPK menggeledah rumah anggota DPR RI Komisi IV Vita Ervina di kawasan Kalibata.

Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos. Penggeledahan itu dilakukan di Perumahan Dinas DPR RI di Kalibata. Proses penggeledahan berlangsung hingga Kamis dini hari (16/11) pukul 01.17.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan soal penggeledahan itu. “Penggeldahan rumah dinas tersebut terkait perkara dugaan korupsi tersangka SYL (Syahrul Yasin Limpo,Red,” jelasnya kemarin.

Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menyita beberapa bukti. Di antaranya catatan dokumen hingga bukti elektronik. Penyitaan dilakukan untuk kelengkapan berkas perkara.

Sebelumnya, Jumat (10/11) pekan lalu (KPK juga telah melakukan penggelahab di rumah Ketua DPR RI Komisi IV Sudin. Rumah di perumahan Raffles Hills Blok E. 2 Cimanggis Kota Depok itu KPK juga menemukan sejumlah dokumen dan alat bukti.

Pada Rabu lalu (15/11) Sudin juga menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Diperiksa selama delapan jam, keluar dari ruang pemeriksaan Sudin irit bicara. “Hanya ditanya mengenai anggaran dan pengawasan saja,” tuturnya. Dia meminta awak media menanyakan ke penyidik soal detail pemeriksaan dirinya.

Sudin juga membatah soal beberapa pernyataan soal dirinya menerima jam RM dari pejabat Kementan. Serta aliran uang untuk pembangunan DPP PDI Perjuangan. “Oh nggak ada. Nggak ada. Coba nanti tanya ke penyidik,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan penetapan tersangka terhadap Wamenkumham Prof. Eddy Hiariej atas kasus yang menjeratnya sudah sesuai prosedur hukum.

BACA JUGA: Eddy Hiariej Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap, Sederet Rekam Jejak dalam Kasus Jessica Wongso

Menurut Mahfud, jika Wamenkumham menghilang tanpa kabar dan sampai jangka waktu tertentu tidak muncul ke publik, maka status kepegawaian-nya bisa dicabut.

Tidak hanya itu, jika hingga waktu tertentu juga tidak muncul padahal sudah ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan bisa masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Begini. Wamenkumham ditetapkan tersangka itu sudah sesuai prosedur hukum di KPK,” kata Menko Polhukam Mahfud Md di Padang, Sumbar, Kamis (16/11) seperti dikutip dari Antara.

Saat ditanya apakah Prof. Eddy Hiariej harus mundur dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka, Mahfud tidak memberikan penjelasan lebih jauh. “Ya nanti kita lihat perkembangannya,” ucapnya.

Sebelumnya, Koordinator Humas Setjen Kemenkumham, Tubagus Erif mengatakan Wamenkumham Prof. Eddy Hiariej masih bekerja seperti biasa setelah kabar penetapan tersangka oleh KPK.

Tubagus juga mengatakan bahwa sejak Senin (13/11) hingga Selasa (14/11), Prof Eddy berada di Jakarta dan menjalankan rutinitas seperti biasa di Kantor Kemenkumham RI wilayah Kuningan, Jakarta Selatan.

“Terkait pemberitaan mengenai posisi Wamenkumham, perlu kami sampaikan sebagai berikut bahwa Wamenkumham tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya,” kata Tubagus dalam keterangan di Jakarta, Selasa (14/11).

Menkumham Yasonna H. Laoly sendiri mempersilakan KPK melanjutkan proses hukum terhadap Eddy Hiariej yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

“Silakan saja proses, tetapi kita kan harus ada (asas) praduga tak bersalah,” ujar Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menandatangani surat penetapan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap sekitar dua pekan lalu.

“Penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11). (*)

Reporter: JP Group