batampos — Sampai saat ini persoalan minyak goreng belum juga selesai. Masyarakat masih kesulitan mengakses minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah diminta lebih cepat dan sigap menormalkan kembali ketersediaan dan harga minyak goreng seperti sediakala terlebih sebentar lagi akan masuk bulan suci ramadan yang biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan pokok salah satunya minyak goreng.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan harusnya terobosan Pemerintah terutama lewat kebijakan domestic mandatory obligation (DMO) di mana para eksportir CPO harus mengalokasikan 20 persen (mulai 10 Maret 2022 menjadi 30 persen) dari total volume ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri dan domestic price obligation (DPO) yaitu menerapkan harga minyak goreng tertinggi (HET) menjadi Rp 14.000 per liter menjadi solusi yang tepat menormalkan kembali minyak goreng. Namun, ternyata dua kebijakan utama ini tidak mampu menuntaskan persoalan minyak goreng sehingga masyarakat belum bisa bernafas lega.

“Artinya di lapangan ada hambatan serius sehingga dua kebijakan ini tidak efektif. Pemerintah dengan kewenangan yang besar harusnya bisa cepat memberantas hambatan ini. Jangan sampai hingga nanti masuk ramadan persoalan minyak goreng ini belum juga selesai. Kita semua tahu akibat tingginya permintaan biasanya harga berbagai kebutuhan pokok jelang ramadan naik. Jika persoalan minyak goreng ini tidak cepat diselesaikan atau dibuat normal kembali, sungguh akan membebani masyarakat. Ada jutaan UMKM yang mengandalkan minyak goreng untuk memproduksi produknya, jangan sampai usaha mereka terhambat,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (9/3).

Fahira Idris meyakini Pemerintah mempunyai kemampuan dan kewenangan yang optimal serta sudah mengetahui persoalan utama kenapa persoalan minyak goreng ini masih terus berlarut. Oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian dan kecepatan bertindak memutus lingkaran yang membuat masyarakat sulit mengakses minyak goreng sesuai HET.

“Jangan sampai rakyat berpikir Pemerintah tidak berdaya menyelesaikan persoalan minyak goreng yang sudah belarut-larut ini. Saya pribadi masih meyakini Pemerintah mempunyai kemampuan yang optimal menyelesaikan persoalan ini. Hanya saja butuh kecepatan yang optimal untuk memutus rantai yang membuat minyak goreng sulit diakses. Saya berharap sebelum ramadan persoalan minyak goreng ini bisa tuntas dan kembali normal seperti sediakala,” tegas Senator Jakarta ini. (*)

batampos – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman pidana penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menuai polemik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, menilai putusan tersebut menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Akhirnya saya mengambil konklusi bahwa ini (putusan MA) menjadi preseden yang buruk apalagi ini di level MA yang produknya dianggap sebagai yurisprudensi,” kata Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/3) dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, ada beberapa pendekatan untuk menjawab apakah putusan MA tersebut menjadi preseden buruk pemberantasan korupsi. Pertama, penjelasan juru bicara MA yang mengatakan bahwa faktor jasa dari mantan Menteri KKP terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan begitu besar.

Pangeran mempertanyakan, apakah di level MA masih bisa menilai secara judex facti padahal selama ini MA adalah menilai secara judex juris.

“Karena itu menjadi aneh secara hukum hal tersebut menjadi pertimbangan, padahal secara tugas dan fungsi siapapun jadi pejabat tentu amanah yang di emban harus menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pendekatan kedua yaitu tindak pidana yang dilakukan dalam kondisi pandemi, semua pihak sempat heboh bagaimana hukum mengatur apabila korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan darurat tentu hukumannya semakin berat.

Menurut dia, apakah itu menjadi pertimbangan, sehingga Putusan MA tersebut tidak logis.

Karena itu Pangeran mengatakan, Komisi III DPR akan mempertanyakan kepada MA terkait putusan tersebut dalam konteks pengawasan kinerja kelembagaan.

“Sudah menjadi keharusan setiap lembaga negara di bidang kekuasaan apapun harus dikontrol dan dievaluasi apalagi negara ini menganut paham ‘cheeks and balances’,” katanya.

Menurut dia, Komisi III DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi terhadap kinerja lembaga negara namun tidak menyentuh ke dalam kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengurangi hukuman pidana penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo) menjadi 5 tahun penjara dari yang sebelumnya 9 tahun.

“Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai pidana yang dilakukan kepada terdakwa dan lamanya pidana tambahan menjadi: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama 5 tahun dengan pidana dena sebesar Rp400 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Rabu (9/3).

Putusan kasasi tersebut diputuskan pada 7 Maret 2022 oleh majelis kasasi yang terdiri dari Sofyan Sitompul selaku ketua majelis, Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani masing-masing selaku anggota.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” ungkap Andi.

Terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan majelis kasasi sehingga mengurangi vonis Edhy Prabowo tersebut.

“Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sehingga perlu diperbaiki dengan alasan bahwa pada faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan,” demikian disebutkan hakim.

Menurut hakim, Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Permen Kelautan dan Perikanan No 12/PERMEN-KP/2020. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan tak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi “tameng hidup” dalam perang Rusia-Ukraina. Mereka dalam kondisi aman di safe passage.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha mengungkapkan, mereka tidak menjadi sandra. Para WNI tersebut hanya tidak bisa bergerak karena jalur penjemputan masih menjadi zona pertempuran. Setidaknya, ada 13 WNI di Ukraina yang masih dalam upaya evakuasi.

Detailnya, sembilan orang berada di Chernihiv dan empat lainnya di Lviv. Empat orang tersebut berasal dari Dimitrov dan Kharkiv yang kemudian diminta untuk ke Lviv karena relatif lebih aman.

Judha menegaskan, Kemenlu terus berupaya mengevakuasi para WNI tersebut. Terutama, Sembilan WNI yang berada di Chernihiv. Namun, kondisi di lapangan tidak memungkinkan.

Dia menyebut, koridor kemanusiaan di sana belum berjalan efektif. Padahal, pihaknya sudah berkoordinasi dengan para pihak terkait di lapangan. ”Kami sudah mengupayakan penjemputan. Namun masih terjadi pertempuran di rute evakuasi,” ujarnya dalam press briefing Kemenlu, Kamis (10/3).

Selain 13 WNI tersebut, saat ini ada pula 32 WNI yang masih ada di Ukraina. Mereka memilih tetap tinggal di sana karena sebagian besar menikah dengan pria warga negara Ukraina. Sementara, pemerintah setempat melarang pria dewasa untuk meninggalkan negara itu. Jumlah tersebut termasuk pejabat dan dan staf esensial KBRI Kiev. ”Atas pilihan sendiri mereka memilih untuk tinggal bersama keluarganya,” ungkapnya.

Diakuinya, jumlah WNI di Ukraina mengalami perubahan dari data awal yang disampaikan. Hal ini lantaran, sejumlah WNI yang tidak melaporkan diri sejak awal. Padahal Kemenlu telah meminta keakuratan dan kecepatan respons tersebut. Data ini menjadi penting dalam upaya perlindungan terhadap para WNI tersebut.

Hingga saat ini sendiri, sudah 120 dari 165 WNI di Ukraina yang berhasil dipulangkan ke Tanah Air. Pasca kedatangan 80 WNI pada 3 Maret 2022 lalu, sebanyak 40 WNI lainnya juga berhasil dievakuasi.

Di sisi lain, Judha menyampaikan, bahwa pemerintah tidak akan menutup KBRI Kiev. KBRI masih akan menjalankan fungsinya. ”KBRI tetap beroperasi di Ukraina, lokasinya saja kita geser,” tegasnya.

Perpindahan ini dilakukan menyusul invasi Rusia yang telah memasuki wilayah Kiev sejak beberapa hari lalu. Warga sipil Ukraina pun sudah angkat senjata untuk menghadapi serangan para tentara Rusia di Kiev tersebut. (*)

Reporter: JP Group