Ilustrasi. Miss V atau vagina juga memerlukan perawatan agar tetap sehat.
batampos – Douching vagina bagi perempuan tidak perlu dilakukan. Sebab melakukan douching vagina akan berefek buruk.
Douching vagina dilansir dari Health Shots, adalah membersihkan atau ‘mencuci’ vagina. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal dan cepat untuk detoksifikasi vagina.
Biasanya douching vagina dilakukan dengan air atau campuran cairan yang berfungsi untuk menghilangkan bau dan membersihkan vagina secara menyeluruh.
Mencuci dan mengeringkan area genital secara menyeluruh memang higienis, namun memilih metode douching vagina bisa berbahaya.
Dr Parul Sathe, konsultan kandungan dan ginekolog, Motherhood Hospital, Mumbai, mengatakan praktik douching vagina bisa menyulitkan Anda dan mengundang banyak masalah.
Beberapa hal fatal yang bisa ditimbulkan diantaranya, infeksi, penyakit radang panggul (PID), kekeringan vagina, penyebaran virus papiloma manusia (HPV) hingga servisitis.
Lantas apa alternatif yang tepat untuk membersihkan vagina selain douching vagina?
Masih dilansir dari sumber yang sama, area kewanitaan adalah bagian organ yang bisa membersihkan dirinya sendiri.
Gunakan celana dalam berbahan katun dan hindari memakai celana atau pakaian ketat.
Hindari kain seperti satin, sutra, dan poliester yang membatasi aliran udara dan cenderung mendorong pertumbuhan bakteri.
3. Pengeringan
Dr Sathe menginatkan sangat penting untuk mengeringkan vagina dan area sekitarnya dengan hati-hati dan menyeluruh. Ini untuk menghindari terlalu banyak kelembapan yang menyebabkan infeksi dan bau. (*)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (Miftahul Hayat/Jawa Pos)
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/10).
Laporan tersebut diajukan oleh Erick Samuel Paat dengan dugaan adanya kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pihak Jokowi, Gibran, Kaesang, hingga Anwar Usman.
Selain Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Anwar Usman, tuduhan ini juga diarahkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Almas Tsaqibbirru (pemohon uji materiil ke MK), hingga Arif Suhadi (kuasa hukum pemohon).
Diketahui, Erick Samuel Paat merupakan seorang pengacara tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara.
Keterlibatan Erick dalam TPDI dapat dilihat melalui advokasi kasus penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro No 58, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996.
Ia juga bergabung dengan R.O. Tambunan, Trimedya Panjaitan, Sugeng Teguh Santoso, dan Petrus Selestinus serta menjadi pengacara Emir Moeis, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.
Pria keturunan Manado ini berhasil menjadi sorotan publik, lantaran laporan tersebut berkaitan dengan putusan MK yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Dimana, permohonan tersebut telah diajukan oleh Almas Tsaqibbirru yang merupakan sosok mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) dan sempat menjadi sorotan pula.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait hal ini.
Akan tetapi, laporan tersebut tidak dapat diungkapkan oleh pihak KPK terkait isi atau identitas pelapornya.
Menurut Erick, gugatan yang diajukan kepada MK terkait usia capres-cawapres memiliki sebuah konflik kepentingan dalam putusannya. (*)
Ilustrasi: Peserta Tour De Batam berpacu meninggalkan garis star di kawasan Nuvasa Bay Nongsa, Sabtu (23/9). Berikutnya, Batam akan mejadi tuan rumah Jambore Sepeda Lipat Nasional (Jamselinas) XII 2023. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kota Batam terpilih menjadi tuan rumah untuk pagelaran event Jambore Sepeda Lipat Nasional (Jamselinas) XII 2023.
Event ini akan dihadiri 2.356 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Tidak itu saja, kegiatan imi juga menarik peserta dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, hingga Thailand.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan pesepeda ini akan melewati perlintasan sepanjang 31 kilometer, dengan total 17 tanjakan.
Jamselinas XII nantinya akan melalui rute start dari ruas jalan Dataran Engku Putri, pit stop 1 di Taman Dang Anom, pit stop 2 di MTC, dan finish di Nuvasa Bay.
Ardi menyebutkan berdasarkan data terbaru, untuk peserta dari luar negeri, asal Malaysia mendaftar sebanyak 104 pesepeda, 97 dari Singapura, 1 Pesepeda dari Thailand, dan 2 dari Philipina.
Sport tourism ini juga diharapkan memberikan kontribusi untuk penambahan jumlah wisatawan Singapore, Malaysia, terutama wisatawan domestik.
Geliat kunjungan domestik diharapkan bisa meningkat. Salah satunya dengan mendukung terlaksananya sport tourism ini.
Ardi mengakui sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sekarang membuat satu anugerah untuk mendorong pariwisata domestik menggeliat.
“Berwisata cukup di Indonesia saja. Batam menurutnya merupakan salah satu tujuan wisatawan nusantara. Batam memiliki keuntungan karena berdekatan dengan negara tetangga,” sebutnya.
Menurutnya, untuk mendorong sektor wisata, salah satunya melalui event. Value yang ditimbulkan adalah efek domino yang bisa menguntungkan sektor wisata.
“Apapun eventnya pasti ada efek dominonya. Artinya ke hotel, restoran, transportasi, terus tempat hiburan, shopping mall semua akan merasakan manfaatnya karena orang ke Batam,” jelasnya.
Terkait kunjungan wisnus ke Batam, Ardi mengungkapkan belum memiliki data pasti. Hal ini karena BPS juga tak ada indikator. Berbeda dengan wisman, yang bisa diukur melalui penumpang kapal ferry di pelabuhan internasional.
Adapun Jamselinas yang akan digelar selama tiga hari di Kota Batam, dimulai dari tanggal 10 – 12 November 2023. Dengan agenda Welcome Dinner pada Jumat 10 November 2023, di Swissbell Hotel Harbourbay. Acara inti bersepeda pada 11 November 2023, dan recover ride pada 12 November 2023.
Total peserta yang sudah mendaftar dari Forkopimda se-Kepri sendiri sebanyak 93 orang. Untuk jalur sepeda di Batam sudah cukup panjang. Pembangunan infrastruktur disejalankan dengan pembangunan jalur sepeda. Hal ini guna mendukung event pariwisata atau sport tourism ini.
“Sport tourism ini salah satu yang digemari. Pemerintah memiliki ruas jalan yang lebar, dan asri untuk mendukung terlaksananya kegiatan nasional ini,” tutupnya. (*)
Bawaslu Karimun melakukan sosialisasi pengawasan pemilu kepada insan pers. f,TRI
batampos– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karimun melaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif kepada rekan-rekan pers yang ada di Karimun. Ketua Bawaslu Karimun Muhammad Iskandar mengatakan, peranan insan pers memiliki peranan besar dalam mengawasi tahapan Pemilu yang sedang berlangsung saat ini.
” Media selaku kontrol sosial dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat dalam proses tahapan pemilu seperti saat ini. Agar dapat menjaga kwalitas proses dan hasil pemilu nanti,” terangnya, Senin (23/10).
Dengan demikian, diharapkan peranan pers bisa membantu partisipasi masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya nanti. Sebab, hingga sekarang partisipasi masyarakat masih sangat rendah terhadap pesta demokrasi lima tahunan ini. Terutama tugas dan wewenang Bawaslu hingga sampai tingkat bawah.
” Nah, tugas dan wewenang kita (Bawaslu) hingga tingkat kelurahan/desa yaitu melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan kepada peserta pemilu dalam hal ini Parpol yang lulus verifikasi oleh KPU,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, hingga saat ini belum menemukan politik identitas yang tidak bagus bagi masyarakat dalam pembelajaran politik. Termasuk, politik uang bagi peserta Pemilu juga belum ditemukan. Mengingat, saat ini KPU masih dalam tahapan pencermatan terhadap bacaleg untuk di jadikan Daftar Calon Tetap (DCT) diawal November.
” Paling penting partisipasi masyarakat harus meningkat. Apabila, partisipasi masyarakat rendah berarti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu kurang,” tegasnya.
Sementara ditanya, tentang spanduk dan baleho yang telah berkibar dilokasi-lokasi strategis. Ia mengatakan, sejauh tidak ada ajakan untuk memilih salah satu calon legislatif tidak menjadi masalah.
” Tentang spanduk maupun baleho berbentuk Alat Peraga Kampanye (APK), kita hanya menghimbau kepada Parpol agar diturunkan. Sebab, belum masuk masa kampanye,” jawabnya.(*)
Suasana Kampung Pasir Panjang Rempang. F.Azis Maulana
batampos – Proses relokasi masyarakat Sembulang di Pulau Rempang, Kecamatan Galang yang kampungnya masuk dalam lokasi pengembangan Rempang Eco City berjalan lambat. Masih banyak masyarakat yang sudah mendaftar dan bersedia pindah namun belum juga dipindahkan.
Hampir sebulan mereka menanti untuk dipindahkan ke tempat tinggal sementara di Kota Batam. Di Pasir Panjang dan sekitarnya sebagian dari mereka bahkan kembali membuka barang yang sudah dikemas karena tak kunjung dipindahkan.
“Sudah mau sebulan nanti tapi tak dipindahkan juga. Barang sudah kemas, mau disusun balek. Lama betul,” ujar Erna, warga Pasir Panjang, Sembulang.
Keluhan akan lambatnya proses pemindahan sudah cukup lama disuarakan warga Rempang yang sudah mendaftar di awal pendaftaran.Mereka jadi tidak tenang karena harus berhadapan dengan masyarakat yang menolak direlokasi.
“Ratusan KK yang mau pindah tapi belum dipindahkan,” ujar Aswan, warga Rempang.
Seperti diketahui semenjak awal pemerintah mengalokasikan lahan Sembulang sebagai kawasan ekonomi baru, sebagian masyarakat di sana mendukung dan siap direlokasi.
Mereka mendukung pemerintah karena pemerintah akan memperhatikan hak-hak mereka mulai dari lokasi relokasi dan rumah yang dijanjikan hingga biaya hidup sementara di Batam sebelum tempat relokasi siap dibangun. Namun belakangan mereka menilai pemerintah bergerak lambat sehingga muncul keraguan dengan janji-janji tersebut. (*)
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait sejumlah isu aktual kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/10/2023). (ANTARA/Indra Arief Pribadi)
batampos – Presiden Joko Widodo kembali angkat suara terkait tudingan dirinya membangun dinasti politik. Terkait tudingan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada masyarakat yang menilainya.
“Ya itu kan masyarakat yang menilai,” kata Joko Widodo setelah menghadiri acara Investor’s Daily Summit 2023 di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (24/10).
Jawaban serupa sebelumnya sudah disampaikan Jokowi, Jumat (13/10) lalu di sela kegiatannya di Indramayu, Jawa Barat.
Namun pada kesempatan kali ini Joko Widodo menekankan bahwa dalam kontestasi pemilu masyarakat menjadi pemegang kendali yang menentukan siapa calon yang akan terpilih.
“Dalam pemilihan pun baik di pilkada, pemilihan wali kota, pemilihan bupati pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi,” jelasnya.
Belakangan ini istilah dinasti politik kerap disematkan kepada keluarga Joko Widodo, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka jalan bagi putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Putusan MK itu dinilai memiliki konflik kepentingan, karena Ketua MK Anwar Usman merupakan adik ipar Joko Widodo, hingga akhirnya Jokowi dituding ingin membangun dinasti politik dengan melanggengkan kekuasaan keluarganya. (*)
Aktivis pemerhati anak Kepri, Erry Syahrial. Foto: Dokumentasi Batam Pos
batampos – Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual (LGBT) dalam perilakunya sama jahatnya seperti halnya pengguna narkoba, yakni mencandu (adiktif) dan menularkan. Mereka yang termasuk dalam kelompok menyimpang ini mempengaruhi serta menularkan kebiasaan penyimpangan seksualnya kepada kelompok lain yang normal.
Pemerhati Anak Kepri, Erry Syahrial menyebutkan, sifat menular dan adiktif dari penyimpangan ini jelas terlihat. Ketika seseorang yang normal sudah terpengaruh oleh gaya hidup LGBT maka dibutuhkan upaya yang ekstra untuk dapat mengembalikan kepada psikis normal yang seharusnya ada.
“Banyak remaja yang terjebak dan bahkan dijebak untuk masuk ke lingkungan (LGBT) tersebut. Semisalnya menjebak dengan pertemanan, media sosial dan bahkan ada beberapa kasus yang kami tangani korban diancam identitasnya akan dipublikasikan jika sampai mengadu,” ujar Erry, Senin (23/10).
Menurutnya, kalangan remaja menjadi kelompok yang paling mudah dipengaruhi. Terlebih lagi secara emosional mereka yang masih labil dan juga disebabkan pengaruh media sosial sehingga mereka membuat suatu perkumpulan sehingga ini menjadi sebuah tren yang harus diikuti oleh kalangan remaja.
“Seperti kasus-kasus yang kita temukan, sasarannya adalah anak-anak yang kurang benteng pertahanan. Seperti kurang iman, pengaruh lingkungan seperti di tempat tinggalnya sudah ada yang masuk ke kelompok ini sehingga ia ikut terpengaruh, dan juga karena pengaruh pola asuh di keluarga,” ungkap Erry.
Dikatakan Erry, banyak juga mereka yang bergabung dengan komunitas ini setelah tidak mendapatkan pendidikan yang baik di keluarganya. Anak yang broken home dan bahkan mendapatkan perhatian yang sangat kurang dari keluarganya.
“Dalam situasi dan kondisi seperti ini, orang tua harus lebih peduli terhadap anaknya. Sebab jika terus dibiarkan anak akan terus menyimpang dan makin menjadi-jadi. Orang tua harus peduli, jika perlu berikan terapi kepada anaknya, ” ucapnya.
Selain itu orang tua juga harus mampu memberikan penjelasan yang komprehensif tentang pendidikan seksual ke anak-anaknya. Semisalnya, dengan menanamkan sejak dini karakter dan perbedaan tanggung jawab antara seorang anak perempuan dan laki-laki, sehingga mereka menjadi paham.
“Memberikan kepahaman dan edukasi soal pendidikan seks ini juga penting. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang secara norma, bagaimana bergaul yang benar dan sebagainya sehingga anak-anak memiliki pemahaman yang cukup,” tambah Erry.
Selanjunya, pergaulan anak juga harus diawasi. Tidak lagi anak perempuan saja, pergaulan anak laki-laki juga harus dan wajib dikontrol orang tua. Kira-kira dia berteman dan dekat dengan sesama jenis dari bahasa tubuh akan terlihat. Apabila sudah mulai agak lain harus segera diwaspadai dan diberikan teguran sebelum mereka masuk ke lingkaran setan tersebut.
“Ada juga orang tua sudah ketahuan anaknya seperti itu sudah lama namun tetap dibiarkan. Ini yang susah, tapi kalau masih baru bisa segera ditarik dan bahkan diobati. Bagi para pelaku yang sudah dewasa, kami himbau kepada orang tua agar tidak segan segan untuk melaporkan ke polisi. Karena ini sudah masuk ke pencabulan sehingga ada efek jera dan pelaku tidak lagi merajalela,” tegas Erry.
Menanggapi banyaknya kasus LGBT di kalangan remaja di Batam, Kepala Dinas Pendidikan Batam Tri Wahyu Rubianto mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Batam untuk melakukan sosialisasi terhadap seluruh siswa di Kota Batam melalui puskesmas milik Dinkes.
“Kita sudah buat surat permohonan. Nantinya kita bersama tim akan langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi yang di dalamnya juga akan masuk tentang bahaya LGBT ini. Jadwalnya akan segera kami susun,” tegas Tri.
Selain sosialisasi bahaya LGBT, pemahaman dari sekolah-sekolah harus dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman. Selain itu peran orang tua tentu sangat penting. Karena banyak kasus, LGBT terjadi karena kurang perhatian dari orang tua. Artinya, perlu adanya penanaman nilai-nilai religi kerohanian dan nilai norma di keluarga masing masing. (*)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (DERY RIDWANSAH)
batampos – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pada panggilan pertama Firli diketahui mangkir dengan alasan kepentingan dinas.
Pada pemeriksaan kali ini, dilaksanakan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pemindahan lokasi pemeriksaan tidak di Polda Metro Jaya atas permintaan Firli.
“Sudah hadir,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (24/10).
Kedatangan Firli tidak luput dari awak media. Dia teridentifikasi datang memakai mobil sedan Toyota Camry berkelir hitam dengan nomor polisi B 1990 RFP. Selanjutnya penyidik akan meminta keterangan kepada Firli sebagai saksi.
“Seputar dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik,” jelas Ade.
Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.
“Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan,” kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).
Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.
“Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka,” jelasnya. (*)
Lahan bauksit di Dompak Tanjungpinang yang dimanfaatkan warga binaan Rutan Tanjungpinang untuk menanam padi. F. Yusnadi Nazar
batampos– Warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpinang menggarap tanaman padi, anggur, kurma dan jagung di lahan bauksit Sungai Manilai Tanjung Siambang, Dompak, Tanjungpinang.
Warga binaan atau narapidana sukses menggarap lahan seluas dua hektare tersebut, sebelum dinyatakan bebas atau kembali ke masyarakat.
Tanaman padi sendiri ditanam di lahan seluas 5 x 25 meter dan telah berumur hampir 50 hari. Padi tetap hijau dan subur. Begitu juga dengan tanaman jagung.
“Kami menggandeng Koperasi Jawara (Jasa Warga Sejahtera) dan perorangan untuk uji coba perdana penanaman padi,” kata Kepala Rutan Tanjungpinang, Eri Erawan.
Jika tanaman padi ini berhasil, selanjutnya akan dijadikan sebagai pusat edukasi dan ketahanan pangan masyarakat Pulau Dompak, Tanjungpinang.
“Alhamdulilah, sejauh ini tampak tumbuh subur, mudah-mudahan nanti bisa sampai panen,” terangnya.
Kegiatan penanaman, kata Eri, merupakan program Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang merupakan sarana pembinaan keterampilan warga binaan, sebelum kembali ke masyarakat atau dalam proses reintegrasi sosial.
Penyelenggaraan SAE bertujuan untuk mengoptimalkan pembinaan kemandirian dengan membaurkan warga binaan pemasyarakatan ke tengah masyarakat.
“Membuka peluang partisipasi serta edukasi bagi masyarakat tentang kegiatan dan hasil produk pembinaan kemandirian sehingga terbangun citra positif penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan,” jelas Eri.
Ketua Koperasi Jawara, Orbit Orion Sitompul menambahkan, pihaknya dimentori oleh Ady Indra Pawennari dalam menanam padi. Untuk persiapan lahan ini, menggunakan media tanam Cocopeat.
Cocopeat sendiri merupakan media tanam organik yang berbahan dasar dari serbuk sabut buah kelapa.
Cocopeat mempunyai kemampuan daya serap dan menyimpan air yang cukup tinggi dibandingkan dengan tanah.
“Jadi cocopeat langsung dicampur dengan tanah aslinya, kemudian ditabur pupuk, diaduk rata, dan dialiri air. Sumber airnya memang berkarat,” ungkap Orbit. (*)
ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama instansi Pemerintah Provinsi Kepri. Foto: TIM SIRAJUDIN
batampos – Meski sudah diatur dalam Undang-Undang Mata Uang Nomor 1 Tahun 2011 yang didalamnya berbunyi segala transaksi perdagangan di Indonesia wajib menggunakan mata uang dalam negeri atau rupiah, dan dilarang bertransaksi perdagangan menggunakan mata uang asing, namun masih saja di Batam didapati hotel yang dalam bertransaksi atau pembayaran, terang-terangan menggunakan mata uang asing yakni dolar Singapura.
Seperti yang didapati oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur, saat mendapati salah satu hotel di Kota Batam yang menggunakan dolar Singapura dalam bertransaksi atau pembayaran.
“Di pasal Pasal 33 bab X pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Mata Uang, jelas dikatakan bahwa seluruh transaksi wajib menggunakan mata uang rupiah. Jika melanggar, siapapun orangnya, apapun usahanya, maka sanksi dan ancamannya jelas, pidana penjara,” tegas politisi PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri selama dua periode berturut-turut ini.
Tak itu saja. Di pasal 1 peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI, juga ditegaskan bahwa kewajiban penggunaan mata uang rupiah, berlaku bagi transaksi tunai maupun non tunai yang berupa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang meliputi kegiatan penyetoran rupiah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.
Atas temuan itulah, calon anggota DPD RI dapil Kepri tahun 2024 mendatang ini, mendesak kepada Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, segera menggelar sidak langsung ke sejumlah hotel yang masih menggunakan patokan mata uang asing sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI.
“Saya minta kepada Dinas Pariwisata Provinsi Kepri selaku pemangku kebijakan, agar segera mengagendakan turun ke lapangan menggelar sidak, melakukan pengawasan lebih ketat terhadap sejumlah hotel, khususnya di Batam, fasilitas wisata, dan sejenisnya yang juga masih menggunakan mata uang asing di Kepri ini sebagai patokan transaksi atau pembayaran. Aturan jelas, bahkan sanksi-nya pun juga jelas, dan tak main-main, pidana penjara, harus segera ditertibkan,” tegas pria kelahiran 11 Juni 1973 ini mengakhiri. (adv/*)
